Bawaslu RI Terima Ratusan Laporan Dugaan Politik Uang, Pelaku Maupun Penerima Terancam Denda Rp 1 Miliar

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 28 Nov 2024 - 22:55

Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja -Foto : Dok. INILAH.COM -

bawaslu ri terima ratusan laporan dugaan politik uang, pelaku maupun penerima terancam denda rp 1 miliar                            koranlinggaupos.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) republik indonesia melakukan kajian awal terhadap 130 informasi dan laporan awal dugaan pelanggaran politik uang.
hal itu terjadi selama tahapan masa tenang dan pemungutan suara pilkada serentak hingga pukul 16.00 wib rabu 27 november 2024.
ketua bawaslu republik indonesia rahmat bagja mengatakan, kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil.
“bawaslu ri akan melakukan kajian hukum dalam 5 hari kalender, untuk sementara dugaan pelanggaran itu terdiri atas pembagian uang atau materi lainnya dan potensi pembagian atau materi lainnya. yang dimaksud dengan potensi pembagian uang atau materi adalah kondisi ketika terdapat penemuan uang atau materi lainnya tetapi belum terjadi pembagian uang atau materi lainnya oleh terlapor dalam hal ini,” jelas rahmat bagja dikutip koranlinggaupos.id dari disway.
baca juga:setelah penertiban apk bawaslu tindak lanjuti laporan video viral
baca juga:bawaslu lubuk linggau : ayolah jangan ada jual beli suaro, ada politik uang, laporkan!
dugaan pelanggaran berdasarkan tahapan yang dirangkum bawaslu ri hingga 27 november 2024:
1. pada masa tenang terdapat 50 dugaan potensi pembagian uang
2. pada masa tenang terdapat 71 dugaan peristiwa pembagian uang.
3. pada pemungutan suara terdapat 8 dugaan peristiwa pembagian uang.
4. pada pemungutan suara ada 1 dugaan peristiwa potensi pembagian uang.
baca juga:bawaslu muratara gelar apel siaga pengawasan
baca juga:bawaslu bersama tim gabungan tertibkan apk di lubuk linggau
menurutnya, terhadap laporan yang dilaporkan secara resmi kepada bawaslu akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu, dan jika laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, maka akan dilakukan kajian hukum dalam lima hari kalender begitu pula terhadap informasi awal atas hasil pengawasan bawaslu ri.
ia memastikan, bawaslu akan menindaklanjuti informasi awal dengan melakukan rapat pleno untuk ditetapkan apakah informasi awal tersebut dapat dilanjutkan sebagai temuan atau tidak oleh bawaslu ri. 
menurutnya, jika berdasarkan kajian dan rapat pleno disimpulkan tertdapat temuan, maka akan dilakukan kajian hukum dalam waktu lima hari kalender.
untuk dugaan kasus pembagian uang atau materi lainnya berpotensi dikenakan ketentuan pasal 187a uu pemilihan.
baca juga:bawaslu muratara bagikan atribut ke ptps sebelum mereka laksanakan tugas
baca juga:bawaslu muratara kembali laksanakan rakor persiapan pengawasan distribusi logistik dan penghitungan suara
selain itu, bawaslu juga menemukan sejumlah dugaan pembagian uang atau materi lainnya yang diduga dilakukan pada masa tenang, antara lain:
1. dugaan pelanggaran terdeteksi di kabupaten humbang hasundutan sumatera utara.
2. dugaan pelanggaran terdeteksi di kabupaten pasuruan dan kota batu jawa timur.
3. dugaan pelanggaran terdeteksi di kabupaten mamuju sulawesi barat.
4. dugaan pelanggaran terdeteksi di kota banda aceh dan kabupaten bireuen provinsi aceh.
5. dugaan pembagian uang atau materi lainnya di kota depok  jawa barat. 
6. dugaan pelanggaran terdeteksi di kabupaten bolaang, mongondow dan kota kotamobagu  provinsi sulawesi utara.7.  dugaan pelanggaran terdeteksi di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta.
baca juga:bawaslu musi rawas adakan seminar penguatan kapasitas panwascam
baca juga:awasi money politik, bawaslu lubuk linggau dan musi rawas patroli
bawaslu ri juga mencatat, berdasarkan hasil laporan masyarakat terkait dugaan pembagian uang atau materi lainnya yang terjadi pada masa tenang tersebar di beberapa  wilayah di indonesia dalam pilkada serentak 2024, antara lain:
1. di kota probolinggo dan kabupaten sumenep provinsi jawa timur.
2.  di kabupaten lampung selatan provinsi lampung.
3.  di kabupaten polewali mandar provinsi sulawesi barat.
4. di kota serang, kabupaten pandeglang, kota tangerang, dan kota cilegon provinsi banten.
5. di kabupaten halmahera selatan provinsi maluku utara
6.  di kota balikpapan, kabupaten kutai barat, dan kabupaten kutai kartanegara bahkan tingkat provinsi kalimantan timur.
7.  di kabupaten bandung barat, kabupaten cianjur, kabupaten kuningan, dan kota depok provinsi jawa barat.
8. di kabupaten soppeng, enrekang, wajo, luwu timur, bulukumba, sidrap, bone, dan gowa provinsi sulawesi selatan. 
9. ada 10 laporan di kota lubuk linggau, banyuasin, dan oku selanjutnya  provinsi sumatera selatan.
10. ada 2 laporan masuk dari kabupaten kotabaru provinsi kalimantan selatan.
11. ada 9 laporan dari kabupaten sitaro dan bolaang mongondow provinsi sulawesi utara.
12. ada 2 laporan masuk dari kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta.
baca juga:pilkada serentak 2024, bawaslu: politik uang transformasi digital
baca juga:bawaslu musi rawas bersama stakeholder laksanakan rakor sosialisasi penanganan pelanggaran tahapan kampanye
selain itu, dikutip koranlinggaupos.id dari disway.id bawaslu ri juga menerima laporan potensi pembagian uang dan materi lainnya pada masa tenang pilkada serentak 2024.
salah satunya bawaslu ri mencatat 8 kasus, dengan rincian tujuh laporan dari kota lubuk linggau dan satu laporan dari kabupaten muara enim, provinsi sumatera selatan.
mengenai seluruh laporan yang diterima secara resmi oleh jajaran bawaslu, akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu.
jika laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, maka akan dilakukan kajian hukum dalam waktu 5 hari kalender yang berlaku.
nah, terhadap informasi awal hasil pengawasan bawaslu, yang akan ditindaklanjuti dengan pleno untuk ditetapkan sebagai temuan atau tidak.
apabila informasi awal tersebut ditetapkan sebagai temuan, maka kajian hukum akan dilakukan dalam waktu 5 hari kalender yang berlaku. 
bagja menyatakan, pembagian uang atau materi lainnya berpotensi dikenakan ketentuan pasal 187a uu pemilihan yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, memilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, dapat dipidana dengan pidana penjara antara 36 hingga 72 bulan serta denda antara rp 200 juta hingga rp 1 miliar. 
ini berlaku bagi pemilih yang menerima pemberian atau janji.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 29 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan