Pemkab Muba Kebut Realisasi Tata Kelola Sumur Minyak Warga

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 05 Jul 2024 - 21:21

Jumat 5 Juli 2024 Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.-Foto : Dokumen-Pemkab Muba

Oleh sebab itu, ia sangat berharap Pemerintah Pusat untuk segera mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008.

Atau Pemerintah Pusat menerbitkan aturan dalam bentuk lain untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan Sumur Minyak Masyarakat dan atau Menyusun Bridging Policy (Aturan antara) selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola tersebut.

Dan dalam pertemuan itu, Dirjen Kementerian Migas Kementerian ESDM diwakili Noor Arifin Muhamad selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas menyambut baik.

Ia menyampaikan illegal drilling dan ilegal refinery di Musi Banyuasin sudah sangat masif.

Menurut Noor Arifin Muhamad, dari sisi hulu pihaknya akan follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan diharapkan dilevel menteri koordinator akan menangani secara komprehensif.

Menurut Noor Arifin Muhamad, Peraturan Menteri ESDM saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery.

Pihaknya mengapresiasi upaya Pj Bupati Muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery di Musi Banyuasin yang selama ini dikelola warga tersebut.

Kata dia, ini membuktikan komitmen Pj Bupati Sandi Fahlepi untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery.

“Kami juga berharap agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di Musi Banyuasin menemukan solusi terbaik, mengingat perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan Muba dalam menjaga lingkungan dan keselamatan warga,” jelasnya.(*)

pemkab muba kebut realisasi tata kelola sumur minyak warga                            jakarta, koranlinggaupos.id – sejak 2 tahun lalu, pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) ternyata telah melakukan pengajuan tata kelola sumur minyak masyarakat.
oleh sebab itu, pj bupati muba h sandi fahlepi  terus mendorong realisasinya, agar segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
oleh sebab itu, jumat 5 juli 2024 pj bupati muba h sandi fahlepi audiensi ke kantor dirjen minyak dan gas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral republik indonesia.
hadir pada momen itu, h.yudi herzandi asisten bidang pemerintahan dan kesra, khadafi dirut pt. petro muba, herryandi sinulingga kadin kominfo muba, romasari purba kabag hukum, yulius adi kabag sda, agung perdana plt kabag protokol dan komunikasi pimpinan, dan kabid pdtl dinas lingkungan hidup muba. 
baca juga:polres musi rawas pastikan 27 sumur minyak ilegal ditutup permanen
kedatangannya itu, untuk menindaklanjuti permasalahan akibat illegal drilling atau penambangan minyak illegal di muba.
sandi fahlepi yang baru menjabat lebih kurang 3 bulan ini,  serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya dampak dari illegal drilling dan illegal refinery di musi banyuasin.
kata sandi, situasi ini (illegal drilling) tidak bisa terus menerus dibiarkan karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga muba.
terlebih, jelas sandi, setelah kejadian ledakan terbakar sampai mencemari sungai dawas.  
baca juga:imbau masyarakat hentikan aktivitas ilegal drilling 
sandi menyebutkan, kendala yang dihadapi pemkab muba saat ini, adalah revisi peraturan menteri esdm nomor 01 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang masih terkendala di kementerian, padahal kata sandi, konsep tata kelola telah disiapkan. 
“seperti tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama. tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak,” jelas sandi fahlepi.
ia sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di kabupaten musi banyuasin.
menurut sandi fahlepi, berdasarkan data yang diinventarisir terdata ada sekitar 230.000 masyarakat muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak tersebut. 
baca juga:pengunjal minyak di spbu pedang musi rawas diganjar hukuman berat 
oleh sebab itu, ia sangat berharap pemerintah pusat untuk segera  mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi permen esdm nomor 1 tahun 2008.
atau pemerintah pusat menerbitkan aturan dalam bentuk lain untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan sumur minyak masyarakat dan atau menyusun bridging policy (aturan antara) selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola tersebut.
dan dalam pertemuan itu, dirjen kementerian migas kementerian esdm diwakili noor arifin muhamad selaku direktur teknik dan lingkungan minyak dan gas menyambut baik.
ia menyampaikan illegal drilling dan ilegal refinery di musi banyuasin sudah sangat masif. 
baca juga:pj bupati muba sandi fahlepi harapkan ltkl beri masukan tuntaskan ilegal driling
menurut noor arifin muhamad, dari sisi hulu pihaknya akan follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan diharapkan dilevel menteri koordinator akan menangani secara komprehensif.
menurut noor arifin muhamad, peraturan menteri esdm saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery.
pihaknya mengapresiasi upaya pj bupati muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery di musi banyuasin yang selama ini dikelola warga tersebut. 
kata dia, ini membuktikan komitmen pj bupati sandi fahlepi  untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery.
baca juga:polres musi rawas tutup ilegal drilling
“kami juga berharap agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di musi banyuasin menemukan solusi terbaik, mengingat perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan muba dalam menjaga lingkungan dan keselamatan warga,” jelasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 6 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan