Perubahan UU Cipta Kerja, 5 Hal yang Wajib Diketahui Pekerja

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Rabu , 06 Nov 2024 - 08:55

Perubahan UU Cipta Kerja, 5 Hal yang Wajib Diketahui Pekerja-Tangkap Layar -

Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing, termasuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang berpotensi untuk mengisi posisi serupa di masa depan.

Aturan ini juga diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, sehingga tidak merugikan tenaga kerja dalam negeri.

4. Memperketat Aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

MK juga mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terkait aturan PHK dalam UU Ciptaker.

Dalam hal ini, MK memperketat aturan terkait prosedur PHK, khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga berwenang.

MK juga menekankan pentingnya pengaturan nilai minimal pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Dengan adanya pengaturan ini, pekerja yang mengalami PHK diharapkan tetap mendapatkan hak-hak mereka, terutama dalam hal pesangon.

Keputusan ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja dan mencegah terjadinya PHK yang tidak adil atau sewenang-wenang oleh pengusaha.

5. Usulan untuk Membuat UU Ketenagakerjaan yang Baru

Selain melakukan perubahan pada beberapa pasal dalam UU Ciptaker, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan agar DPR dan pemerintah membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja.

MK menilai bahwa permasalahan ketenagakerjaan sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri untuk menghindari tumpang tindih dengan aturan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.

perubahan uu cipta kerja, 5 hal yang wajib diketahui pekerja                            koranlinggaupos.id- mk belum lama ini mengabulkan sebagian permohonan partai buruh dan beberapa pemohon lainnya terkait undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang uu cipta kerja.
perubahan uu cipta kerja ini memiliki dampak signifikan bagi pekerja di indonesia, terutama yang berkaitan dengan aturan tentang pkwt, unsur upah, tenaga kerja asing, hingga prosedur pemutusan hubungan kerja (phk).
mengingat dampaknya yang luas, penting bagi pekerja untuk memahami perubahan-perubahan uu cipta kerja ini secara mendalam.
berikut lima perubahan utama yang perlu diketahui dalam revisi uu cipta kerja.
baca juga:karyawan swasta usia pensiunnya berapa? ini menurut uu cipta kerja
baca juga:ini uu cipta kerja yang diteken presiden mengenai karyawan resign berhak dapat uang pisah, begini rinciannya
1. batas waktu maksimal untuk perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt)
mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terkait perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt).
dalam uu ciptaker sebelumnya, ketentuan mengenai kapan dimulainya dan berakhirnya pkwt tidak diatur dengan jelas.
hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengadakan pkwt tanpa batas waktu tertentu, yang berpotensi merugikan pekerja.
melalui putusannya, mk menetapkan bahwa pkwt hanya boleh dilakukan selama maksimal lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.
baca juga:begini ketentuannya menurut uu cipta kerja, mengenai karyawan swasta yang bekerja melebihi jam kerja
baca juga:apakah masih dibayar penuh gaji karyawan cuti melahirkan 6 bulan? ini menurut uu cipta kerja
dengan demikian, perusahaan harus memastikan bahwa pkwt yang dilakukan tidak melebihi jangka waktu lima tahun.
jika perusahaan membutuhkan pekerja untuk jangka waktu yang lebih panjang, kontrak seharusnya diubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt) atau kontrak kerja permanen.
ketentuan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja yang terikat dengan pkwt dan mencegah penyalahgunaan kontrak jangka pendek oleh perusahaan.
2. perluasan unsur-unsur upah untuk kesejahteraan pekerja
dalam putusannya, mk juga menggarisbawahi pentingnya upah yang layak bagi para pekerja.
mahkamah menyatakan bahwa pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga secara layak.
baca juga:simak! begini menurut uu cipta kerja, soal besaran pesangon pekerja yang kena phk
baca juga:perusahaan telat membayar upah karyawan? ini aturannya uu cipta kerja jika upah karyawan telat dibayar
mk memasukkan beberapa elemen penting ke dalam komponen upah, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hingga jaminan hari tua.
perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan kesejahteraan pekerja lebih terjamin.
dengan penambahan unsur-unsur kebutuhan dasar ini, upah yang diberikan kepada pekerja diharapkan dapat mencakup biaya hidup yang layak dan memberikan perlindungan bagi pekerja di masa depan, termasuk jaminan pensiun.
3. prioritas tenaga kerja lokal dalam penggunaan tenaga kerja asing
mahkamah konstitusi menegaskan bahwa meskipun tenaga kerja asing masih diperbolehkan bekerja di indonesia, perusahaan yang mempekerjakan mereka harus memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal.
baca juga:simak! begini menurut uu cipta kerja, soal besaran pesangon pekerja yang kena phk
baca juga:perusahaan telat membayar upah karyawan? ini aturannya uu cipta kerja jika upah karyawan telat dibayar
kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak tenaga kerja indonesia dalam mengakses peluang pekerjaan yang ada di dalam negeri.
selain itu, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing, termasuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja indonesia yang berpotensi untuk mengisi posisi serupa di masa depan.
aturan ini juga diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia, sehingga tidak merugikan tenaga kerja dalam negeri.
4. memperketat aturan pemutusan hubungan kerja (phk)
mk juga mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terkait aturan phk dalam uu ciptaker.
baca juga:karyawan swasta usia pensiunnya berapa? ini menurut uu cipta kerja
baca juga: inilah ketentuan jam kerja dan durasi magang menurut uu cipta kerja,yukk ketahui
dalam hal ini, mk memperketat aturan terkait prosedur phk, khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, maka phk hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga berwenang.
mk juga menekankan pentingnya pengaturan nilai minimal pesangon bagi pekerja yang terkena phk. dengan adanya pengaturan ini, pekerja yang mengalami phk diharapkan tetap mendapatkan hak-hak mereka, terutama dalam hal pesangon.
keputusan ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja dan mencegah terjadinya phk yang tidak adil atau sewenang-wenang oleh pengusaha.
baca juga:apakah masih dibayar penuh gaji karyawan cuti melahirkan 6 bulan? ini menurut uu cipta kerja
baca juga:simak! begini menurut uu cipta kerja, soal besaran pesangon pekerja yang kena phk
5. usulan untuk membuat uu ketenagakerjaan yang baru
selain melakukan perubahan pada beberapa pasal dalam uu ciptaker, mahkamah konstitusi juga merekomendasikan agar dpr dan pemerintah membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari uu cipta kerja.
mk menilai bahwa permasalahan ketenagakerjaan sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri untuk menghindari tumpang tindih dengan aturan dalam uu nomor 13 tahun 2003.
dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan yang terpisah, diharapkan pengaturan tentang ketenagakerjaan akan lebih jelas dan komprehensif.
baca juga:jokowi sahkan uu cipta kerja begini aturan jam kerja lembur, batasan, dan contohnya
baca juga:karyawan tak masuk kerja apakah tetap wajib dibayarkan gajinya? begini uu cipta kerja sahnya
selain itu, aturan yang lebih terfokus akan memudahkan pekerja dan pengusaha dalam memahami dan menerapkan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
mahkamah konstitusi memberikan waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari uu ciptaker.
perubahan yang dilakukan mahkamah konstitusi terhadap uu cipta kerja ini merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan kepastian hukum dalam hubungan kerja di indonesia.
dengan adanya batas waktu untuk pkwt, perluasan unsur upah, prioritas bagi tenaga kerja lokal, prosedur phk yang lebih ketat, serta usulan untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru, pekerja diharapkan dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan kehidupan kerja yang lebih stabil.
baca juga:begini ketentuannya menurut uu cipta kerja, mengenai karyawan swasta yang bekerja melebihi jam kerja
baca juga:karyawan swasta usia pensiunnya berapa? ini menurut uu cipta kerja
sebagai pekerja, memahami perubahan ini adalah langkah penting untuk mengetahui hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam hubungan kerja.
pemerintah dan pengusaha diharapkan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan baru ini dengan sebaik-baiknya, demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang adil dan sejahtera.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 6 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan