Banyak Tanah Wakaf di Musi Rawas Belum Sertifikat Ini Kendalanya

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Rabu , 05 Jun 2024 - 21:39

Tim verikasi dan supervisi tanah wakaf Kantor Kemenag Kabupaten Musi Rawas di kantor KUA Kecamatan Muara Lakitan.-foto : dokumen Kemenag Kabupaten Musi Rawas-

banyak tanah wakaf di musi rawas belum sertifikat ini kendalanya                              musi rawas, koranlinggaupos.id-target sertifikasi tanah wakaf di kabupaten musi rawas tahun 2024 tidak tercapai. 
pasalnya dari target 30 persil serfikasi tanah wakaf kabupaten musi rawas hanya 8 tanah wakaf yang berkasnya lengkapnya untuk bisa mengurus sertifikat tanah wakaf. 
kepala kantor kementerian agama (kemenag) kabupaten musi rawas h.m  kholil azmi, s.ag, melalui kepala penyelenggara zakat dan wakaf, drs lotfi mengatakan bahwa target serfikasi tanah wakaf secara nasional 34.558 persil. 
dari total tersebut wilayah provinsi sumatera selatan (sumsel) mendapat target 510. 
baca juga:9 kawasan ini dilarang merokok musi rawas dapat penghargaan dari menkes 
dari target provinsi sumsel  dibagi ke  17 kabupaten/kota di sumsel sehingga masing-masing kabupaten/kota dapat 30 persil sertifikasi tanah wakaf.  
untuk mencapai target 30 persil sertikasi tanah wakaf di kabupaten musi rawas  maka pihaknya sosialisasi turun ke lapangan berkordinasi dengan kantor urusan agama (kua) yang ada di kecamatan untuk mendata tanah wakaf yang belum sertifikat. 
tanah wakaf  yang sudah lengkap berkasnya bisa mengajukan sertifikat ke bpn. 
"ternyata sampai dengan kemarin (selasa 4 juni 2024) berkasnya yang lengkap hanya 8 berkas," katanya kepada koranlinggaupos.id.  
baca juga:tingkatkan kemampuan kelola bumdes 30 pengurus ikut pelatihan 
berkas yang dinyatakan lengkap semuanya harus asli diantaranya surat tanah, akta ikrar wakaf (aiw)  dan sebagainya harus asli.  
berkas tersebut sudah disampaikan ke kantor agraria tata ruang dan badan pertanahan nasional (atr/bpn) kabupaten musi rawas. 
menurutnya pendaftaran sertifikat tanah wakaf secara online. 
pihaknya baru mendapatkan kabar dari petugas atr/bpn bahwa syarat untuk mendaftara tanah wakaf di tahun 2024 ini bertambah minta surat keputusan (sk)  pengurus masjid. 
"di aplikasi itu ada tambahan menu minta sk pengurus masjid. supaya cepat saya langsung menghubungi kua untuk segera mengirimkan stuktur organisasi pengurus masjid," ungkapnya.
 baca juga:kader posyandu terintegritas kali asri desa kalibening siap mengikuti lombaan tingkat sumsel
dari 8 tanah wakaf tersebut, 7 persil diantaranya dari kecamatan megang sakti dan 1 dari kecamatan muara beliti. 
sebagian besar tidak lengkap berkas soal dokumen surat tanah bukan yang asli tapi foto copi. selain itu surat tanah belum dipisah dari surat tanah pemilik asal. 
misalnya pemilik lahan wakaf tanah 20 x 20 mater untuk bangun masjid dari luas tanah mereka 1 hektar. tanah yang dihibahkan itu belum dipacah suratnya masih satu surat.
"kalau aiw asli semua, paling banyak kendalanya surat tanah foto copi dan surat tanah belum dipecah masih satu surat," ungkapnya. 
baca juga:terjadi peningkatan kasus dbd l sidoharjo ini yang dilakukan diskes 
persoalan tersebut ditelusuri lagi namun belum bertemu dengan yang mewakafkan tanah.   
proses selanjutnya, setelah petugas mendaftarkan sertikat tanah wakaf secara online, tambah lotfi pihak bpn membuat jadwal turun ke lapangan melakukan pengukuran tanah wakaf yang akan disertifikasi.
"proses selanjutnya, tim pengukur tanah dari bpn turun ke lapangan. nanti ketika bpn turun ke lapangan dari kua dari kemenag ikut turun mendampingi. tim lengkap," jelasnya.  
adapun syarat untuk mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf diantaranya melampirkan akta ikrar wakaf. 
baca juga:diskop umkm dorong pelaku umkm urus sertifikasi halal 
akta ikrar wakaf yang mengeluarkannya pejabat pembuat akta ikrar wakaf (ppaiw). ppaiw adalah kepala kua kecamatan. "kepala kua ex offisio ppaiw," jelasnya.
selain itu melampirkan surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak guna bangunan atau hak pakai. 
"kemudian adanya surat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik atau surat pelepasan dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik jika wakaf untuk selamanya," paparnya.
selanjutnya, surat pengesahan nazir yang mengelola tanah wakaf. 
untuk diketahui nasir dibentuk oleh wakif. wakif adalah orang yang wakaf tanah. nazir disahkan oleh ppaiw.
baca juga:jch kabupaten musi rawas sudah tiba di jeddah 
 syarat lainnya surat pernyataan dari nazir bahwa tanah tidak dalam sengketa, perkara sita dan tidak dijaminkan 
nazir ada dua macam nazir pribadi dan organisasi.
biasanya kalau organisasi beranggotakan beberapa orang.
menurut lotfi tanah wakaf tidak boleh dirubah peruntukannya.
misalnya pemilik tanah wakaf mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid maka tanah tersebut harus dibangun masjid. 
jika merubah peruntukan tanah wakaf harus persetujuan menteri agama. "panjang urusannya untuk merubah peruntukan tanah wakaf," jelasnya.
lotfi mendorong pengelolaan tanah wakaf baik yang dibangun masjid, pemakaman umum lembaga pendidikan, pondok pesantren (ponpes) diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, karena sangat penting. 
baca juga:hujan deras terawas tidak banjir ini penyebabnya
program ini terakhir dilaksanakan tahun 2019. tahun 2024.ini baru ada lagi. "untuk itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya," himbaunya.
sepengetahuan lotfi masih banyak tanah wakaf belum sertifikat jumlahnya separuh dari total tanah wakaf yang terdata kemenag kabupaten musi rawas 
membuat sertifikat tanah wakaf penting, karena pernah terjadi di kabuapten musi rawas.
tanah wakaf masjid belum dibuat sertifikasi, tanah wakaf diambil lagi oleh pemilik gara-gara politik, anak pemilik tanah wakaf calon kades kalah.
baca juga:pegawai lapas narkotika kelas iia muara beliti ikuti bimtek pemasyakatan tufoksi jft pengamanan
wakaf tanah yang sudah dibangun masjid masjidnya ditutup oleh pemilik tanah, padahal tanah itu sudah diwakafkan. 
sehingga warga membangun masjid baru lagi. kejadian seperti itu hendaknya tidak terjadi lagi.     
lotfi mengungkapkan tanah wakaf tidak boleh dibangun oleh pemerintah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 6 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan