PPPK Paruh Waktu 2025, Solusi atau Jalan Buntu bagi Honorer?

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Rabu , 08 Jan 2025 - 10:17

PPPK Paruh Waktu 2025, Solusi atau Jalan Buntu bagi Honorer?-Tangkap Layar -

pppk paruh waktu 2025, solusi atau jalan buntu bagi honorer?                            koranlinggaupos.id- regulasi terbaru dari kemenpanrb tampaknya mengarahkan tenaga honorer atau non-asn untuk menerima status sebagai pppk paruh waktu pada 2025.
meskipun menjadi asn adalah harapan banyak tenaga honorer, skema ini justru menjadi pil pahit bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
keputusan menpanrb nomor 634 tahun 2024, khususnya pada diktum ke-31, mengatur bahwa tenaga honorer yang tidak mendapat kuota formasi pppk penuh akan secara otomatis dialihkan menjadi pppk paruh waktu.
langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023, yang mengamanatkan penyelesaian status tenaga non-asn sebelum desember 2024.
baca juga:pppk paruh waktu jadi solusi penataan honorer, ternyata lumayan kisaran gajinya
menurut plt. asisten deputi perancangan jabatan, perencanaan, dan pengadaan sdm aparatur kemenpanrb, suryo hidayat, penyelesaian tenaga honorer tidak boleh mengakibatkan phk massal atau membebani anggaran pemda.
"dalam rangka penyelesaian non-asn ini, salah satunya adalah menghindari phk massal dan tidak membebani anggaran," ujar suryo hidayat dalam keterangannya pada 8 januari 2025.
faktor penyebab honorer jadi pppk paruh waktu
sejumlah alasan menjadi biang kerok mengapa tenaga honorer digiring menjadi pppk paruh waktu, antara lain:
baca juga:guru honorer yang tidak lolos pppk jangan sedih, ada tambahan penghasilan rp2 juta
1. amanat uu nomor 20 tahun 2023 – mengharuskan penyelesaian tenaga non-asn tanpa phk massal.
2. anggaran pemda yang terbatas – pengangkatan penuh tenaga honorer sebagai pppk tidak boleh membebani keuangan daerah.
3. batasan anggaran belanja pegawai – pemda tidak boleh mengalokasikan lebih dari 30% apbd untuk belanja pegawai sesuai uu nomor 1 tahun 2022.
4. kuota formasi pppk penuh tidak mencukupi – banyak tenaga honorer yang tidak bisa diangkat karena keterbatasan kuota.
baca juga:mengabdi belasan tahun tak lulus pppk, puluhan honorer mengadu ke wakil rakyat
5. legalitas status kepegawaian – dengan status pppk paruh waktu, tenaga honorer tetap diberikan nomor induk pegawai (nip).
meskipun mendapatkan nip sebagai asn, tenaga honorer yang menjadi pppk paruh waktu masih menerima gaji yang sama seperti saat ini tanpa kenaikan standar sesuai perpres nomor 11 tahun 2024.
"gaji mereka tetap sama dengan yang diterima saat ini sebagai honorer," tegas suryo hidayat.
selain itu, status pppk paruh waktu tidak menjamin peningkatan kesejahteraan karena fasilitas yang diberikan tidak berbeda dengan tenaga honorer sebelumnya.
baca juga:honorer gagal seleksi pppk tahap i? jangan khawatir, ini peluang mendapatkan nip di 2025
tugas dan tanggung jawab tetap sama, hanya saja jam kerja diatur dalam skema part time.
penerapan pppk paruh waktu 2025 memang menjadi jalan tengah agar tenaga honorer tetap bisa bekerja tanpa phk massal, namun di sisi lain kebijakan ini belum sepenuhnya menguntungkan honorer.
dengan gaji yang tidak berubah dan fasilitas yang sama, banyak honorer yang merasa bahwa status ini hanya sekadar "ganti baju" menjadi asn tanpa perubahan signifikan dalam kesejahteraan mereka.
baca juga:guru honorer yang tidak lolos pppk jangan sedih, ada tambahan penghasilan rp2 juta
pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi yang lebih baik, terutama terkait peningkatan kesejahteraan dan kepastian karier bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintahan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan