2 Mobil Dinas dari Negara Bakal di Dapatkan Menteri-menteri Prabowo, Ini Spesifikasinya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Rabu , 08 Jan 2025 - 14:37

2 Mobil Dinas dari Negara Bakal di Dapatkan Menteri-menteri Prabowo, Ini Spesifikasinya-Tangkap Layar -

2 mobil dinas dari negara bakal di dapatkan menteri-menteri prabowo, ini spesifikasinya                            koranlinggaupos.id- kementerian keuangan republik indonesia baru-baru ini menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur standar barang dan kebutuhan barang milik negara, khususnya mengenai spesifikasi mobil dinas untuk pejabat negara.
aturan ini tercantum dalam pmk 138 tahun 2024 yang berlaku mulai tahun 2024.
peraturan ini tidak hanya mencakup pembagian jumlah mobil dinas, tetapi juga spesifikasi teknis dari kendaraan yang akan digunakan oleh pejabat negara.
peraturan terbaru ini menetapkan bahwa jumlah dan jenis mobil dinas yang diberikan kepada pejabat negara disesuaikan dengan posisi mereka dalam pemerintahan.
baca juga:tahun depan pemkab musi rawas tak lagi anggarkan pembelian mobil dinas, ini alasannya
jumlah menteri dan wakil menteri dalam kabinet merah putih saat ini mencapai 103 orang, lebih banyak dibandingkan kabinet indonesia maju sebelumnya yang hanya memiliki 52 menteri dan wakil menteri.
dengan adanya jumlah pejabat yang lebih banyak, kebutuhan terhadap kendaraan dinas pun menjadi lebih bervariasi.
menteri negara mendapatkan hak untuk memiliki dua unit mobil dinas, sedangkan wakil menteri hanya berhak atas satu unit.
berdasarkan peraturan ini, jenis mobil yang disediakan untuk menteri bisa berupa mobil listrik (ev) atau mobil konvensional dengan mesin pembakaran internal (ice).
kualifikasi untuk mobil dinas menteri termasuk mobil dengan mesin 3.500 cc dengan enam silinder untuk mobil ice, atau mobil listrik dengan daya minimal 250 kw.
baca juga:wow gagahnya mobil dinas presiden prabowo, apakah bikinan lokal?
beberapa contoh mobil dinas yang memenuhi kualifikasi tersebut adalah lexus rx, land cruiser 300, dan maung, dengan harga yang diperkirakan di atas rp 1 miliar.
untuk mobil listrik, model seperti hyundai ioniq 6 menjadi pilihan yang mendekati spesifikasi tenaga 250 kw, dengan harga sekitar rp 1,2 miliaran.
untuk wakil menteri, mobil dinas yang diberikan juga bisa berupa kendaraan ice atau ev.
namun, spesifikasi yang diberikan lebih rendah dibandingkan menteri.
baca juga:penerangan minim, korban ditabrak mobil dinas pemkab muratara
wakil menteri berhak atas mobil dengan mesin 2.500 cc 4 silinder untuk mobil ice, atau mobil listrik dengan daya 215 kw untuk sedan dan 200 kw untuk suv.
pejabat eselon 1a dan yang setingkat juga dapat menggunakan spesifikasi yang sama dengan wakil menteri, yakni kualifikasi b, sedangkan pejabat eselon ib dan yang setingkat bisa memilih mobil dengan kualifikasi c.
kendaraan dengan kualifikasi c mencakup sedan listrik dengan daya 135 kw dan suv listrik dengan daya 160 kw, atau mobil ice dengan mesin 2.000 cc 4 silinder untuk sedan dan suv 2.500 cc 4 silinder.
untuk pejabat eselon iv dan yang setingkat, mereka memiliki opsi kendaraan berupa mobil mpv dengan mesin 1.500 cc 4 silinder atau sepeda motor dengan kapasitas 225 cc 1 silinder.
baca juga:sopir mobil dinas satpol pp jadi tersangka
selain itu, pejabat di kualifikasi g juga memiliki pilihan mobil listrik dengan daya 120 kw dan motor listrik dengan daya 5 kw.
melalui kebijakan ini, pemerintah indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
beberapa pilihan mobil dinas seperti mobil listrik memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon serta mendukung program pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
peraturan terbaru yang diterbitkan oleh kementerian keuangan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan kendaraan dinas dengan jabatan pejabat negara, serta menciptakan efisiensi anggaran negara.
baca juga:tahun depan pemkab musi rawas tak lagi anggarkan pembelian mobil dinas, ini alasannya
standar yang ditetapkan tidak hanya mencakup jumlah kendaraan, tetapi juga spesifikasi teknis yang sesuai dengan tingkat jabatan.
dengan kebijakan ini, indonesia berusaha mengoptimalkan penggunaan anggaran negara serta mendukung kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan