Vonis Hukuman Mati Kepada Pembunuh Adik Bupati Muratara Bisakah Berubah? 3 Upaya yang Dilakukan

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Sabtu , 23 Mar 2024 - 15:34

Kakak beradik yang membunuh adik Bupati Muratara dituntut hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus -ilustrasi-Tangkapan Layar

PALEMBANG, KORANLINGGAUPOS.ID - Kasus pembunuhan Muhammad Abadi yang merupakan adik Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) dengan terdakwa Arwandi dan Ariansyah telah di vonis hakim dengan hukuman mati.

Kuasa hukum dua pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap adik Bupati Muratara, bakal segera melayangkan banding atas vonis pidana mati terhadap kliennya.

Dua terdakwa kakak beradik pelaku pembunuhan yakni Ariansyah alias Syah dan Arwandi alias Awan dinyatakan bersalah hingga divonis pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Lalu apakah ada upaya untuk membatalkan vonis hukuman mati? Upaya apa yang dilakukan?

Perlu diketahui vonis pidana mati atau hukuman mati ke seseorang oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputuskan bersalah atas putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap.

Jika seseorang divonis hukuman mati, maka terdakwa masih bisa lakukan upaya untuk menempuh jalur hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok.

Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.

Menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya Hukum Biasa.

Berikut upaya hukum yang bisa dilakukan :

Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana.

vonis hukuman mati kepada pembunuh adik bupati muratara bisakah berubah? 3 upaya yang dilakukan                              palembang, koranlinggaupos.id - kasus pembunuhan muhammad abadi yang merupakan adik bupati musi rawas utara (muratara) dengan terdakwa arwandi dan ariansyah telah di vonis hakim dengan hukuman mati.
kuasa hukum dua pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap adik bupati muratara, bakal segera melayangkan banding atas vonis pidana mati terhadap kliennya.
dua terdakwa kakak beradik pelaku pembunuhan yakni ariansyah alias syah dan arwandi alias awan dinyatakan bersalah hingga divonis pidana mati oleh majelis hakim pengadilan negeri palembang.
lalu apakah ada upaya untuk membatalkan vonis hukuman mati? upaya apa yang dilakukan?
baca juga:pembunuh adik bupati muratara divonis mati, begini kata kuasa hukum terdakwa
perlu diketahui vonis pidana mati atau hukuman mati ke seseorang oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputuskan bersalah atas putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap.
jika seseorang divonis hukuman mati, maka terdakwa masih bisa lakukan upaya untuk menempuh jalur hukum.
dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok.
pada pasal 10 huruf a kuhp menyatakan, pidana pokok terdiri dari, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
baca juga:pembunuh adik bupati muratara ketika dituntut pidana mati
menurut kuhap yang berlaku di indonesia terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya hukum biasa.
berikut upaya hukum yang bisa dilakukan :
banding
banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana.
terpidana dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri.
baca juga:pelaku pembunuhan adik bupati muratara minta keringanan hukuman, begini jawaban hakim
proses banding akan diperiksa oleh pengadilan tinggi nantinya. sebagaimana diatur pasal 67 kuhap, yang berbunyi:
“terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”
keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.
tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam pasal 233 ayat (2) kuhap.
baca juga:pembunuh adik bupati muratara minta maaf
apabila jangka waktu pernyatan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi karena terhadap putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai berkekuatan hukum tetap/inkrach.
kasasi
kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana.
terpidana dapat mengajukan kasasi atas putusan banding, apabila merasa tidak puas dengan isi putusan banding pengadilan tinggi. proses kasasi akan diperiksa oleh mahkamah agung nantinya.
baca juga:sidang perdana ungkap kronologi pembunuhan adik bupati muratara
sebagaimana diatur pasal 244 kuhap, yang berbunyi:
“terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemerikasaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas.”
tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat (1) kuhap.
apabila jangka waktu pernyatan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya.
baca juga:adik bupati dituding terlibat pembakaran rumah di belani muratara, anggota polsek segera diperiksa
dan akan ditolak oleh mahkamah agung karena terhadap putusan pengadilan tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai berkekuatan hukum tetap/inkrach.
yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa yakni:
peninjauan kembali
peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada mahkamah agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
baca juga:penyidik kejati sumsel geledah 3 kantor dinas di musi rawas
dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang sebagaimana daitur dalam pasal 263 ayat (2) kuhap, yang menyebutkan :
“(a). apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
(b). apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbuktiitu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
(c). apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
baca juga:3 petani diringkus anggota polsek bts ulu musi rawas
peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tepat, apabila putusan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak ikuti dengan suatu pemidanaan/ hukuman.” (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 23 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan