Illegal Drilling Menelan 5 Korban, Begini Rencana Pj Gubernur dan Kapolda Sumsel

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 22 Jul 2024 - 21:44

Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK menemui Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, Senin 22 Juli 2024.-Foto : Dok. SUMEKS -

SUMSEL, KORANLINGGAUPOS.ID - Senin 22 Juli 2024 Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK menemui Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Mereka membahas 3 permasalahan yang krusial saat ini, yakni:

1. Pengeboran minyak ilegal

2. Penambangan Ilegal

3. Kendaraan yang ODOL atau Over Dimension Over Load

Elen Setiadi berjanji akan menindaklanjuti pertemuan itu dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral 24 Juli 2024 mendatang guna membahas soal Pemberantasan Illegal Drilling.

Oleh karena itu, Kapolda Sumsel menyambut baik rencana pelaksanaan rakor tersebut.

Kata Kapolda, rakor tersebut dirasakan perlu mengingat pemberantasan illegal drilling tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, namun harus sinergis antar instansi juga pemerintah pusat.

Sebab, terang Kapolda, kewenangan perizinan dan pengawasan terhadap pertambangan Migas dan Minerba ada di pemerintah pusat.

Setelah Rakor, Kamis 25 Juli 2024 akan dilanjutkan dengan Rakor Lintas Sektoral membahas Kebakaran Hutan dan Lahan.

illegal drilling menelan 5 korban, begini rencana pj gubernur dan kapolda sumsel                             sumsel, koranlinggaupos.id - senin 22 juli 2024 kapolda sumsel, irjen pol a rachmad wibowo sik menemui pj gubernur sumsel elen setiadi.
mereka membahas 3 permasalahan yang krusial saat ini, yakni:
1. pengeboran minyak ilegal
2. penambangan ilegal
3. kendaraan yang odol atau over dimension over load 
elen setiadi berjanji akan menindaklanjuti pertemuan itu dengan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral 24 juli 2024 mendatang guna membahas soal pemberantasan illegal drilling.
baca juga:imbau masyarakat hentikan aktivitas ilegal drilling 
baca juga:polres musi rawas tutup ilegal drilling
oleh karena itu, kapolda sumsel menyambut baik rencana pelaksanaan rakor tersebut.
kata kapolda, rakor tersebut dirasakan perlu mengingat pemberantasan illegal drilling tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja,  namun harus sinergis antar instansi juga pemerintah pusat.
sebab, terang kapolda, kewenangan perizinan dan pengawasan terhadap pertambangan migas dan minerba ada di pemerintah pusat.
setelah rakor,  kamis 25 juli 2024 akan dilanjutkan dengan rakor lintas sektoral membahas kebakaran hutan dan lahan.
baca juga:tambah 1 korban lagi di sumur minyak ilegal, kapolda sumsel minta skk migas tutup sumur permanen
baca juga:pemkab muba kebut realisasi tata kelola sumur minyak warga
dalam pertemuan itu, kapolda sumsel juga melaporkan terkait situasi terkini dari praktik illegal drilling di sungai dawas sungai lilin, kabupaten muba menyebabkan 5 orang tewas.
ledakan terjadi 21 juni, kemudian 27 juni ditemukan dua orang meninggal dunia,  lalu 28 juni ditemukan lagi dua orang meninggal dunia akibat ledakan itu.
mirisnya lagi, minggu 21 juli 2024 dini hari ada sekelompok masyarakat yang masuk lagi ke sana dan membuka pipa yang sudah ditutup oleh skk migas sehingga terjadi ledakan lagi 21 juli . akibatnya 1 orang meninggal dunia. sehingga korbannya sudah 5 orang.
kata kapolda, setelah ia sampaikan hal ini, pj gubernur memutuskan akan membentuk satgas pencegahan illegal drilling mulai dari hulunya.
baca juga:polres musi rawas pastikan 27 sumur minyak ilegal ditutup permanen
baca juga:kapolda sumsel: yang dilegalkan itu sumur tua, regulasi minyak rakyat tetap dilarang
ia  menegaskan kembali betapa berbahayanya bekerja di sekitar lahan sumur minyak ilegal. maka ia meminta jangan lagi ada masyarakat yang masuk ke daerah sungai dawas maupun tempat-tempat sumur yang lainnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 23 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan