Ratusan Honorer RS Dr Sobirin Takut Di-PHK, Bupati Musi Rawas : Tidak akan Ada Honorer yang Diberhentikan

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Kamis , 02 Nov 2023 - 20:01

Pertemuan para honorer yang khawatir kena PHK dengan Direktur RS Dr Sobirin secara khusus usai penandatangan petisi, Kamis pagi 2 November 2023.-Foto : Apri Yadi / Linggau Pos-

Harapan serupa disampaikan honorer sopir ambulance inisial HA yang sudah 28 tahun mengabdi.

“Awalnya tahun 1995 saya digaji Rp 35 ribu perbulan dengan tugas membantu masak. Lalu pindah ke security, dan sekarang jadi sopir ambulance dengan gaji Rp 1 juta perbulannya,” jelas bapak yang 2007 ingin diangkat PNS namun terkendala ijazah SD maka tidak bisa diangkat.

Ia berharap dengan penolakan tanda tangan hari ini selaku honorer, ia masih bisa tetap bekerja RS Pangeran Amin.

“Kami melakukan penolakan ini, kareba umur kami sudah 53 tahun dan kalau keluar dari sini kita pasti nganggur,” ungkapnya khawatir.

Sementara saat diwawancara Wartawan Harian Pagi Linggau Pos, Bupati Mura, Hj Ratna Machmud menegaskan tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan. Menurutya, pegawai honorer RS Dr Sobirin sebanyak 260 tidak akan diberhentikan.

“Jangan menjadi polemik. Honorer merasah resah karena khawatir akan diberhentikan. Jangan resah tidak ada yang akan diberhentikan,” tegasnya didampingi Dewan Pengawas RS dr Sobirin, H AIdil Rusman yang juga Pj Sekda Kabupaten Mura, setelah acara peringatan HKG PKK tingkat Kabupaten Mura, kemarin.

Bupati menjelaskan operasional RS Dr Sobirin diberhentikan per tanggal 30 November 2023 untuk direlokasi ke RS Pangeran Muhammad Amin.

“Bulan Deseber 2023 itu RS Dr Sobirin tidak terima pasien lagi alias off, maka pasien kita titipkan ke RSUD Siti Aisyah ataupun RS Ar Bunda,” jelasnya.

Ditargetkan selama proses rekolasi dibutuhkan waktu satu bulan.

“Januari 2024 RS Pangeran Muhamad Amin dibuka. Ketika RS Pangeran Muhamad Amin dibuka, siapa yang mengurus pasien kalau bukan perawat itulah, kalau perawat itu diberhentikan siapa yang akan mengurus pasien,” tegasnya.

Bupati Ratna menjelaskan Pemkab Mura harus mengambil keputusan tersebut (pengalihan dari RS Dr Sobirin ke RS Pangeran Amin) karena Kabupaten Mura harus melayani masyarakat Kabupaten Mura.

“Kita harus berani mengambil keputusan untuk memberikan pelayaan kepada masyarakat Kabupaten Mura, jangan kita bertahan di kota,” jelas.(adi/sin)

ratusan honorer rs dr sobirin takut di-phk, bupati musi rawas : tidak akan ada honorer yang diberhentikan                            musi rawas, linggaupos.bacakoran.co-humas rs dr sobirin hery sm mengatakan ada 200 lebih honorer rs dr sobirin mengadakan pertemuan internal dengan direktur rs dr sobirin dr sopian hadi kamis 2 november 2023.
pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 wib sampai 11.00 wib itu, pada intinya honorer meminta pihak rs dr sobirin dan pemerintah kabupaten mura untuk tidak mem-phk karyawan blud rs dr sobirin. mereka juga memohon penundaan pemindahan rs dr sobirin ke rs pangeran amin muara beliti.
kata hery,  ratusan honorer ini rata-rata adalah perawat, bidan, administrasi, supir, security dan banyak lainnya. masa pengabdian mereka di rs dr sobirin mulai 1 tahun sampai ada yang sudah 30 tahun.
dalam pertemuan dengan para honorer ini, direktur akan memperjuangkan agar honorer rs dr sobirin tidak sampai di- phk.
baca juga:150 honorer rs dr sobirin adakan aksi penandatangan penolakan, pagi ini tolak penghentian pelayanan
“ya, pak direktur masih akan perjuangkan. namun kalau soal pemindahan pihak manajemen rs dr sobirin tidak bisa menolak karena tangal 30 november batas pelayanan di rs dr sobirin, dan setelah itu tidak ada pelayanan kesehatan di sini (rs dr sobirin),” jelasnya.
“mengenai kemungkinan  phk, pak direktur sampai sekarang belum ada solusi dan masih bingung cari solusinya,” jelas hery.
“kami manajemen rs dr sobirin berharap pekerja honorer tidak di-phk karena   selain gajinya kecil, sebagian sudah berkeluarga dan sangat ketergantungan dengan pekerjaan ini. namun kalau soal pindah, kalau memang harus  pindah kita siap pindah,” jelasnya.
sementara seorang honorer perawat inisial di yang sudah 12 tahun mengabdi di rs dr sobirin menceritakan kesedihannya mendengar kabar penghentian operasional rs dr sobirin. ia khawatir kena phk.
baca juga:penghentian layanan rsud dr sobirin, mantan direktur dan pejabat pemkot lubuklinggau angkat bicara
“selama kerja di sini, gaji awal saya rp 600 ribu per bulan.  sekarang digaji rp 1.250.000. dengan adanya kabar phk usai pemindahan operasional dari rs dr sobirin kami benar-benar khawatir,” jelasnya.
oleh karena itu, ia dan teman-teman honorer lainnya menolak keras adanya sk bupati tersebut. 
“kalau masalah pindah tidak masalah. asal jangan ada pegawai honorer seperti  kami yang sudah lama mengabdi kena phk,” terangnya.
“kami harap pemerintah khususnya bupati untuk berpikir kembali atau memperjuangkan nasib kami nantinya dan harus ada jalan keluar yang terbaik buat kami,” harapnya.
baca juga:rsud dr sobirin tutup permanen, simak penjelasan pihak bpjs kesehatan
harapan serupa disampaikan honorer sopir ambulance inisial ha yang sudah 28 tahun mengabdi.
“awalnya tahun 1995 saya digaji rp 35 ribu perbulan  dengan tugas membantu masak. lalu pindah ke  security, dan sekarang jadi sopir ambulance dengan gaji  rp 1 juta perbulannya,” jelas bapak yang 2007 ingin diangkat pns namun terkendala ijazah sd maka tidak bisa diangkat.
ia berharap dengan penolakan tanda tangan hari ini selaku honorer, ia  masih bisa tetap bekerja  rs pangeran amin.
“kami melakukan penolakan ini,  kareba umur kami sudah   53 tahun dan kalau keluar dari sini kita pasti nganggur,” ungkapnya khawatir. 
baca juga:soal penyetopan operasional rsud dr sobirin, dewan : keputusan bupati salah
sementara saat diwawancara wartawan harian pagi linggau pos, bupati mura, hj ratna machmud menegaskan tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan. menurutya, pegawai honorer rs dr sobirin sebanyak 260 tidak akan diberhentikan. 
“jangan menjadi polemik. honorer merasah resah karena khawatir akan diberhentikan. jangan resah tidak ada yang akan diberhentikan,” tegasnya didampingi dewan pengawas rs dr sobirin, h aidil rusman yang juga pj sekda kabupaten mura, setelah acara peringatan hkg pkk tingkat kabupaten mura, kemarin. 
bupati menjelaskan operasional rs dr sobirin diberhentikan per tanggal 30 november 2023 untuk direlokasi ke rs pangeran muhammad amin. 
“bulan deseber 2023 itu rs dr sobirin tidak terima pasien lagi alias off, maka pasien kita titipkan ke rsud siti aisyah ataupun rs ar bunda,” jelasnya. 
baca juga:rsud dr sobirin setop layani pasien, sk bupati bikin honorer resah. ini jawaban pemkab musi rawas
ditargetkan selama proses rekolasi dibutuhkan waktu satu bulan. 
“januari 2024 rs pangeran muhamad amin dibuka. ketika rs pangeran muhamad amin dibuka, siapa yang mengurus pasien kalau bukan perawat itulah, kalau perawat itu diberhentikan siapa yang akan mengurus pasien,” tegasnya. 
bupati ratna menjelaskan pemkab mura harus mengambil keputusan tersebut (pengalihan dari rs dr sobirin ke rs pangeran amin) karena kabupaten mura harus melayani masyarakat kabupaten mura. 
“kita harus berani mengambil keputusan untuk memberikan pelayaan kepada masyarakat kabupaten mura, jangan kita bertahan di kota,” jelas.(adi/sin)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Linggau Pos Edisi Jumat 3 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan