Sanksi Denda Nilainya Masuk Akal

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 21 Nov 2024 - 21:37

Pansus III DPRD Kota Lubuk Linggau membahas Raperda Kota Lubuk Linggau Tentang Pengelolaan Sampah bersama mitra kerja-Foto : Dokumen Pansus III DPRD Kota Lubuk Linggau -

Berkaca dari pengalaman daerah lain yang sudah menerapkan Perda Pengelolaan Sampah soal sanksi denda dendanya terlalu besar sehingga tidak bisa diterapkan.

"Ada dibeberapa daerah sanksi ekonomi terhadap warga atau pelaku usaha yang melanggar Perda dendanya terlalu besar, bayangkan dendanya mencapai puluhan juta rupiah. Sehingga tidak bisa diterapkan," ungkapnya.

Untuk itu Pansus III bersama mitra kerja akan mencari formula yang tepat kalaupun ada sanksi ekonomi atau denda bagi yang melanggar nilainya tidak terlalu besar, agar tidak terlalu memberatkan.

"Kita cari yang masuk akal misalnya kalau sanksi ekonomi nilainya yang wajar," paparnya.

Pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah belum final. Pembahasan akan dilanjutkan pekan depan.

"Raperda Tentang Pengelolaan Sampah belum final masih dalam tahap pembahasan termasuk masalah sanksi seperti apa," tegasnya.

Pembahasan Raperda Tentang Pengelolaan Sampah Pansus III bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), seluruh camat sebagai kepala wilayah di kecamatan, Bagian Hukum Setda Kota Lubuk Linggau.

sanksi denda nilainya masuk akal                            koranlinggaupos.id - rancangan peraturan daerah (raperda) kota lubuk linggau tentang pengelolaan sampah sudah diharmonisasi di kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) provinsi sumatera selatan (sumsel).
hasilnya ada beberapa aturan terbaru dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (kementerian lhk) harus dimasukan dalam raperda tentang pengelolaan sampah.
hal itu kata ketua panitia khusus (pansus) iii dprd kota lubuk linggau, wansari kepada koranlinggaupos.id.
diantaranya mengenai sampah ketika terjadi bencana. sampah yang disebabkan oleh bencana juga harus dimasukan dalam raperda tentang pengelolaan sampah.
baca juga:pembahasan raperda anti perundungan di lingkungan sekolah belum sampai pada penerapan sanksi
baca juga:pansus i segera bahas draf raperda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah
"sampah yang disebabkan bencana juga harus dimasukkan dalam raperda," tambahnya.
menurutnya raperda tentang pengelolaan sampah mengatur soal persampahan mulai dari kerjasama masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.
kerjasama terkait pengelolaan limbah dari perumahan, limba medis, limbah usaha, limbah usaha seperti restoran. 
"yang paling penting dalam raperda pengelolaan sampah menekan kerjasama semua pihak," jelas. 
baca juga:dprd kota lubuk linggau bentuk pansus untuk membahas 3 raperda inisiatif
baca juga:dinkes apresiasi raperda inisiatif dprd tentang penyelenggaraan kesehatan rumah sakit
dalam raperda juga mengatur mengenai sanksi kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar. 
namun pembahasan belum sampai pada sanksi. namun yang menjadi perhatian pansus iii mengenai sanksi ekonomi atau denda.
berkaca dari pengalaman daerah lain yang sudah menerapkan perda pengelolaan sampah soal sanksi denda dendanya terlalu besar sehingga tidak bisa diterapkan.
"ada dibeberapa daerah sanksi ekonomi terhadap warga atau pelaku usaha yang melanggar perda dendanya terlalu besar, bayangkan dendanya mencapai puluhan juta rupiah. sehingga tidak bisa diterapkan," ungkapnya.
baca juga:pj bupati jelaskan 3 raperda inisiatif pemkab muba
baca juga:masa sidang ke-3 tahun 2024 dprd kota lubuk linggau ajukan 3 raperda inisiatif
untuk itu pansus iii bersama mitra kerja akan mencari formula yang tepat kalaupun ada sanksi ekonomi atau denda bagi yang melanggar nilainya tidak terlalu besar, agar tidak terlalu memberatkan.
"kita cari yang masuk akal misalnya kalau sanksi ekonomi nilainya yang wajar," paparnya. 
pembahasan raperda pengelolaan sampah belum final. pembahasan akan dilanjutkan pekan depan.
"raperda tentang pengelolaan sampah belum final masih dalam tahap pembahasan termasuk masalah sanksi seperti apa," tegasnya.
baca juga:dprd tunggu eksekutif sampaikan dokumen raperda apbd perubahan 2024
baca juga:dprd gelar rapat penyampaian nota keuangan dan raperda apbd lubuk linggau tahun 2025
pembahasan raperda tentang pengelolaan sampah pansus iii bersama dinas lingkungan hidup (dlh), seluruh camat sebagai kepala wilayah di kecamatan, bagian hukum setda  kota lubuk linggau.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 22 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan