Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menjadi Prioritas Pertama Arah Kebijakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Jumat , 01 Mar 2024 - 21:11

Pj Sekda Kabupaten Musi Rawas H Aidil Rusman memimpin Forum Organisasi Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Musi Rawas.-foto : dokumen Bappeda Kabupaten Musi Rawas-

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - Tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 meningkatkan ketahanan ekonomi, sumberdaya manusia dan pelayanan publik.

Demikian kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas, Erwin Syarif melalui Kabid Program, Data dan Evaluasi (Prodatev), Hartoyo kepada KORANLINGGAUPOS.ID.

"Tema tersebut akan dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025," katanya.

Arah kebijakan Kabupaten Musi Rawas tahun 2025, prioritas pertama meningkatkan ekonomi masyarakat dengan melakukan pertama peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Kedua pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin. Ketiga pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Ke empat pengendalian inflasi.

Kelima peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Keenam peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian.

Adapun peningkatan infrastuktur dimaksud yakni pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan.

Peningkatan jaringan dan layanan air bersih. Pemenuhan jaringan listrik. Dan pembangunan infrastuktur TIK (Tehnologi Informasi dan Komunikasi).

Prioritas ke dua peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program yang akan dilaksanakan terdiri dari pertama peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Kedua peninhkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ketiga peninhkatan peran perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta keagamaan.

Ke empat peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Kelima peningkatan pendidikan non formal. Keenam peningkatan peran pemuda dan keolah ragaan. Ketujuh peningkatan akses pelayanan kesehatan.

Prioritas ketiga peningkatan kualitas layanan publik. Program yang dilakukan pertama pemantapan reformasi birokrasi berbasis TIK.

meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi prioritas pertama arah kebijakan kabupaten musi rawas tahun 2025                            musi rawas, koranlinggaupos.id - tema pembangunan kabupaten musi rawas tahun 2025 meningkatkan ketahanan ekonomi, sumberdaya manusia dan pelayanan publik. 
demikian kata kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kabupaten musi rawas, erwin syarif melalui  kabid program, data dan evaluasi (prodatev), hartoyo kepada koranlinggaupos.id. 
"tema tersebut akan dimasukan dalam rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) tahun 2025," katanya.
arah kebijakan kabupaten musi rawas tahun 2025, prioritas pertama meningkatkan ekonomi masyarakat dengan melakukan pertama  peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. 
kedua pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin. ketiga pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. ke empat pengendalian inflasi.
baca juga:sujianto, warga stl ulu terawas sukses raup puluhan juta dari bertani buah melon
kelima peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. keenam peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian. 
adapun peningkatan infrastuktur dimaksud yakni pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
peningkatan jaringan dan layanan air bersih. pemenuhan jaringan listrik. dan pembangunan infrastuktur tik (tehnologi informasi dan komunikasi). 
prioritas ke dua peningkatan kualitas sumber daya manusia. program yang akan dilaksanakan terdiri dari pertama peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan.
kedua peninhkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. ketiga peninhkatan peran perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta keagamaan. 
baca juga:harganya lagi tinggi, petani musi rawas mengeluh cabai di kebun hilang dicuri orang 
ke empat peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. kelima peningkatan pendidikan non formal. keenam peningkatan peran pemuda dan keolah ragaan. ketujuh peningkatan akses pelayanan kesehatan. 
prioritas ketiga peningkatan kualitas layanan publik. program yang dilakukan pertama pemantapan reformasi birokrasi berbasis tik.
kedua pengembangan sdm layanan publik peningkatan kualitas kelembagaan unit layanan publik.
ke empat peningkatan infrastuktur pelayanan publik. diantaranya persampahan, sanitasi, pengelolaan lingkungan hidup, air minum dan listrik.
rkpd kabupaten musi rawas tahun 2025 saat ini sedang dalam pembahasan forum organisasi perangkat daerah. "pembahasannya dilakukan per tema. apda saat opd paparan para camat mencermati usulan mereka masing-masing dari kegiatan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat kecamatan," tambahnya. 
baca juga:baznas survei mustahik desa batu bandung begini faktanya
forum organisasi perangkat daerah rkpd kabupaten musi rawas tahun 2025 dibuka oleh pj sekda kabupaten musi rawas h aidil rusman.
acara berlangsung di ruang rapat kantor bappeda kabupaten musi rawas di komplek perkantoran pemkab musi rawas muara beliti, kamis 29 februari 2024. 
dalam kesempatan tersebut pj sekda mengatakan forum organisasi perangkat daerah rkpd kabupaten musi rawas tahun 2025 bertujuan untuk penajaman kinerja sasaran, program  dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan rkpd kabupaten musi rawas tahun 2025. 
adapun dasar hukum pelaksanaan berdasarkan amanat peraturan menteri dalam negeri pasal 4 nomor 86 tahun 2017:
forum opd merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
baca juga:ringankan beban petani, dian prasetio akan bagikan pupuk
forum opd dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing – masing. 
mengintegrasikan rencana daerah tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah yang harus dipedomani yaitu:
- transparan
- responsif
- efisien
- efektif
- akuntabel
- partisipatif
- terukur
- berkeadilan
- berwawasan lingkungan
- berkelanjutan
baca juga:sdn 01 srikaton sudah menerapkan pmo level sekolah
pemerintah daerah dapat terkena sanksi administratif berupa, tidak dibayarkan hak – hak keuangan yang diatur dalam perundangan selama 3 bulan apabila perkada tentang rkpd ditetapkan tidak tepat waktu. hal itu diatur pada pasal 26 uu 23 tahun 2014. 
"oleh karena itu kita harus dapat menyelesaikan penyusunan rkpd sesuai prinsip – prinsip dokumen perencanaan secara tepat waktu," katanya.
"harapan kami acara forum organisasi perangkat daerah rkpd kabupaten musi rawas tahun 2025 ini dapat menghasilkan penajaman prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan rkpd tahun 2025," harapnya.
selanjutnya dalam diskusi dan pembahasan yang telah disusun sesuai jadwal per bidang pembangunan diharapkan dapat diikuti oleh seluruh kecamatan untuk memastikan usulan prioritas dari kecamatan dapat diakomodir oleh opd terkait.
demikianlah, semoga acara forum opd 2024 untuk penyusunan rkpd tahun 2025 dapat berjalan lancar dan kontribusi positif untuk pembangunan kabupaten musi rawas khususnya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 2 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan