LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuk Linggau bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau menggelar acara ekspose dan rencana kerja bersama.
Kegiatan ekspose dan rencana kerja bersama ini dilakukan dalam upaya penegakan hukum program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), berlangusng di Aula Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Selasa, 11 November 2025.
Hadir dalam acara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Suwarno S.H, M.H didampingi para Kasi, Kasubsi serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lubuk Linggau, Verdika Agnesia Riefriani didampingi staf yang menangani Ketenagakerjaan di Kota Lubuk Linggau.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lubuk Linggau mengapresiasi peran penting kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pendampingan.
BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 500 Atlet dan 142 Official Kota Lubuklinggau pada Porprov 2025
BACA JUGA:70 Ribu Lebih Pekerja di Musi Rawas Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Bahkan penegakan hukum bagi pemberi kerja/badan usaha yang belum mengimplementasikan aturan program Jamsostek.
Menurut Verdika Agnesia Riefriani, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja di Indonesia.
”Namun dalam pelaksanaanya, masih terdapat sejumlah pemberi kerja/badan usaha yang tidak patuh dalam membayar iuran kepesertaan karyawan atau bahkan belum mendaftarkan karyawannya ke dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,
yang pada akhirnya dapat merugikan tenaga kerja bahkan pemberi kerja/badan usaha itu sendiri,” ungkap Verdika Agnesia.
BACA JUGA:Peserta BPJS Ketenagakerjaan Mau Rp15 Juta ini? Begini Proses dan Pencairan Hingga Masuk Rekening
BACA JUGA:Cairkan Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan mulai dari 10 % hingga 30 % Modal Usaha Bisa?
Maka ditegaskannya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama erat dengan kejaksaan selaku pengacara negara.
"Tentu dalam upaya untuk tidak hanya penagihan tunggakan iuran pemberi kerja/badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun juga pemberi kerja/badan usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya,” sebut Verdika Agnesia.
Verdika Agnesia menyebut, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pengacara negara yang dapat berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021.