Pemerintah Berencana Hapus Tukin Dosen ASN 2025, Ini Dampaknya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Minggu , 12 Jan 2025 - 22:09

Pemerintah Berencana Hapus Tukin Dosen ASN 2025, Ini Dampaknya-Tangkap Layar -

pemerintah berencana hapus tukin dosen asn 2025, ini dampaknya                            koranlinggaupos.id- pemerintah indonesia kembali membuat kebijakan kontroversial dengan rencana penghapusan tukin dosen asn mulai tahun 2025. 
keputusan penghapusan tukin dosen asn 205 ini dikonfirmasi oleh plt. sekretaris jenderal kemdikti saintek, togar m. simatupang.
menurut togar, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pencairan tukin dosen asn 2025. 
baca juga:mendiktisaintek upayakan kenaikan gaji dosen asn dan swasta, begini upaya yang dilakukan
hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur anggaran di kemdikti saintek, yang menyebabkan tunjangan ini tidak lagi teralokasikan secara khusus untuk dosen.
pemerintah beralasan bahwa perubahan nomenklatur anggaran membuat tukin dosen asn tidak dapat dicairkan. 
dalam aturan baru, tunjangan hanya diperuntukkan bagi pegawai asn secara umum, tanpa menyebutkan kategori khusus untuk dosen.
keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan akademisi serta masyarakat luas.
baca juga:berapa gaji dan tunjangan dosen asn dan non-asn di permendikbud baru 2024? segini rinciannya
dosen merupakan elemen penting dalam kemajuan pendidikan tinggi, tidak hanya berperan dalam pengajaran, tetapi juga dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
besaran tukin dosen asn
sebelumnya, tukin dosen asn diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 49 tahun 2020.
berdasarkan regulasi ini, besaran tukin yang diterima oleh dosen asn sesuai dengan jabatannya adalah sebagai berikut:
baca juga:tukin pns 2025 naik fantastis, intip daftar instansi resmi naik hingga 150 persen
asisten ahli (kelas jabatan 9): rp5.000.000 per bulan
lektor: rp8.700.000 per bulan
lektor kepala: rp10.900.000 per bulan
profesor: rp19.200.000 per bulan
dengan rencana penghapusan ini, dosen asn berisiko kehilangan pendapatan tambahan yang selama ini menjadi hak mereka.
kabar ini langsung menuai reaksi keras dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas. 
baca juga:kabar gembira! tukin pns 2025 akan naik fantastis, ini daftar 6 instansi dan rinciannya
banyak yang mempertanyakan mengapa pemerintah lebih memilih menghapus tunjangan dosen dibandingkan tunjangan pejabat atau anggota dpr.
di media sosial, unggahan tentang penghapusan tunjangan ini dibanjiri komentar negatif. 
beberapa warganet bahkan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran negara.
tak hanya itu, asosiasi dosen indonesia (adi) juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang menjamin pemberian tunjangan kinerja bagi dosen asn.
baca juga:demi anak jadi polisi orang tua rela bayar rp900 juta, segini gaji dan tunjangan polisi!
dampak penghapusan tukin terhadap dunia akademik
jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, ada beberapa dampak yang perlu diperhatikan:
1. menurunnya motivasi dosen
dengan hilangnya tukin ini, banyak dosen yang akan kehilangan insentif untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian mereka.
2. berpotensi menurunkan minat menjadi dosen asn
generasi muda mungkin akan berpikir dua kali sebelum memilih profesi dosen sebagai karier mereka, mengingat beban kerja tinggi tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diterima.
baca juga:soal kenaikan tunjangan profesi guru, mendikdasmen minta maaf
3. dampak pada kualitas pendidikan tinggi
jika dosen tidak mendapatkan apresiasi yang layak, kualitas pendidikan di perguruan tinggi bisa terancam menurun.
banyak pihak berharap agar pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini. 
jika anggaran menjadi kendala utama, seharusnya ada solusi lain yang tidak merugikan dosen. 
baca juga:gaji pegawai pajak di indonesia tak naik tunjangan puluhan juta, berikut daftar gaji dan tunjangan 
selain itu, regulasi baru yang lebih jelas juga diperlukan agar kesejahteraan dosen tetap terjamin.
keberlanjutan pendidikan tinggi di indonesia bergantung pada kesejahteraan para pendidik. 
oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan akademisi serta dampaknya terhadap generasi mendatang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SENIN, 13 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan