Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bisa diselesaikan dengan RJ, Ini Syaratnya

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Selasa , 21 Jan 2025 - 22:50

Suasana ekspos RJ yang dipimpin Wakil Kepala Kejati Sumsel Pipuk Firman Priyadi Sah MH -Foto : sumeks.co-

Alasan lain dari disetujuinya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu berdasarkan hasil laboratorium forensik tersangka positif menggunakan narkotika dibuktikan dengan hasil urine, darah atau DNA yg positif mengandung zat Napza.

Tersangka juga tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (End User), tersangka belum pernah dipidana, tersangka tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, serta tersangka dikualifikasi sebagai pencandu Narkotika, korban Penyalahguna Narkotika atau Penyalahguna Narkotika berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu.

Selanjutnya setelah dilakukan ekspose tersebut, Jampidum dalam hal ini diwakili oleh Direktur B, Bapak Wahyudi, S.H., M.H. menyetujui permohonan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi.

Dilakukan dengan cara pendekatan Keadilan Restoratif yaitu, dengan melakukan Rehab Medis dan Sosial selama 2 (dua) bulan melalui rawat inap di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan disetujuinya penyelesaian lenanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi tersebut berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI No 18 Tahun 2021.

Yakni, tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa tersebut, hal ini menjadi pertama kalinya untuk perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa diselesaikan dengan rj, ini syaratnya                            sumsel, koranlinggaupos.id - ternyata,  perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa diselesaikan dengan restorasi justive (rj). 
hal ini dibuktikan, untuk pertama kaliknya jaksa agung muda tindak pidana umum (jampidum) kejaksaan agung melaksanakan penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif justice (rj) alias keadilan restoratif.
diketahui, penghentian penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kejaksaan tinggi (kejati) sumsel, yaitu dari kejaksaan negeri (kejari)  palembang.
dikutip dari sumeks.co, selasa 21 januari 2025, ekspos rj dipimpin wakil kepala kejati sumsel pipuk firman priyadi sah mh.
baca juga:tersangka kasus korupsi panwaslu kembalikan kerugian negara, kajari: tidak menghapuskan pidana
baca juga:upaya kesejahteraan dan dan pemantaaun, asesor lapas narkotika muara beliti lakukan ini kepada narapidana
kasus perkara penyalahgunaan narkotika yang diajukan kejaksaan negeri palembang dengan tersangka m romadoni bin surya gunawan. pasal yang disangkakan sebelumnya pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa.
hal ini menjadi bukti kalau negara melalui penegak hukum hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum serta  menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. 
melalui rj, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tercederai rasa ketidakadilan.
baca juga:cegah terjadinya tindak pidana, srikandi polres lubuk linggau lakukan patroli
baca juga:kejari lubuk linggau peringati hakordia 2024, kajari: bersatu mengeksekusi semua tindak pidana korupsi
tapi perlu digarisbawahi keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi harus mempertimbangkan tersangka hanya sebagai pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, serta tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar dan kurir terkait jaringan gelap narkotika.
alasan lain dari disetujuinya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu berdasarkan hasil laboratorium forensik tersangka positif menggunakan narkotika dibuktikan dengan hasil urine, darah atau dna yg positif mengandung zat napza.
tersangka juga tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user), tersangka belum pernah dipidana, tersangka tertangkap tangan dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, serta tersangka dikualifikasi sebagai pencandu narkotika, korban penyalahguna narkotika atau penyalahguna narkotika berdasarkan hasil asesmen terpadu.
baca juga:langgar kode etik, kpps bisa dipidana 
baca juga:klarifikasi kejari lubuk linggau terkait vonis terpidana novi
selanjutnya setelah dilakukan ekspose tersebut, jampidum dalam hal ini diwakili oleh direktur b, bapak wahyudi, s.h., m.h. menyetujui permohonan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
dilakukan dengan cara pendekatan keadilan restoratif yaitu, dengan melakukan rehab medis dan sosial selama 2 (dua) bulan melalui rawat inap di rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat ernaldi bahar provinsi sumatera selatan. 
dengan disetujuinya penyelesaian lenanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi tersebut berdasarkan pedoman jaksa agung ri no 18 tahun 2021.
yakni, tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa tersebut, hal ini menjadi pertama kalinya untuk perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan restorative justice di wilayah hukum kejaksaan tinggi sumatera selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 22 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan