Kepala Daerah yang Baru usai Dilantik Presiden RI, Bisa Langsung Mutasi Pejabat Daerah

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Jumat , 24 Jan 2025 - 10:59

Kepala Daerah yang Baru usai Dilantik Presiden RI, Bisa Langsung Mutasi Pejabat Daerah-Tangkapan Layar-

kepala daerah yang baru usai dilantik presiden ri, bisa langsung mutasi pejabat daerah                            jakarta, koranlinggaupos.id - kepala daerah yang baru dilantik nanti di istana merdeka oleh presiden ri prabowo subianto pada 6 februari 2025 sudah bisa langsung bekerja di pemerintah menjalankan program kerjanya.
tentu untuk menjalankan pemerintahan dengan begitu, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mengizinkan kepala daerah yang baru langsung melakukan mutasi.
izin dari mendagri ini sebagai upaya setiap jajaran pemerintahan di daerah bisa menjalankan organisasi pemerintahan dengan kenyamannnya.
"bagi kepala daerah yang sudah telanjur, mereka ada pejabat baru, dan mereka akan ubah otomatis kami (mendagri) akan izinkan," ungkapn tito, rabu, 22 januari 2025, dilansir dari kompas.id.
baca juga:9 kepala daerah di sumsel dilantik 6 februari, termasuk wali kota lubuk linggau dan bupati musi rawas
baca juga: 4 hal ini pemicu pelantikan calon kepala daerah terpilih pada pilkada serentak diundur maret 2025 
kami akan izinkan dilanjutkannya, ini agar kepala daerah ini bisa didukung oleh pemerintahan dalam menjalankannya.
"selagi lagi teamwork sesuai dan satu chemistry dan demi berlangsungnya organisasi, saya kira itu keputusan pimpin,’’ kata mendagri pada dengar pendapat komisi ii dpr ri.
mendagri tegaskan sebagai orang lapangan, dirinya memahami masukan dari para anggota komisi ii dpr.
salah satunya soal mutasi pegawai oleh kepala daerah yang baru apa lagi pada masa transisi pemerintahan yang sebentar lagi terjadi usai pelantikan.
baca juga:6 daftar kepala daerah perempuan terpilih di lampung beserta harta kekayaan, ini nama-namanya
baca juga:jika pemilihan kepala daerah dihandel dprd, bagaimana nasib kpu/bawaslu? begini analisa kurniawan eka saputra
"sudah diwaspadai, mutasi bisa terjadi apa lagi ini makin rawan. jika dibiarkan makin terjadi dan panjang,’’ ujarnya.
saya sudah mewaspadai mutasi bisa terjadi di masa ini makin rawan.
kalau dibiarkan makin panjang, makin terjadi.
tito juga mengaku telah menggelar rapat secara daring bersama para penjabat kepala daerah agar tidak asal melakukan mutasi pegawai.
baca juga:dilantik presiden serentak 2025, ini 9 daftar nama kepala daerah di sumsel 
baca juga:3 kader pdip terpilih sebagai kepala daerah di sumsel pada pilkada 2024
lagi pula, di aturan perundang-undangan juga telah disebutkan ada empat hal yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat, misalnya mutasi dan pemekaran daerah.
meski, tito menyadari, peluang itu tetap dibuka asalkan atas seizin mendagri.
namun mereka sangat hati-hati terkait proses mutasi, khususnya untuk perkuat pejabat defenitif.
"setiap pemimpin, kan punya selera masing-masing, ingin pegawainya yang loyal, satu hati, cocok dan lain-lain," ungkapnya.
baca juga:jika pemilihan kepala daerah dihandel dprd, bagaimana nasib kpu/bawaslu? begini analisa kurniawan eka saputra
baca juga:6 daftar kepala daerah perempuan terpilih di lampung beserta harta kekayaan, ini nama-namanya
maka dikatakannya, "ya itu biarkan pemimpin yang baru yang  melakukan mutasi," ungkapnya.
kecuali dilanjutkannya, kalau jabatan itu kosong dan bisa menimbulkan gangguan signifikan dan stagnasi pemerintahan.
"itu fine, itu bisa saya izinkan, tetapi saya kaji betul,’’ lanjut tito.
bahkan dikatakannya, kami waspadai betul. kalau memang enggak perlu dan enggak banyak pengaruh posisi.
"jangan sampai bisa buat stagnasi pemerintahan,’’ sambung tito.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 25 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan