Antikekeraasan Kepada Santri di Pondok Pesantren, Ustadz dan Ustadzah Wajib Miliki 10 Kapasitas

Antikekeraasan Kepada Santri di Pondok Pesantren, Ustadz dan Ustadzah Wajib Miliki 10 Kapasitas-ilustrasi-Tangkapan Layar
KORANLINGGAUPOS.ID - Kementerian Agama (Kemenag) terbitkan regulasi antikekerasan terhadap santri yang berada di Pondok Pesanteran.
Regulasi antikekerasan terhadap santri tersebut tertuang dalam Keputusan Menag No.91 Tahun 2025.
Yakni tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak, yang peraturan regulasi antikekerasan menjadi respons atas kasus-kasus penyerangan seksual yang terjadi di pesantren.
Berdasarkan catatan yang dikumpulkan Kemenag, dan dikutip KORANLINGGAUPOS.ID dari Antara, selama Januari-Agustus 2024 sudah 101 anak menjadi korban kekerasan seksual di pondok pesantren.
BACA JUGA:Saksikan Mega Konser Santri Pesantren Modern Ar-Risalah Lubuk Linggau 22 Februari 2025
Maka Direktur Pesantren Basnang Said menuturkan regulasi antikekerasan telah ditandatangani Menag Nasaruddin Umar pada tanggal 30 Januari 2025.
"Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak akan menjadi panduan bagi pengasuh dan pendiri pesantren," ungkapnya.
Pimpinan pesantren, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan Kemenag mengembangkan pesantren ramah anak memberikan perlindungan.
"Tentu ini pemenuhan hak-hak anak upaya dalam mewujudkan Pesantern ramah anak tersebut," jelasnya.
BACA JUGA:Ponpes Al Haadi Lubuk Linggau Gali Potensi dan Bentuk Karakter Santri Melalui Ekskul Pencak Silat
Peraturan tersebut antara lain mengatur tentang pentingnya pengembangan kompetensi yang ideal dalam aspek pribadi, sosial, pendidikan dan profesionalitas ustadz dan ustazah di pesantren.
Basnan menyatakan bahwa " ustad dan ustazzah juga harus memiliki kapasitas untuk mewujudkan tujuan pesantren ramah anak" pintanya.