Mau Pemecahan Sertifikat Tanah Warisan? Begini Cara, Syarat dan Biayanya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Kamis , 10 Oct 2024 - 12:42

Mau Pemecahan Sertifikat Tanah Warisan? Begini Cara, Syarat dan Biayanya-Tangkap Layar -

4. Klik "Tambah Bidang".

5. Masukkan lokasi tanah (provinsi dan kabupaten/kota).

6. Klik "Hitung Biaya".

Sebagai contoh, jika sebidang tanah seluas 250 meter persegi di Jawa Tengah diwariskan kepada tiga ahli waris dan tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan non-pertanian, total biaya pemecahan sertifikat adalah sekitar Rp 570.000, terdiri dari Rp 420.000 untuk pengukuran dan Rp 150.000 untuk tarif pendaftaran.

Pemecahan sertifikat tanah warisan adalah proses penting yang harus dilakukan agar setiap ahli waris mendapatkan bagian yang jelas dan sah secara hukum.

Proses ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan dokumen, pengajuan permohonan di Kantor Pertanahan, hingga pembayaran biaya pemecahan sertifikat.

Dengan mengikuti prosedur yang tepat, ahli waris dapat memastikan pembagian tanah dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

mau pemecahan sertifikat tanah warisan? begini cara, syarat dan biayanya                            koranlinggaupos.id- mewariskan sebidang tanah sering kali membutuhkan proses pemecahan sertifikat tanah ini agar setiap ahli waris mendapatkan sertifikat tanah atas nama mereka sendiri.
pemecahan sertifikat tanah warisan adalah langkah penting untuk memastikan setiap ahli waris memiliki hak legal atas tanah yang diwariskan.
proses pemecahan sertifikat tanah warisanini diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
aturan pemecahan sertifikat tanah warisan
baca juga:mau balik nama sertifikat tanah tanpa notaris atau ppat? catat begini cara dan biayanya
baca juga:pemilik sertifikat tanah meninggal dunia, mau balik nama sertifikat tanah? begini caranya
menurut pasal 48 ayat (1) pp nomor 24 tahun 1997, sebidang tanah yang telah terdaftar dapat dipecah menjadi beberapa bagian.
masing-masing bagian tanah tersebut akan memiliki sertifikat baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah induk.
setelah proses pemecahan selesai, sertifikat induk atau sertifikat yang dipegang pewaris dinyatakan tidak aktif lagi.
selain itu, ketentuan mengenai pemecahan sertifikat tanah warisan juga diatur dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (permen atr/bpn) nomor 16 tahun 2021.
baca juga:musi rawas terapkan sertifikat tanah elektronik, ini manfaat dan dampak positifnya
baca juga:50 sertifikat tanah digadai ke rentenir di lubuklinggau, bpn muratara : yang ketahuan baru 8
berdasarkan pasal 111 ayat (1) huruf c, pemecahan tanah warisan harus disertai dokumen yang membuktikan status ahli waris.
syarat pemecahan sertifikat tanah warisan
untuk memecah sertifikat tanah warisan, beberapa dokumen penting harus disiapkan oleh ahli waris.
menurut ketentuan yang berlaku, ahli waris wajib memiliki bukti legal sebagai ahli waris, seperti:
baca juga:pemilik sertifikat tanah meninggal dunia, mau balik nama sertifikat tanah? begini caranya
baca juga:sertifikat tanah prona warga nibung digadai oknum pegawai bpn muratara ke rentenir
1. wasiat dari pewaris dokumen yang menjelaskan keinginan pewaris mengenai pembagian warisannya.
2. putusan pengadilan hasil keputusan pengadilan yang memutuskan status ahli waris.
3. penetapan hakim atau ketua pengadilan surat resmi dari pengadilan yang menetapkan ahli waris.
4. surat pernyataan ahli waris  dibuat oleh para ahli waris yang disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia.
baca juga:mau tahu cara pecah sertifikat tanah dengan mudah? berikut syarat dan biayanya
baca juga:mau balik nama sertifikat tanah tanpa notaris atau ppat? catat begini cara dan biayanya
5. akta keterangan hak mewaris akta yang dibuat oleh notaris di tempat tinggal pewaris.
6. surat keterangan waris dari balai harta peninggalan surat yang dikeluarkan oleh balai harta peninggalan untuk menyatakan hak ahli waris.
setelah surat-surat tanda bukti tersebut diperoleh, ahli waris dapat mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah di kantor pertanahan setempat.
dokumen yang dibutuhkan untuk proses pemecahan
baca juga:8 langkah praktis cek sertifikat tanah secara online, agar tidak tertipu
baca juga:bpn musi rawas siap terbitkan sertifikat tanah digital
pemecahan sertifikat tanah membutuhkan sejumlah dokumen yang harus dilengkapi oleh ahli waris atau kuasa hukumnya.
berikut adalah dokumen yang perlu dipersiapkan:
1. formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
2. surat kuasa jika proses ini dilakukan oleh kuasa ahli waris.
baca juga:atr/bpn musi rawas terapkan sertifikat tanah elektronik, hanya barcode dan lembar kertas, ini penjelasannya
baca juga:sertifikat tanah prona warga nibung digadai oknum pegawai bpn muratara ke rentenir
3. fotokopi identitas pemohon berupa ktp pemohon dan kuasa (jika ada) yang sudah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas di loket.
4. fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum jika yang mengajukan adalah badan hukum.
5. sertifikat tanah asli sertifikat induk yang akan dipecah.
6. rencana tapak (site plan) dari pemerintah daerah setempat yang menunjukkan rencana penggunaan tanah.
baca juga:bpn musi rawas siap terbitkan sertifikat tanah digital
baca juga:sertifikat tanah elektronik baru diluncurkan jokowi, ternyata begini keunggulannya
selain dokumen tersebut, beberapa informasi tambahan seperti luas, letak, dan penggunaan tanah juga perlu disertakan, serta pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan dikuasai secara fisik oleh pemohon.
proses pengajuan di kantor pertanahan
setelah semua dokumen terkumpul, ahli waris dapat mendatangi kantor pertanahan untuk mengajukan permohonan pemecahan sertifikat.
proses pemecahan sertifikat tanah ini memakan waktu sekitar 15 hari kerja.
baca juga:musi rawas terapkan sertifikat tanah elektronik, ini manfaat dan dampak positifnya
baca juga:mau balik nama sertifikat tanah tanpa notaris atau ppat? catat begini cara dan biayanya
proses ini melibatkan verifikasi dokumen, pengukuran ulang tanah jika diperlukan, dan penerbitan sertifikat baru untuk masing-masing ahli waris.
biaya pemecahan sertifikat tanah warisan
biaya yang dibutuhkan untuk memecah sertifikat tanah warisan bergantung pada luas dan jumlah bagian tanah yang akan dipecah.
perhitungan biaya pemecahan tanah dapat dilakukan secara simulasi melalui situs resmi kementerian atr/bpn.
baca juga:mau tahu cara pecah sertifikat tanah dengan mudah? berikut syarat dan biayanya
baca juga:50 sertifikat tanah digadai ke rentenir di lubuklinggau, bpn muratara : yang ketahuan baru 8
 berikut langkah-langkahnya:
1. masukkan jumlah bagian tanah yang akan dipecah.
2. masukkan luas tanah dalam meter persegi.
3. pilih tujuan penggunaan tanah (pertanian atau non-pertanian).
baca juga:bpn musi rawas siap terbitkan sertifikat tanah digital
baca juga:oknum mafia tanah muratara gadai sertifikat tanah warga nibung, begini cerita korban
4. klik "tambah bidang".
5. masukkan lokasi tanah (provinsi dan kabupaten/kota).
6. klik "hitung biaya".
sebagai contoh, jika sebidang tanah seluas 250 meter persegi di jawa tengah diwariskan kepada tiga ahli waris dan tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan non-pertanian, total biaya pemecahan sertifikat adalah sekitar rp 570.000, terdiri dari rp 420.000 untuk pengukuran dan rp 150.000 untuk tarif pendaftaran.
baca juga:pemilik sertifikat tanah meninggal dunia, mau balik nama sertifikat tanah? begini caranya
baca juga:sertifikat tanah elektronik baru diluncurkan jokowi, ternyata begini keunggulannya
pemecahan sertifikat tanah warisan adalah proses penting yang harus dilakukan agar setiap ahli waris mendapatkan bagian yang jelas dan sah secara hukum.
proses ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan dokumen, pengajuan permohonan di kantor pertanahan, hingga pembayaran biaya pemecahan sertifikat.
dengan mengikuti prosedur yang tepat, ahli waris dapat memastikan pembagian tanah dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 20 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan