Pengelolaan Kinerja di PMM Bagi Guru Dan Kepala Sekolah, Sebuah Solusi Atau Menambah Beban?

Reporter: Zulfikar, M.Pd.Si |

Editor: Zulfikar, M.Pd.Si |

Minggu , 21 Jan 2024 - 21:46

Zulfikar, M.Pd.Si - ASN BKPSDM MUSI RAWAS-FOTO: DOKUMEN PRIBADI-Zulfikar, M.Pd.Si

Kepala sekolah harus dua kali menginput Rencana hasil Kerjanya, pertama di aplikasi e-kinerja BKN untuk mengakomodir proses penilaian kinerja TU dan kedua menginput rencana hasil kinerja di PMM. Yang menjadi pertanyaan bagi kepala sekolah adalah, proses kinerja yang mana akan dinilai? Kinerja yang di Aplikasi e-kinerja BKN atau Kinerja yang berada di Aplikasi PMM.

Dari tiga kajian diatas, jika tidak ada perbaikan fitur di pengelolaan Kinerja di PMM maka proses pengelolaan kinerja ASN guru dan Kepala Sekolah tentu tidak praktis sehingga dengan kata lain bukan meringankan kerja guru dan kepala sekolah akan tetapi memberikan beban lebih kepada guru dan kepala sekolah karena harus mengakses dua aplikasi sekaligus.

Belum lagi di pengelolaan kinerja PMM guru wajib mengembangkan kompetensi minimal 32 JP dalam 1 semester, lebih banyak dari tuntutan pengembangan kompetensi ASN dimana ASN setiap tahun harus melakukan pengembangan kompetensi minimal hanya 20 JP setahun.

Apapun nanti perkembangan selanjutnya, sebagai ASN guru dan Kepala sekolah tetap terus semangat karena pada dasarnya setiap aplikasi yang baru di launching sudah pasti banyak kekurangannya.

Tentu saja stakeholder yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini akan banyak mendapat masukan dan informasi dari berbagai pihak untuk memperbaiki (upgrate) agar fungsinya menjadi optimal.

Yang jelas apa yang dilakukan pemerintah tentu dalam rangka untuk melakukan Transformasi pengelolaan kinerja menjadi lebik baik, akuntable, efektif dan efisien. Untuk itu bagi Guru dan Kepala Sekolah harus siap menghadapi Transformas itersebut.

pengelolaan kinerja di pmm bagi guru dan kepala sekolah, sebuah solusi atau menambah beban?                            oleh : zulfikar, m.pd.si*
semenjak dikeluarkannya surat edaran kepala bkn nomor 11 tahun 2023 tentang penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-kinerja badan kepegawaian negara, maka proses pengelolaan kinerja asn sudah dilakukan melalui aplikasi e-kinerja dimulai tahun 2023 dimana seluruh asn meliputi pns dan pppk diberikan user untuk mengakses aplikasi tersebut yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara (siasn). 
koranlinggaupos.id - aplikasi e-kinerja adalah sebuah aplikasi yang dikelolah oleh badan kepagawaian negara di bawah koordinasi kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb). 
salah satu dari sekian banyak fungsi dari e-kinerja adalah untuk mempermudah dalam penyusunan saran kinerja pegawai (skp) dan mempermudah proses penilaian prestasi kerja para asn.
penerapan menggunakan aplikasi ini merupakan sebuah terobosan penting yang dilakukan oleh pemerintah guna melaksanakan proses pengelolaan kinerja yang selama ini secara manual kemudian beralih kepada system elektronik. 
hal ini juga merupakan sebuah bentuk implementasi peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang system pemerintahan berbasis elektronik. 
penerapan aplikasi ini juga merupakan tindak lanjut dari peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. 
penerapan aplikasi e-kinerja juga merupakan bagian dari program untuk mendukung terwujudnya world class government atau pemerintahan berkelas dunia tahun 2024. 
baca juga:50 sekolah terdampak banjir muratara butuh bantuan, jutaan buku rusak
oleh karena itu asn sebagai bagian terpenting dari pemerintah harus memiliki ciri-ciri smart asn yang salah dua dari ciri-ciri smart asn tersebut adalah profesionalisme (berkinerja baik) dan menguasai teknologi. 
memang ketika penerapan aplikasi e-kinerja bkn ini diberlakukan, banyak asn mengalami kesulitan dalam menggunakannya. 
hal ini bukan karena rumitnya penggunaan aplikasi, akan tetapi lebih faktor manusianya yang tidak siap mengoperasikan teknologi (gaptek), apalagi untuk asn yang sudah mendekati masa pensiun yang tentu tidak familiar dengan aplikasi teknologi.
badan kepegawaian negara sebagai pengelola aplikasi e-kinerja sudah berapa kali melakukan upgrade aplikasi ini untuk mengoptimalkan fungsinya dalam pengelolaan kinerja pegawai. 
selain itu bkn juga memberikan kesempatan kepada instansi pembina pegawai untuk melakukan pengelolaan kinerja sendiri yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja bkn. 
seperti yang dilakukan oleh kementerian pendidikan, kebudayan dan riset teknologi sebagai instansi pembina kepegawaian bagi guru telah melakukan mou dengan bkn dengan mengeluarkan surat edaran bersama nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang system informasi pengelolaan kinerja asn guru tahun 2024 yang bertujuan untuk menerapkan pengelolaan kinerja di platfom merdeka mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja bkn. 
kemudian setelah dikeluarkannya peraturan dirjen guru dan tenaga kependidikan nomor 7607 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, maka per 1 januari tahun 2024 kepala sekolah dan guru tidak lagi menggunakan aplikasi e-kinerja dalam proses pengelolaan kinerja tetapi menggunakan aplikasi platform merdeka mengajar (pmm). 
tujuan dari dari pengelolaan kinerja guru di pmm ini adalah dalam rangka optimalisasi kinerja guru dan kepala sekolah yang sejalan dengan transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka. 
baca juga:luapan sungai rawas lambat menyusut karena sungai musi masih dalam 
artinya kemendikbud lebih menginginkan kinerja guru itu lebih berfokus kepada pencapain hasil belajar siswa bukan kinerja yang berdampak pada capaian organisasi (sekolah) dan ini berbeda dengan konsep pengelolaan kinerja di e-kinerja bkn, dimana asn lebih ditekankan untuk berkinerja yang mendukung capaian target organisasi. 
dalam hal penyusunan rencana hasil kinerja pegawai antara e-kinerja bkn dengan pengelolaan kinerja di pmm ada perbedaan, dimana proses penyusunan rencana hasil kinerja pegawai di e-kinerja bkn seorang asn harus merumuskan rencana hasil kinerja yang mengintervensi (selaras) sasaran kinerja atasannya yang tertuang dalam form matriks peran bagi hasil. 
fungsi matriks peran bagi hasil adalah untuk melihat apakah sasaran kinerja yang disusun tersebut secara bottom-up (dari bawah keatas) saling mendukung/ selaras atau tidak. sedangkan penyusunan rencana hasil kinerja guru dan kepala sekolah di pmm tidak ada fitur yang memperlihatkan keselarasan antara rencana hasil kinerja guru sebagai bawahan dan rencana hasil kinerja kepala sekolah sebagai atasan.
sehingga kita tidak mengetahui apakah sasaran kinerja guru tersebut sudah mengintervensi sasaran kinerja atasan atau belum. guru hanya disajikan 8 indikator praktik kinerja, lalu dari 8 indikator praktik kinerja tersebut guru memilih hanya 1 indikator yang ingin ditingkatkan sesuai dengan raport pendidikannya.
lalu apakah setelah dikeluarkannya pengelolaan kinerja di pmm maka tugas guru menjadi lebih ringan atau malah sebaliknya menambah beban atau menambah banyak tugas? 
tentu jawabannya adalah sangat beragam sesuai persefektif masing-masing individu. untuk menarik kesimpulan tersebut, berikut ini akan dikaji apa kelebihan dan kelemahan pengelolaan kinerja di aplikasi pmm :
1. guru tidak pusing lagi merumuskan sasaran kinerja di skp
tidak hanya guru yang semula kesulitan dalam merumuskan redaksi rencana hasil kinerja dan indikator pencapaian kinerja tetapi hamper seluruh asn fungsional, hal ini disebabkan karena kebiasaan selama ini asn fungsional dalam menyusun sasaran kinerja pegawai menggunakan kalimat aktivitas atau kalimat yang menggambarkan butir-butir kegiatan. 
baca juga:sambut imlek 2575, famvida hotel lubuklinggau sajikan menu dinner spesial
sedangkan sasaran kinerja yang diminta berdasarkan permenpan rb nomor 6 tahun 2022 mengharuskan redaksi kinerja yang disusun harus menggunakan kalimat kinerja yang sudah menggambarkan kegiatan yang menghasilkan output dan outcamedari kegiatan tersebut. 
dengan adanya pengelolaan kinerja di pmm guru tidak akan lagi pusing menyusun rencana hasil kinerja karena sudah diberikan delapan indikator praktik kinerja yang bisa dipilih sesuai target yang ingin dicapai dengan memperhatikan raport pendidikan guru tersebut. 
disini guru hanya tinggal pilih salah satu saja tanpa harus bersusah berfikir bagaimana merumuskan kalimat yang tepat dalam merumuskan rencana hasil kinerja. 
2. proses penilaian dilaksanakan 6 bulan sekali
dalam proses penilaian kinerja di aplikasi platform merdeka mengajar, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam proses penilaiannya. di aplikasi e-kinerja bkn proses penilian dilaksanakan setiap bulan sedangkan di aplikasi pengelolaan kinerja pmm proses penilaian dilaksankan setiap 1 semester (6 bulan)sesuai dengan penjelasan pada pasal 26 ayat (5) pada perdirjen guru dan tenaga kependidikan nomor 6067tentang pengelolaan kinerja asn guru tahun 2024. 
secara hitungan periode kenaikan pangkat asn, proses penilaian kinerja asn guru di apilkasi pmm sedikit merugikan bagi guru karena berhubungan dengan periode kenaikan pangkat. 
berdasarkan peraturan bkn nomor4 tahun 2023tentang periode sasi kenaikan pangkat maka per 1 januari 2024 asn dapat naik pangkat selama 6 periode dalam 1 tahun yaitu : 1 februari, 
1 april, 1 juni, 1 agustus, 1 oktober dan 1 desember. 
baca juga:6 alasan anak bawah umur dilarang kemudikan motor
contoh kasus, misalnya seorang guru ahli muda pangkat iii/c mempunyai angka kredit komulatif 198 ak artinya guru tersebut kekurangan angka kredit 2 ak untuk bisa naik pangkat ke iii/d. sejatinya 2 ak tersebut dapat terpenuhi pada penilaian kinerja (skp) bulan februari (asumsi penilaian perbulan), artinya guru tersebut akan bisa mengusulkan naik pangkat pada periode 1 april atau 1 juni. 
akan tetapi karena penilaian kinerja (skp) di aplikasi pmm baru bisa dinilai akhir bulan juni maka guru tersebut tidak bisa mengusulkan naik pangkat pada periode april dan juni karena pada bulan april dan juni belum ada penambahan angka kredit dari penilaian skp.
3. beberapa fitur di aplikasi e-kinerja bkn belum ada di pmm
bagi asn fungsional tentu dalam proses pengelolaan kinerja pada akhirnya yang diharapkan adalah jumlah angka kredit (ak). semakin bagus predikat penilaian kinerja maka semakin besar pula angka kredit yang didapatkan. pada aplikasi e-kinerja bkn setelah proses penilaian kinerja selesai, kemudian sudah ada angka kredit hasil dari konversi predikat kinerja langkah selanjutnya adalah mengajukan angka kredit.
pengajuan angka kredit ini dilakukan melalui fitur yang ada di aplikasi e-kinerja bkn. sedangkan pada aplikasi pengelolaan kinerja pmm sejauh ini belum ada menu fitur tersebut. selain itu pengelolaan kinerja pmm juga belum ada fitur pengiriman nilai predikat kinerja ke siasn karena memang pengelolaan kinerja pmm belum terintegrasi ke aplikasi siasn hanya baru terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja bkn.
artinya sn guru walaupun sudah ada aplikasi pengelolaan kinerja pmm tetapi tetap memerlukan user aplikasi e-kinerja bkn. sehingga dikaji dari segi kepraktisan system kerja, guru bisa dikatakan bekerja dua kali untuk menyelesaikan segala proses pengelolaan kinerja karena harus menggunakan 2 aplikasi.
selain guru kepala sekolah juga lebih direpotkan karena ada sebagian sekolah mempunyai asn yang bukan guru (staf tata usaha/tu). asn tu bukan fungisonal guru, sehingga proses pengelolaan kinerjanya tidak dilakukan di aplikasi pmm tetapi di aplikasi e-kinerja.
baca juga:lagi, warga paiker empat lawang hilang misterius, pulang dalam keadaan linglung
kepala sekolah harus dua kali menginput rencana hasil kerjanya, pertama di aplikasi e-kinerja bkn untuk mengakomodir proses penilaian kinerja tu dan kedua menginput rencana hasil kinerja di pmm. yang menjadi pertanyaan bagi kepala sekolah adalah, proses kinerja yang mana akan dinilai? kinerja yang di aplikasi e-kinerja bkn atau kinerja yang berada di aplikasi pmm.
dari tiga kajian diatas, jika tidak ada perbaikan fitur di pengelolaan kinerja di pmm maka proses pengelolaan kinerja asn guru dan kepala sekolah tentu tidak praktis sehingga dengan kata lain bukan meringankan kerja guru dan kepala sekolah akan tetapi memberikan beban lebih kepada guru dan kepala sekolah karena harus mengakses dua aplikasi sekaligus.
belum lagi di pengelolaan kinerja pmm guru wajib mengembangkan kompetensi minimal 32 jp dalam 1 semester, lebih banyak dari tuntutan pengembangan kompetensi asn dimana asn setiap tahun harus melakukan pengembangan kompetensi minimal hanya 20 jp setahun. 
apapun nanti perkembangan selanjutnya, sebagai asn guru dan kepala sekolah tetap terus semangat karena pada dasarnya setiap aplikasi yang baru di launching sudah pasti banyak kekurangannya.
tentu saja stakeholder yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini akan banyak mendapat masukan dan informasi dari berbagai pihak untuk memperbaiki (upgrate) agar fungsinya menjadi optimal.
yang jelas apa yang dilakukan pemerintah tentu dalam rangka untuk melakukan transformasi pengelolaan kinerja menjadi lebik baik, akuntable, efektif dan efisien. untuk itu bagi guru dan kepala sekolah harus siap menghadapi transformas itersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 22 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan