Pemkot Lubuk Linggau Kehilangan Potensi Pajak Rp 3-4 Miliar, Ini Penyebabnya

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Selasa , 04 Feb 2025 - 19:44

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Lubuk Linggau, H Hendra Gunawan.-Foto: Dokumen-Linggau Pos.

pemkot lubuk linggau kehilangan potensi pajak rp 3-4 miliar, ini penyebabnya                            koranlinggaupos.id - pemerintah kota (pemkot) lubuk linggau kehilangan potensi pajak rp 3 hingga rp 4 miliar per tahun.
hilangnya potensi pajak daerah tersebut menyusul telah berlakunya penghapusan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota lubuk linggau, h hendra gunawan mengatakan pemkot lubuk linggau kehilangan potensi pajak rp 3 hingga 4 miliar karena bphtb mbr dihapuskan.
"penghapusan bphtb mbr berlaku mulai januari  tahun 2025," katanya kepada koranlinggaupos.id.
baca juga:tagih piutang pajak bapenda tetap lanjutkan kerjasama dengan kejari
baca juga:pajak yang harus dibayar saat membeli dan menjual rumah di indonesia
namun demikian kondisi tersebut tidak menjadi masalah karena ada regulasinya dari pemerintah pusat dalam hal ini
"tidak apa karena ini program pemerintah untuk membantu masyarakat dan jelas regulasinya. walaupun kita kehilangan potensi pad rp 3 hingga 4 miliar," tambahnya.
surat keputusan bersama (skb) 3 menteri yakni menteri pekerjaan umum (pu), menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp).
skb tiga menteri tersebut ditandatangani pada senin 25 november 2024 di kantor mendagri ditandatangani oleh menteri pu dodi hanghodo, mendagri tito karnavian, menteri pkp, maruarar sirait.
baca juga: jatuh tempo pajak pada hari libur tidak kena denda
baca juga:kabar gembira, pajak bphtb perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dihapuskan 
skb 3 menteri tersebut menindaklanjuti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang  hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd) dan peraturan pemerintah republik indonesia (pp ri) nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.
berdasarkan uu dan pp ri tersebut bphtb perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dihapuskan.
penghapusan bphtb rumah mbr ini bertujuan untuk percepatan program pemerintah dalam pembangunan rumah di seluruh indonesia.
dijelaskannya kriteria bphtb mbr dihapuskan ukuran rumahnya  36 meter persegi.
baca juga:pajak tahunan gwm tank 500 dan spesifikasi lengkapnya
baca juga:banyak informasi keliru terkait kenaikan pajak kendaraan bermotor begini penjelasan samsat
kategori mbr yakni penghasilan dibawah rp 8 juta perbulan dan merupakan rumah pertama.
"kalau rumah ke-2 rumah ke-3 tetap dikenakan bphtb tidak bisa gratis. kalau rumah ke-2 atau ke-3 artinya mampu tidak masuk kategori mbr walaupun rumah yang dibeli merupakan rumah subsidi. kalau beli rumah 2 berarti mampu," ungkapnya.
kalau bayar bphtb untuk rumah mbr kisaran rp  2.800.000 hingga rp 3.000.000 tergantung lokasi perumahan.
dijelaskannya proses untuk mengurus bphtb pihak pengembang harus membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2).
baca juga:biaya pajak kendaraan dan penerbitan stnk berlaku 2025 per 5 januari, ganti baru ini ketentunannya
baca juga:dapat bagi hasil pajak bapenda kota lubuk linggau segera data kendaran bermotor
"sebelum kita menihilkan bphtb kita minta pengembang melunasi pbb terlebih dahulu. setelah tanah dipecah ke masyarakat sudah tidak kena pbb lagi. tanah awal itu milik developer  itu kami minta wajib lunas pbb sehingga ketika jadi bphtb perorangan kita nihilkan," jelasnya.
menurutnya di awal tahun ini setidaknya 100 rumah yang sudah mengajukan bphtb rumah mbr.
"100 rumah yang sudah mengajukan dari 9 pengembang," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 5 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan