SUMSEL, KORANLINGGAUPOS.ID - Ditangkapnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Deliar Maezoeki alias DM oleh Kejaksanaan Negeri Palembang bukan jadi duka bagi para buruh.
Justru sebaliknya.
Ditangkapnya DM dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu disambut rasa syukur oleh serikat buruh.
Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Sumsel Cecep Wahyudin mengungkapkan perasaan yang campur aduk setelah mendengar kabar ditangkapnya Kepala Disnakertrans tersebut.
Ia mengaku tidak terlalu terkejut dan merasa bersyukur dan bahkan sujud syukur atas adanya OTT tersebut.
BACA JUGA:Pj Gubernur Siapkan Plt Pengganti Kadisnakertran yang Diduga Terjaring OTT
Dari kacamata Cecep masa jabatan DM sebagai Kadisnakertrans penuh dengan kebijakan-kebijakan yang lebih banyak berpihak pada pengusaha ketimbang melindungi hak-hak buruh yang ada diwilayah kerjanya.
Kata Cecep, bawah kepemimpinan DM Disnakertrans banyak menguntungkan pengusaha dan perusahaan, sementara para buruh sering kali dirugikan dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Dikutip dari sumateraekspres.id, Cecep menjelaskan contoh konkret yang disorot adalah penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2025 yang menurutnya tidak mencerminkan keputusan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan.
Ia pun heran, UMSP yang ditetapkan malah tidak sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan, bahkan ada indikasi pertemuan yang melibatkan Kadisnakertrans, Apindo, dan Pj Gubernur Sumsel berlangsung tanpa melibatkan unsur serikat pekerja di wilayah ini.
BACA JUGA:OTT Kadisnakertrans Sumsel: Kejari Palembang Geledah Tiga Rumah dan Amankan Empat Orang
BACA JUGA:Kepala Disnakertrans Kena OTT Kejari, Elen Setiadi: Segera Siapkan Pelaksana Tugas
Ia juga menduga adanya kongkalikong yang terjadi antara pihak pemerintah dan pengusaha, sehingga ia khawatir ini merupakan bagian dari praktik yang sama seperti OTT dimana kebijakan-kebijakan itu lebih menguntungkan pengusaha dibanding pekerja.
Maka Cecep mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terhadap semua kebijakan yang diterapkan oleh DM selama menjabat di OPD.