OTT KPK di OKU: Delapan Orang Ditangkap, Termasuk Kepala PUPR dan Anggota DPRD

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Minggu , 16 Mar 2025 - 09:41

OTT KPK di OKU: Delapan Orang Ditangkap, Termasuk Kepala PUPR dan Anggota DPRD-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi.

Pada Sabtu, 15 Maret 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Sebagaimana dikutip koranlinggaupos.id dari laman detik.com, dijelaskan dalam operasi ini, delapan orang diamankan, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU serta beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Namun, ia belum memberikan rincian lengkap mengenai pihak-pihak yang diamankan.

Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardhika.

Menurutnya, detail mengenai kasus ini akan diumumkan dalam konferensi pers mendatang.

"Benar, KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan," ujar Tessa dalam pernyataan resminya.

Meskipun belum diungkapkan secara rinci, penangkapan ini diduga terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah.

Seperti operasi sebelumnya, KPK diperkirakan sudah mengantongi bukti awal sebelum melakukan OTT.

Para pihak yang diamankan kini tengah diperiksa lebih lanjut di Jakarta untuk menentukan status hukum mereka.

Operasi tangkap tangan telah menjadi salah satu metode utama KPK dalam menangkap para pelaku korupsi.

ott kpk di oku: delapan orang ditangkap, termasuk kepala pupr dan anggota dprd                            koranlinggaupos.id- komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi. 
pada sabtu, 15 maret 2025, kpk melakukan operasi tangkap tangan (ott) di kabupaten ogan komering ulu (oku), sumatera selatan. 
sebagaimana dikutip koranlinggaupos.id dari laman detik.com, dijelaskan dalam operasi ini, delapan orang diamankan, termasuk kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) oku serta beberapa anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) oku.
wakil ketua kpk, fitroh rohcahyanto, membenarkan adanya penangkapan tersebut. 
baca juga:kejati sumsel tahan haji alim tersangka kasus korupsi pengadaan tanah tol 34 ha lahan
namun, ia belum memberikan rincian lengkap mengenai pihak-pihak yang diamankan. 
hal senada juga disampaikan oleh juru bicara kpk, tessa mahardhika.
menurutnya, detail mengenai kasus ini akan diumumkan dalam konferensi pers mendatang.
"benar, kpk telah mengamankan delapan orang dari kabupaten ogan komering ulu, provinsi sumatera selatan," ujar tessa dalam pernyataan resminya.
baca juga:kepala desa petanang jadi tersangka korupsi apbdes 2019-2023, negara rugi rp1,2 miliar
meskipun belum diungkapkan secara rinci, penangkapan ini diduga terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. 
seperti operasi sebelumnya, kpk diperkirakan sudah mengantongi bukti awal sebelum melakukan ott. 
para pihak yang diamankan kini tengah diperiksa lebih lanjut di jakarta untuk menentukan status hukum mereka.
operasi tangkap tangan telah menjadi salah satu metode utama kpk dalam menangkap para pelaku korupsi. 
baca juga:begini karier ridwan mukti tersangka korupsi lahan sawit, pernah menjadi ketua cendikiawan sumsel 
meskipun metode ini kerap menuai pro dan kontra, kpk menegaskan bahwa selama ada bukti yang cukup, ott akan tetap menjadi strategi dalam menegakkan hukum.
dalam beberapa tahun terakhir, kpk semakin gencar melakukan ott di berbagai daerah.
sebelumnya, pada november 2024, kpk juga menangkap gubernur bengkulu dan tujuh orang lainnya dalam kasus dugaan pungutan liar untuk pendanaan pilkada.
dengan adanya ott di oku ini, kpk kembali menegaskan komitmennya dalam membersihkan birokrasi dari praktik korupsi.
baca juga:ridwan mukti diduga bersekongkol kejati sumsel : bersama 4 tersangka lain korupsi izin usaha perkebunan 
masyarakat pun berharap bahwa proses hukum terhadap mereka yang ditangkap akan berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
dalam konteks pengelolaan pemerintahan yang bersih, peran pemimpin yang berkualitas sangat penting. 
baik dalam sektor swasta maupun pemerintahan, seorang ceo atau kepala lembaga harus memiliki integritas, kemampuan manajerial yang kuat, serta pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan dan proyek.
seorang pemimpin yang baik harus memastikan setiap kebijakan yang diambil mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. 
baca juga:bupati musi rawas dua periode ridwan mukti ditahan lagi, dijerat kasus korupsi izin usaha perkebunan ilegal
dalam hal ini, kepala daerah dan pejabat publik yang bertanggung jawab atas proyek infrastruktur harus mampu memastikan bahwa setiap anggaran digunakan sesuai peruntukannya.
sayangnya, masih banyak pejabat daerah yang tergoda untuk menyalahgunakan anggaran demi kepentingan pribadi. 
hal inilah yang membuat peran lembaga antikorupsi seperti kpk menjadi sangat krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 16 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan