Simak! Begini Menurut UU Cipta Kerja, Soal Besaran Pesangon Pekerja yang Kena PHK

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 25 Jun 2024 - 14:39

Simak! Begini Menurut UU Cipta Kerja, Soal Besaran Pesangon Pekerja yang Kena PHK-Tangkap layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Undang-Undang Cipta Kerja, atau Omnibus Law, telah membawa berbagai perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Undang-undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan fleksibilitas perusahaan.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai besaran pesangon pekerja yang terkena PHK menurut UU Cipta Kerja.

Komponen Pesangon

Menurut UU Cipta Kerja, pesangon bagi pekerja yang terkena PHK terdiri dari tiga komponen utama:

1. Uang Pesangon

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

3. Uang Penggantian Hak

1. Uang Pesangon

Besaran uang pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja pekerja, sebagai berikut:

- Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah

- Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah

simak! begini menurut uu cipta kerja, soal besaran pesangon pekerja yang kena phk                            koranlinggaupos.id- undang-undang cipta kerja, atau omnibus law, telah membawa berbagai perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan di indonesia, termasuk ketentuan mengenai pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (phk).
undang-undang cipta kerja ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan fleksibilitas perusahaan.
berikut adalah penjelasan rinci mengenai besaran pesangon pekerja yang terkena phk menurut uu cipta kerja.
baca juga:karyawan tak masuk kerja apakah tetap wajib dibayarkan gajinya? begini uu cipta kerja sahnya
komponen pesangon
menurut uu cipta kerja, pesangon bagi pekerja yang terkena phk terdiri dari tiga komponen utama:
1. uang pesangon
2. uang penghargaan masa kerja
3. uang penggantian hak
baca juga:perusahaan telat membayar upah karyawan? ini aturannya uu cipta kerja jika upah karyawan telat dibayar
1. uang pesangon
besaran uang pesangon ditentukan berdasarkan masa kerja pekerja, sebagai berikut:
- masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
- masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
baca juga:kalau phk honorer terjadi, sama halnya bupati musi rawas menolak perintah presiden
- masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
- masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
- masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
- masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
baca juga:rekrutmen bersama bumn 2024, resmi dibuka ada 1.800 lowongan pekerjaan
- masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
- masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
- masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah
2. uang penghargaan masa kerja
baca juga:bolehkah meninggalkan shalat jumat karena pekerjaan?
uang penghargaan masa kerja diberikan kepada pekerja dengan masa kerja tertentu, sebagai berikut:
masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah
masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah
masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah
baca juga:pengecualian upah minimum bagi pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil 
masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah
masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah
masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah
masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah
baca juga:hore, gaji 13 untuk asn di lubuk linggau sudah cair
masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah
3. uang penggantian hak
selain uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, pekerja yang terkena phk juga berhak atas uang penggantian hak, yang meliputi:
- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
baca juga:phk massal 14.000 karyawan, nokia terancam bangkrut
- biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja.
- penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
- hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
contoh perhitungan pesangon
baca juga:kalau phk honorer terjadi, sama halnya bupati musi rawas menolak perintah presiden
untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah contoh perhitungan pesangon untuk seorang pekerja yang terkena phk dengan masa kerja 5 tahun dan gaji bulanan sebesar rp 5 juta:
uang pesangon: 6 bulan upah = 6 x rp 5.000.000 = rp 30.000.000
uang penghargaan masa kerja: 3 bulan upah = 3 x rp 5.000.000 = rp 15.000.000
uang penggantian hak: 15% dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja = 15% x (rp 30.000.000 + rp 15.000.000) = rp 6.750.000
baca juga:uu asn terbaru? pns tambah tajir nih, bagaiman honorer dan pppk berikut penjelasannya 
total pesangon yang diterima pekerja tersebut adalah:
rp 30.000.000 + rp 15.000.000 + rp 6.750.000 = rp 51.750.000
ketentuan khusus
uu cipta kerja juga mengatur ketentuan khusus untuk beberapa kondisi tertentu:
baca juga:karyawan tak masuk kerja apakah tetap wajib dibayarkan gajinya? begini uu cipta kerja sahnya
phk karena perusahaan pailit atau efisiensi: pekerja hanya berhak atas 0,5 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
phk karena pekerja melakukan kesalahan berat: pekerja hanya berhak atas uang penggantian hak.
besaran pesangon pekerja yang terkena phk menurut uu cipta kerja telah diatur secara rinci untuk memberikan kompensasi yang adil berdasarkan masa kerja dan kondisi pemutusan hubungan kerja.
meskipun terdapat beberapa perubahan dalam struktur dan besaran pesangon, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan.
baca juga:perusahaan telat membayar upah karyawan? ini aturannya uu cipta kerja jika upah karyawan telat dibayar
pemahaman mendalam mengenai ketentuan ini sangat penting bagi pekerja dan pengusaha agar proses phk dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan