KRIS Bisa Diterapkan di RSUD Siti Aisyah Lubulinggau

Reporter: Riena Fitriani Maris |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Sabtu , 01 Jun 2024 - 21:58

Wamenkes RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono saat meninjau RSUD Siti Aisyah-Foto : Diskominfotiksan -Kota Lubuklinggau

Sementara itu, evaluasi terhadap tarif, manfaat, dan iuran akan dilaksanakan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Nanti atas hasil evaluasi tersebut akan dilihat penetapan tarif, manfaat, dan iurannya. Jadi, apakah dibutuhkan iuran baru, tarif baru, dan manfaatnya ini dievaluasi yang menyeluruh. Nanti baru setelah hasil evaluasinya, penetapan iuran, tarif dan manfaat barunya, paling lambat 1 Juli 2025,” jelasnya Irsan.

Saat ini sebagian rumah sakit sudah dalam proses penerapan KRIS.

Dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan KRIS.

Sampai dengan 30 April ini, 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan KRIS berdasarkan hasil survei 12 kriteria KRIS

“Jadi, rumah sakit pemerintah maupun swasta tetap memberikan layanan untuk peserta BPJS Kesehatan dan non-BPJS Kesehatan,” kata dr. Syahril menambahkan.

Rumah Sakit ada kewajiban untuk menyediakanTempat Tidurnya untuk KRIS yaitu di RS pemerintah sebanyak minimal 60% dan di RS Swasta sebanyak minimal 40%.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tidak menyebutkan adanya penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3 bagi peserta Program JKN.

Narasi Perpres 59/2024 secara eksplisit tidak mencantumkan satu kalimat pun yang mengatakan ada penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3.

Kendati demikian, para pemangku kepentingan akan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Para pemangku kepentingan yang dimaksud, yakni Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

“Kami akan bersama-sama melihat dari implementasi Perpres 59/2024 ini sampai dengan 30 Juni 2025. Tentu saja, iuran yang selama ini banyak ditanyakan masih tetap, tidak ada penghapusan kelas. Jadi, otomatis untuk iuran ini masih mengacu pada perpres yang masih berlaku, yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama,” ucap Rizzky.

Sesuai Pasal 51 Ayat 1 Perpres 59/2024 menyebutkan bahwa peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif, dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan.

kris bisa diterapkan di rsud siti aisyah lubulinggau                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - pemerintah sudah resmi mengeluarkan pelayanan kesehatan peserta bpjs kesehatan mengenai kelas rawat inap standar (kris).
lalu bagaimana di kota lubuklinggau, apakah sudah siap menerapkan kebijakan ini.
saat berkunjung ke kota lubuklinggau, wakil menteri kesehatan (wamenkes) ri prof. dr. dante saksono harbuwono memberikan isyarat sudah bisa dilaksanakan. 
hal ini ia sampaikan setelah meninjau langsung fasilitas di rsud siti aisyah kota lubuklinggau.
baca juga:paling lambat 26 maret insentif dokter rsud siti aisyah lubuklinggau cair, dinkes: tak ada mogok kerja
“untuk kris bisa diterapkan di rsud siti aisyah kota lubuklinggau. tapi untuk ruang rawatnya untuk dua orang. kan maksimalnya untuk kris empat tempat tidur disini bisa dua tempat tidur. jadi bisa kris disini tidak masalah,” tegasnya usai kunjungannya ke rsud siti aisyah.
lalu apa itu kris ? 
dikutip dari laman resmi kemenkes ri, juru bicara kementerian kesehatan (kemenkes) dr. mohammad syahril mengatakan, tujuan perpres ini adalah menjamin masyarakat sebagai peserta bpjs kesehatan agar mendapatkan perlakuan yang sama.
perlakuan yang sama tersebut di antaranya melalui sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut dengan kelas rawat inap standar (kris).
baca juga:dituding tolak pasien lahiran, direktur rsud siti aisyah beri penjelasan
ada 12 komponen yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan untuk mencapai kris. sebagian fasilitas kesehatan sudah memenuhi 12 kriteria tersebut tetapi masih ada yang belum memenuhi kriteria tersebut.
karena itu, implementasi ini masih dalam proses. sampai dengan 1 juli 2025, sistem kelas rawat inap di rumah sakit di indonesia untuk peserta bpjs kesehatan masih dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
“kris merupakan upaya untuk perbaikan layanan dan keselamatan pasien, termasuk pasien peserta bpjs. sebagai contoh, masih banyak di rumah sakit untuk layanan kelas 3 memiliki 8 sampai 12 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan memiliki kamar mandi terpisah di luar ruangan rawat inap. melalui perpres ini, nantinya maksimal 4 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan ada kamar mandi di tiap ruangan,” ujar dr. syahril.
kepala pusat kebijakan pembiayaan dan desentralisasi kesehatan dr. ahmad irsan a. moeis menegaskan, selama masa transisi penerapan perpres 59/2024 sampai 30 juni 2025, semua rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan bpjs akan menyesuaikan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan amanat perpres itu.
baca juga:tenaga medis mengeluh 8 bulan tunjangan profesi tak dibayar, ini kata direktur rsud siti aisyah dan dinkes
sementara itu, evaluasi terhadap tarif, manfaat, dan iuran akan dilaksanakan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.
“nanti atas hasil evaluasi tersebut akan dilihat penetapan tarif, manfaat, dan iurannya. jadi, apakah dibutuhkan iuran baru, tarif baru, dan manfaatnya ini dievaluasi yang menyeluruh. nanti baru setelah hasil evaluasinya, penetapan iuran, tarif dan manfaat barunya, paling lambat 1 juli 2025,” jelasnya irsan.
saat ini sebagian rumah sakit sudah dalam proses penerapan kris.
dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan kris.
baca juga:ribuan pelamar pppk datang ke rsud siti aisyah lubuklinggau, ini tes kesehatan dan biaya yang harus disiapkan
sampai dengan 30 april ini, 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan kris berdasarkan hasil survei 12 kriteria kris
“jadi, rumah sakit pemerintah maupun swasta tetap memberikan layanan untuk peserta bpjs kesehatan dan non-bpjs kesehatan,” kata dr. syahril menambahkan. 
rumah sakit ada kewajiban untuk menyediakantempat tidurnya untuk kris yaitu di rs pemerintah sebanyak minimal 60% dan di rs swasta sebanyak minimal 40%.
kepala humas bpjs kesehatan rizzky anugerah menegaskan, perpres nomor 59 tahun 2024 tidak menyebutkan adanya penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3 bagi peserta program jkn.
baca juga:rsud siti aisyah lubuklinggau punya alat canggih, bikin deteksi penyakit lebih mudah
narasi perpres 59/2024 secara eksplisit tidak mencantumkan satu kalimat pun yang mengatakan ada penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3.
kendati demikian, para pemangku kepentingan akan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. para pemangku kepentingan yang dimaksud, yakni kemenkes, bpjs kesehatan, kementerian keuangan (kemenkeu), dan dewan jaminan sosial nasional (djsn).
“kami akan bersama-sama melihat dari implementasi perpres 59/2024 ini sampai dengan 30 juni 2025. tentu saja, iuran yang selama ini banyak ditanyakan masih tetap, tidak ada penghapusan kelas. jadi, otomatis untuk iuran ini masih mengacu pada perpres yang masih berlaku, yaitu perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama,” ucap rizzky.
sesuai pasal 51 ayat 1 perpres 59/2024 menyebutkan bahwa peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif, dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan.
baca juga:dirut pln petakan peningkatan dan keandalan listrik di rsud rupit muratara
peserta juga dapat meningkatkan pelayanan dengan membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh bpjs kesehatan dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan dengan beberapa pengecualian.
hal ini seperti tercantum dalam pasal 51 ayat 3 perpres 59/2024. pengaturan teknis selanjutnya akan ditetapkan melalui peraturan menkes. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 2 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan