RS Dr Sobirin Pasti Pindah, tapi Nama RS Pangeran Amin Batal Dipakai

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Rabu , 08 Nov 2023 - 21:39

Rumah sakit yang berdiri megah di Ibukota Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti ini awalnya diresmikan Gubernur Sumsel dengan nama RS Pangeran Amin. Per 30 November 2023, setelah SDM dan alat kesehatan dari RS Dr Sobirin dipindahkan ke RS tersebut, nama RS Pa-Foto : Tatang/ Linggau Pos-

“Karena memudahkan mereka. Mempersingkat perjalanan mereka yang butuh pelayanan rumah sakit. Apalagi warga kita yang wilayahnya jauh seperti di Muara Lakitan, BTS Ulu dan sebagainya. Ini yang harus menjadi perhatian kita,” tambahnya.

Sebelumnya Mantan Direktur RS dr Sobirin, dr RHM Nawawi Akib menyayangkan RS dr Sobirin akan ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dan Bupati Musi Rawas membuat rumah sakit baru Pangeran Muhamad Amin di Muara Beliti.

“Kesalahan itu sudah dari awal mengapa membuat rumah sakit baru di Muara Beliti, padahal sudah ada rumah sakit lama yang dulu Rumah Sakit Dhuafa yang kemudian diambil Pemerintah Kabupaten Mura dijadikan Rumah Sakit Umum (RSUD) Muara Beliti. Kenapa rumah sakit baru didirikan di Muara Beliti dengan jarak yang sangat dekat dengan RSUD Muara Beliti,” kata mantan Direktur RS dr Sobirin tahun 2017-2020 kepada Linggau Pos, Selasa 7 November 2023.

Menurutnya pembangunan rumah sakit itu ada syarat-syaratnya diantaranya jarak dari rumah sakit lain, jumlah populasi penduduk, dan tidak sembarangan.

Saran Nawawi, kebijakan Bupati seharusnya kalau ada dana baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel ataupun dari Pemerintah pusat lebih baik meningkatkan RSUD Muara Beliti, dilengkapi fasilitasnya. Bukan buat rumah sakit baru. Kalau RS baru dibentuk yang dikorbankan dua rumah sakit yaitu RS dr Sobirin dan RSUD Muara Beliti,” jelasnya.

Nawawi menambahkan, keputusan Bupati memindahkan RS dr Sobirin ke RS Pangeran Muhamad Amin cukup berisiko.

Sedangkan RS Pangeran Muhammad Amin itu belum ada izin operasional, bangunannya belum siap, instalasi pengolahan limbah (IPAL) belum ada, airnya bagaimana, listriknya bagaimana.

“Sebab listrik untuk rumah sakit bukan pelanggan biasa, tapi listrik yang khusus jarang padam. Disamping itu alat insinerator apakah sudah ada, limbah B3 nya bagaimana. Izin operasional bukan mudah harus melibatkan banyak pihak lain bukan sebatas di Kabupaten Mura oleh Dinas Kesehatan saja tapi melihatkan pihak luar diantaranya asosiasi rumah sakit, BPRS. Setelah disurvei baru mengajukan ke Pemerintah. Kalau sekarang sudah ada izin operasionalnya, apakah semudah itu mendapatkan izin,” paparnya.

Dan jika belum ada izin, tambahnya RS Pangeran Muhamad Amin sudah beroperasi tanpa izin operasional berarti ilegal. Segala tindakan di ruamh sakit tidak ada izin operasional bisa dikatakan malpraktik.

“Itu dari segi sarana dan prasarana. Belum lagi dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), bagaimana kalau ada kasus emergensi di Beliti sedangkan SDM yang terlatih yang mumpuni tinggal di Lubuklinggau. SDM sekarang rata-rata tinggal di Lubuklinggau. Kalau ada kejadian emergensi bagaimana apakah Pemkab Mura menyediakan rumah di Beliti. Tidak mudah untuk memindahkan rumah sakit,” tambanya.

rs dr sobirin pasti pindah, tapi nama rs pangeran amin batal dipakai                            musi rawas, linggaupos.bacakoran.co - meski per 30 november 2023 rs dr sobirin berhenti operasional, sdm maupun alat kesehatannya pindah ke rs pangeran amin muara beliti, namun nama rs dr sobirin tetap akan dipakai untuk operasional rs pangeran amin di muara beliti. 
hal itu disampaikan asisten i setda musi rawas, ali sadikin saat dikonfirmasi wartawan linggau pos, rabu 8 november 2023. 
“tapi kalau ke depan nak diubah nama jadi rs pangeran amin tergantung kebijakan pimpinan,” terang ali sadikin.
ia memastikan, rs dr. sobirin hanya relokasi atau pindah tempat, yang semula berlokasi di lubuklinggau pindah ke muara beliti. 
baca juga:komisi iii setuju pemidahan rs dr sobirin 
baca juga:mantan direktur menyayangkan rs dr sobirin ditutup 
“dan sebetulnya, hal ini sudah sejak lama direncanakan oleh pemkab musi rawas. hanya saja jadi kisruh, karena orang melihat nama rs yang di sana (muara beliti, red) rs pangeran amin. padahal tidak. bupati sudah pastikan, nantinya rs dr sobirin hanya kita relokasi, tidak ganti nama,” tegas ali sadikin, kemarin. 
ali menegaskan, memang sudah seyogyanya rs milin pemkab musi rawas berada diwilayah musi rawas. hal ini untuk mempermudah melayani warga dan mendekati pelayanan rumah sakit untuk warga mereka. ia menyangkan, beberapa pihak bahkan dprd pun menyalahartikan pemindahan ini. beranggapan pindah dengan nama rs yang baru. 
“padahal kita juga paham. kalau kita ganti nama sayang dengan fasilitas yang ada di rs dr sobirin. sementara untuk melengkapi fasilitas di rs yang baru kita tidak punya kemampuan itu. makanya, kebijakan bupati kita pindahkan saja lokasinya dengan nama dan fungsi yang sama. sehingga semua fasilitas di rs dr sobirin yang memang sudah lengkap tinggal kita pindahkan saja. meskipun memang tak semudah kita pindah rumah. tapi minimal, fasilitas yang kita manfaatkan selama ini bisa kita pindahkan dan bisa kita manfaatkan lagi,” jelasnya. 
ia mengakui, untuk saat ini rs pangeran amin fasilitasnya masih sangat kurang dan belum lengkap. 
baca juga:polemik pemindahan rs dr sobirin, tokoh masyarakat bts ulu justru mendukung
baca juga:ratusan honorer rs dr sobirin takut di-phk, bupati musi rawas : tidak akan ada honorer yang diberhentikan
“untuk sekarang iya. tapi ketika kita pindahkan fasilitas yang ada di rs dr sobirin ke sana ya jadinya lengkap. tapi sekali lagi butuh waktu untuk pemindahan tersebut. makanya per 30 november itu yang kita setop pelayanan untuk pasien baru. sementara untuk pasien yang ada tetap dilayani sampai sembuh sambil proses pemindahan fasilitas dan alat medis yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. misalnya fasilitas apa yang setop pelayanannya kita pindahkan secara bertahap. target kita januari 2024 rs dr sobirin di muara beliti mulai membuka pelayanan untuk pasien baru,” tegasnya. 
ia pun mengakui, jika masyarakat musi rawas sangat mendukung dan sepakat rs dr sobirin dipindahkan lokasinya ke muara beliti.
“karena memudahkan mereka. mempersingkat perjalanan mereka yang butuh pelayanan rumah sakit. apalagi warga kita yang wilayahnya jauh seperti di muara lakitan, bts ulu dan sebagainya. ini yang harus menjadi perhatian kita,” tambahnya.
sebelumnya mantan direktur rs dr sobirin, dr rhm nawawi akib menyayangkan rs dr sobirin akan ditutup oleh pemerintah kabupaten musi rawas. dan bupati musi rawas membuat rumah sakit baru pangeran muhamad amin di muara beliti. 
baca juga:150 honorer rs dr sobirin adakan aksi penandatangan penolakan, pagi ini tolak penghentian pelayanan
baca juga:penghentian layanan rsud dr sobirin, mantan direktur dan pejabat pemkot lubuklinggau angkat bicara
“kesalahan itu sudah dari awal mengapa membuat rumah sakit baru di muara beliti, padahal sudah ada rumah sakit lama yang dulu rumah sakit dhuafa yang kemudian diambil pemerintah kabupaten mura dijadikan rumah sakit umum (rsud) muara beliti. kenapa rumah sakit baru didirikan di muara beliti dengan jarak yang sangat dekat dengan rsud muara beliti,” kata mantan direktur rs dr sobirin tahun 2017-2020 kepada linggau pos, selasa 7 november 2023.
menurutnya pembangunan rumah sakit itu ada syarat-syaratnya diantaranya jarak dari rumah sakit lain, jumlah populasi penduduk, dan tidak sembarangan. 
saran nawawi, kebijakan bupati seharusnya kalau ada dana baik dari pemerintah provinsi (pemprov) sumsel ataupun dari pemerintah pusat lebih baik meningkatkan rsud muara beliti, dilengkapi fasilitasnya. bukan buat rumah sakit baru. kalau rs baru dibentuk yang dikorbankan dua rumah sakit yaitu rs dr sobirin dan rsud muara beliti,” jelasnya. 
nawawi menambahkan, keputusan bupati memindahkan rs dr sobirin ke rs pangeran muhamad amin cukup berisiko. 
baca juga:rsud dr sobirin tutup permanen, simak penjelasan pihak bpjs kesehatan
baca juga:soal penyetopan operasional rsud dr sobirin, dewan : keputusan bupati salah
sedangkan rs pangeran muhammad amin itu belum ada izin operasional, bangunannya belum siap, instalasi pengolahan limbah (ipal) belum ada, airnya bagaimana, listriknya bagaimana. 
“sebab listrik untuk rumah sakit bukan pelanggan biasa, tapi listrik yang khusus jarang padam. disamping itu alat insinerator apakah sudah ada, limbah b3 nya bagaimana. izin operasional bukan mudah harus melibatkan banyak pihak lain bukan sebatas di kabupaten mura oleh dinas kesehatan saja tapi melihatkan pihak luar diantaranya asosiasi rumah sakit, bprs. setelah disurvei baru mengajukan ke pemerintah. kalau sekarang sudah ada izin operasionalnya, apakah semudah itu mendapatkan izin,” paparnya. 
dan jika belum ada izin, tambahnya rs pangeran muhamad amin sudah beroperasi tanpa izin operasional berarti ilegal. segala tindakan di ruamh sakit tidak ada izin operasional bisa dikatakan malpraktik. 
“itu dari segi sarana dan prasarana. belum lagi dari segi sumber daya manusia (sdm), bagaimana kalau ada kasus emergensi di beliti sedangkan sdm yang terlatih yang mumpuni tinggal di lubuklinggau. sdm sekarang rata-rata tinggal di lubuklinggau. kalau ada kejadian emergensi bagaimana apakah pemkab mura menyediakan rumah di beliti. tidak mudah untuk memindahkan rumah sakit,” tambanya. 
baca juga:rsud dr sobirin setop layani pasien, sk bupati bikin honorer resah. ini jawaban pemkab musi rawas
baca juga:kasus masker dinas koperasi dan ukm disebut menggantung, begini penjelasan pihak kejari lubuklinggau
belum lagi biaya operasional, sambung nawawi, rs dr sobirin badan layanan umum daerah (blud) sebagian besar biaya operasionalnya dari hasil atau pendapatan ruamh sakit itu sendiri. 
“kalau rs dr sobirin ini ditutup pindah ke rs pangeran amin belum tentu bisa membiayai operasional sendiri. pada akhirnya nanti akan menjadi beban apbd kabupaten mura. apakah pemkab mura sudah menyiapkan anggaran untuk biaya operasional rs baru itu,” ungkapnya.
belum lagi soal akreditasi, nawawi menerangkan, rs dr sobirin akreditasi paripurna yang didapatkan tahun 2017. rs dr sobirin mendapatkan akreditasi paripurna dimasa kepemimpinan dr nawawi. 
“tidak mudah untuk mendapatkan akreditasi paripurna. bagaimana perjuangan staf rs dr sobirin pulang malam membuat laporan agar mendapatkan akreditasi paripurna. rs dr sobirin pindah ke rs pangeran amin maka mulai dari nol lagi akreditasi rs dr sobirin tidak bisa dibawa ke rs pangeran amin,” paparnya. 
baca juga:11 november, ngaji bareng habib ahmad jamal di pesantren modern ar risalah lubuklinggau
baca juga:selain golkar, gerindra, dan pdi-p, nasdem berpeluang duduki kursi pimpinan dprd lubuklinggau
“belum lagi soal sejarah rs dr sobirin itu ada sejak tahun 1938, artinya dari zaman belanda sudah ada. sekarang mau ditutup begitu saja dipindahkan ke rs pangeran muhamad amin di muara beliti,” terangnya.(rfm/sin)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Linggau Pos Edisi Kamis, 9 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan