Salah satu evaluasi yang disoroti Anas adalah belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah.
“Banyak tenaga non-ASN yang mengajukan komplain kepada Kementerian PANRB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada eleksi CASN tahun 2023. Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen, sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23 persen yang tidak terisi,” ungkapnya.
Secara nasional, Kementerian PANRB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751. Namun tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Total formasi yang dibuka pada seleksi 2023 hanya sebesar 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah.
Dari keseluruhan formasi, sebanyak 20.890 formasi diisi CPNS. Adapun 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga Kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya.
BACA JUGA:TAG Cabang Lubuklinggau Salurkan Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir di Muratara
“Secara umum, 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka,” kata Menteri PANRB.
Anas mengharapkan, kurangnya formasi dan pemenuhannya tersebut dapat diperbaiki pada seleksi tahun ini. Ia pun mengimbau agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan.
Lebih lanjut, Anas juga menyoroti belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga non-ASN. Sementara untuk formasi khusus PPPK, persyaratan wajib berpengalaman minimal dua tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar ternyata banyak yang belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khusus non-ASN.
“Beberapa catatan evaluasi rekrutmen CASN 2023 kami perbaiki untuk meningkatkan sistem rekrutmen ASN ke depan,” jelas Menteri PANRB.
BACA JUGA:IBI Lubuklinggau Bagikan Tips Cegah Stunting dengan ABCDE
Sementara saat dikonfirmasi KORANLINGGAUPOS.ID mengenai kabar bahagia ini, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubulinggau, Hj Yulita Agraini melalui Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi, M Adi Dwi Cahyo mengaku belum mendapatkan infomasi resmi mengenai penerimaan PPPK maupun CASN tahun 2024.
“Belum ada informasi penerimaan PPPK, saat ini masih proses untuk usulan kebutuhan pegawai dari OPD ke BKPSDM,” jelas Adi.
Menurutnya, sebelum mengusulkan, masing-masing OPD membahas kebutuhan pegawai mereka. Selanjutnya disampaikan ke BKPSDM Kota Lubuklinggau.
“Pada tahapan ini juga akan dibahas lagi kebutuhan pegawai bersama. Setelah final baru BKPSDM menyampaikan usulan ke KemenPAN dan RB,” terang Adi.
BACA JUGA:Catat, ini Ketentuan Pengiriman Barang dengan JNE Express Lubuklinggau
Hal senada disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas, David Pulung melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Wiwik saat dikonfirmasi KORANLINGGAUPOS.ID, Jumat 19 Januari 2024.