TAPERA Tuai Penolakan, ini Tanggapan Anggota DPRD Sumsel H Suhada

Reporter: RIENA MARIS |

Editor: RIENA MARIS |

Jumat , 21 Jun 2024 - 21:20

H Suhada -Anggota DPRD Provinsi Sumsel .-Foto : Dokumen Pribadi -

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Lagi, program pemerintah ditolak oleh masyarakat. Kali ini program terbaru pemerintah yakni program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

Sampai saat menuai penolakan di masyarakat khususnya karyawan swasta, termasuk dari karyawan swasta di Lubuklinggau.

Program ini sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 lalu.

Dari kebijakan ini nantinya, direncanakan ada pemotongan gaji pekerja dimana informasinya gaji karyawan swasta akan dipotong sebesar 3 persen untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini yang akhirnya menuai polemik dimasyarakat.

Sebelumnya Yasin, salah seorang karyawan swasta di Lubuklinggau dengan tegas menolak kebijakan ini. Apalagi jika memang nantinya gaji mereka bakal dipotong hingga 3 persen untuk Tapera.

“Ya jelas menolak. Kita justru dibuat pusing dengan program ini. Cobalah dikaji lagi, jangan sampai memberatkan karyawan seperti kami,” tegas Yasin saat dibincangi kemarin.

Karena ungkap Yasin, semakin banyak keperluan yang harus dikeluarkan sementara gaji malah akan dipotong.

“Ya kan memberatkan. Kita mau bayar listrik, untuk anak sekolah belum lagi di kantor sudah dipotong pajak. Ini kedepannya mau dipotong lagi apa gak tambah pusing itu,” ungkapnya.

Lalu apa tanggapan dan penilaian Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Fraksi PKS, H Suhada ?

Menurut Suhada apapun program yang dijalankan oleh pemerintah, pada prinsipnya jangan sampai ada pemaksaan ke rakyat.

“Sementata untuk program Tapera itu kita belum tahu pastinya.Sosialisasinya belum kencang sementara semangatnya itu lebih kepemaksaan ke rakyat. Itu yang menurut saya tidak masuk akal,” ungkapnya.

Hal itu menurut Suhada yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

tapera tuai penolakan, ini tanggapan anggota dprd sumsel h suhada                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - lagi, program pemerintah ditolak oleh masyarakat. kali ini program terbaru pemerintah yakni program tabungan perumahan rakyat (tapera).
sampai saat menuai penolakan di masyarakat khususnya karyawan swasta, termasuk dari karyawan swasta di lubuklinggau. 
program ini sendiri diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tapera yang ditetapkan pada 20 mei 2024 lalu.
dari kebijakan ini nantinya, direncanakan ada pemotongan gaji pekerja dimana informasinya gaji karyawan swasta akan dipotong sebesar 3 persen untuk iuran tabungan perumahan rakyat (tapera). hal ini yang akhirnya menuai polemik dimasyarakat.
baca juga:4 potongan gaji wajib karyawan swasta di indonesia, tak hanya tapera
sebelumnya yasin, salah seorang karyawan swasta di lubuklinggau dengan tegas menolak kebijakan ini. apalagi jika memang nantinya gaji mereka bakal dipotong hingga 3 persen untuk tapera.
“ya jelas menolak. kita justru dibuat pusing dengan program ini. cobalah dikaji lagi, jangan sampai memberatkan karyawan seperti kami,” tegas yasin saat dibincangi kemarin.
karena ungkap yasin, semakin banyak keperluan yang harus dikeluarkan sementara gaji malah akan dipotong.
“ya kan memberatkan. kita mau bayar listrik, untuk anak sekolah belum lagi di kantor sudah dipotong pajak. ini kedepannya mau dipotong lagi apa gak tambah pusing itu,” ungkapnya.
baca juga:diluncurkan program tapera, karyawan swasta di lubuklinggau, musi rawas dan muratara cemas
lalu apa tanggapan dan penilaian anggota dprd provinsi sumsel dari fraksi pks, h suhada ?
menurut suhada apapun program yang dijalankan oleh pemerintah, pada prinsipnya jangan sampai ada pemaksaan ke rakyat. 
“sementata untuk program tapera itu kita belum tahu pastinya.sosialisasinya belum kencang  sementara semangatnya itu lebih kepemaksaan ke rakyat. itu yang menurut saya tidak masuk akal,” ungkapnya. 
hal itu menurut suhada yang harus diperhatikan oleh pemerintah. 
baca juga:jangan kaget, ini 8 potongan gaji karyawan swasta, mulai bpjs hingga tapera
“apapun namanya, apapun bentuknya program yang ditawarkan pemerintah intinya jangan ada unsur pemaksaan ke rakyat apalagi diwajibkan itu yang tidak boleh. zaman sekarang rasanya tidak boleh lagi apalagi ini untuk karyawan swasta yang gajinya bukan dari negara,” tegasnya.
kalaupun programmnya sifatnya gotong royong seperti bpjs kesehatan menurutnya masih boleh.
“tapi kalau ini bagaimana. kalau karyawan swasta tidak karena alasan tertentu ya jangan dipaksakan. kami harap ya diperhatikan lagi la sebelum dilaksanakan,” lanjutnya.
sementara dikutip dari berbagai sumber media, menteri basuki memastikan potongan sebesar 3 persen itu merupakan tabungan, bukan uang yang dipotong kemudian hilang.
baca juga:gaji karyawan dipotong 3 persen, apa manfaat yang didapat dari ikut iuran tapera?
“itu emang tabungan, bukan dipotong terus hilang. itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya, itu untuk mendapatkan bantuan membangun rumah,” kata basuki kepada wartawan.
basuki juga memastikan, uang yang dipotong untuk iuran tapera tidak akan hilang. hanya saja, persoalan iuran tapera mendadak heboh jadi perbincangan karena karyawan swasta telah memiliki potongan, salah satunya jaminan hari tua (jht).
dikutip juga dari laman resmi kementerian bp tapera, komisioner bp tapera, heru pudyo nugroho menyambut baik terbitnya beleid, dimana proses pengelolaan tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
menurut heru pudyo nugroho, perubahan atas pp ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat.
baca juga:waduh gaji karyawan swasta bakal dipotong 3 persen untuk iuran tapera, berlaku mulai kapan?
beberapa hal pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengatur ketentuan diantaranya kewenangan pengaturan kepesertaan tapera oleh kementerian terkait, serta pemisahan sumber dana antara dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) dari dana tapera.
bp tapera sendiri dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta, serta memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta.
bp tapera mengemban amanah berupa penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong.
peserta yang yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan rumah (kpr), kredit bangun rumah (kbr), dan kredit renovasi rumah (krr) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.
baca juga:buruan miliki hunian di perumahan grand riverside, cukup dengan rp5 juta bisa miliki rumah stylish modern
dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh bp tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.
“dana yang dikembalikan kepada peserta tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” jelas heru pudyo nugroho.
lebih lanjut heru pudyo nugroho menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam kategori  berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan tapera, sepanjang telah menjadi peserta tapera. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 22 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan