Gara-gara SKTM Kadaluwarsa Usulan Kepesertaan BPJS Kesehatan Ditolak, Kepala Dinkes Lubuklinggau Beri Penjelas

Reporter: APRIYADI |

Editor: SULIS |

Kamis , 01 Feb 2024 - 21:03

Massa yang mengatasnamakan Posko Orange menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Rabu 31 Januari 2024.-Foto : Apri Yadi/Linggau Pos -

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Massa dari Posko Orange Partai Buruh dan Suara Muda Kelas Pekerja Lubuklinggau demo di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau, Rabu 31 Januari 2024.

Sekitar pukul 11.00 WIB massa datang ke Kantor Dinkes Kota Lubuklinggau Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1.

Mereka datang berjalan kaki diiringi tiga mobil pick up, dan puluhan motor.

Saat orasi di depan Kantor Dinkes Lubuklinggau, massa yang didominasi oleh ibu-ibu dan para gadis, datang meenggunakan alat peraga spanduk, dengan berbagai tulisan. Seperti ‘Wujudkan lapangan pekerjaan untuk kaum muda Lubuklinggau’. Spanduk lain bertuliskan ‘Berikan ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat dan pemerintah Kota Lubuklinggau’.

Kepala Dinkes Lubuklinggau Erwin Armeidi memberikan jawaban kepada massa Posko Orange lakukan demo di depan Dinkes Lubuklinggau, Rabu 31 Januari 2024.--

Selain itu ada juga tulisan ‘Berikan tempat yang layak untuk kaum muda’.

Selain itu, pada bentangan spanduk lainnya, massa ini membawa tulisan ‘Orang miskin dilarang masuk rumah sakit’, ‘Semua orang berhak sehat berikan jaminan kesehatan masyarakat Kota Lubuklinggau sekarang juga’, ‘ hak kita sebagai jaminan kesehatan.’

Mereka juga membawa patung tikus besar yang membawa spanduk berisikan tulisan "Anggaran Kesehatan Rp 138 Miliar."

Koordinator Aksi Muhammad Arira Fitra menjelaskan, mewakili Posko Orange Partai Buruh dan Suara Muda Kelas Pekerja Kata Lubuklinggau (SMKP-LLG) menggelar program ‘Rakyat Berhak Sehat (Rehat)’ dalam rangka untuk berkerja sama dengan pihak pemerintah agar dapat memeriksa dan memastikan akses layanan jaminan kesehatan masyarakat Kota Lubuklinggau dapat dirasakan sebagaimana mestinya.

“Pada program tersebut kami mensosialisasikan dan mendata masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Gratis atau KIS-PBI. Dari program Rehat tersebut kami menghimpun data kurang lebih 500 KK yang tidak memiliki KIS/Non-Aktif karena bermasalah. Alhamdulilah sudah sekitar 250 KK yang KIS PBI-nya sudah aktif. Tersisa 250 KK yang masih terus diajukan melalui beberapa termin dan sejauh ini sudah sampai termin ke tiga serta data masyarakat yang belum memiliki BPJS atau BPJS-nya bermasalah masih terus kami himpun,” terangnya.

“Namun dalam proses perjalanannya, setelah melakukan penghimpunan kelengkapan berkas, kami bersama masyarakat Kota Lubuklinggau sebagai Pengusul Program Jaminan Kesehatan/KIS Penerima Bantuan Iuran dari pemerintah mengalami banyak hambatan bahkan sampai pada penolakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau,” jelasnya.

gara-gara sktm kadaluwarsa usulan kepesertaan bpjs kesehatan ditolak, kepala dinkes lubuklinggau beri penjelas                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id  - massa dari posko orange partai buruh dan suara muda kelas pekerja lubuklinggau demo di depan kantor dinas kesehatan (dinkes) kota lubuklinggau, rabu 31 januari 2024.
sekitar pukul 11.00 wib massa datang ke kantor dinkes kota lubuklinggau jalan yos sudarso, kelurahan taba pingin, kecamatan lubuklinggau timur 1.
mereka datang berjalan kaki diiringi tiga mobil pick up, dan puluhan motor.
saat orasi  di depan kantor dinkes lubuklinggau, massa yang didominasi oleh ibu-ibu dan para gadis,  datang meenggunakan alat peraga spanduk,  dengan berbagai tulisan. seperti ‘wujudkan lapangan pekerjaan untuk kaum muda lubuklinggau’.  spanduk lain bertuliskan ‘berikan ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat dan pemerintah kota lubuklinggau’.
kepala dinkes lubuklinggau erwin armeidi memberikan jawaban kepada massa posko orange lakukan demo di depan dinkes lubuklinggau, rabu 31 januari 2024.--
baca juga:dua pengedar asal tuah negeri musi rawas ditangkap
selain itu ada juga tulisan ‘berikan tempat yang layak untuk kaum muda’.
selain itu, pada bentangan spanduk lainnya, massa ini membawa tulisan ‘orang miskin dilarang masuk rumah sakit’, ‘semua orang berhak sehat berikan jaminan kesehatan masyarakat kota lubuklinggau sekarang juga’, ‘ hak kita sebagai jaminan kesehatan.’ 
mereka juga membawa patung tikus besar yang membawa spanduk berisikan tulisan "anggaran kesehatan rp 138 miliar."
koordinator aksi muhammad arira fitra menjelaskan, mewakili posko orange partai buruh dan suara muda kelas pekerja kata lubuklinggau (smkp-llg) menggelar program ‘rakyat berhak sehat (rehat)’ dalam rangka untuk berkerja sama dengan pihak pemerintah agar dapat memeriksa dan memastikan akses layanan jaminan kesehatan masyarakat kota lubuklinggau dapat dirasakan sebagaimana mestinya. 
baca juga:sidang dugaan korupsi penyertaan modal, hadirkan mantan ketua koni sumsel
“pada program tersebut kami mensosialisasikan dan mendata masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan gratis atau kis-pbi.  dari program rehat tersebut kami menghimpun data kurang lebih 500 kk yang tidak memiliki kis/non-aktif karena bermasalah. alhamdulilah  sudah sekitar 250 kk yang kis pbi-nya sudah aktif. tersisa 250 kk yang masih terus diajukan melalui beberapa termin dan sejauh ini sudah sampai termin ke tiga serta data masyarakat yang belum memiliki bpjs atau bpjs-nya bermasalah masih terus kami himpun,” terangnya.
“namun dalam proses perjalanannya, setelah melakukan penghimpunan kelengkapan berkas, kami bersama masyarakat kota lubuklinggau sebagai pengusul program jaminan kesehatan/kis penerima bantuan iuran dari pemerintah mengalami banyak hambatan bahkan sampai pada penolakan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota lubuklinggau,” jelasnya. 
baca juga:sidang dugaan korupsi penyertaan modal, hadirkan mantan ketua koni sumsel
menurut kami, kata muhammad arira fitra, penolakan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota lubuklinggau adalah salah satu bentuk penghinaan  terhadap konstitusi/undang-undang dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 28 h ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.
hal ini, kata muhammad arira fitra, dapat dilihat dari masyarakat yang mencoba untuk mendapatkan akses jaminan/pelayanan kesehatan namun menghadapi penolakan dengan dalih pelayanan jaminan kesehatan yang hanya diperuntukkan oleh warga prioritas dan penolakan dengan alasan salah satu persyaratan seperti sktm (surat keterangan tidak mampu) dianggap sudah kadaluwarsa. 
“untuk itu kami menilai bahwa pemerintah kota lubuklinggau melalui dinas kesehatan kota lubuklinggau telah diskriminasi atau tebang pilih dalam memberikan jaminan layanan kesehatan masyarakat kota lubuklinggau,” terang muhammad arira fitra dalam orasinya.
baca juga:oknum polisi muratara yang tabrak pelajar akhirnya damai 
"maka dari itu, kami posko orange partai buruh dan suara muda kelas pekerja kota lubuklinggau akan mengkritisi dan menuntut pihak dinas kesehatan kota lubuklinggau dengan tuntutan yakni copot kepala dinas kesehatan kota lubuklinggau, drs.erwin armeidi, m.si karena telah gagal dalam memastikan terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat kota lubuklinggau,” kata muhammad arira fitra. 
“pihak dinas kesehatan kota lubuklinggau harus bertindak adil dalam menjalankan tugas pemenuhan hak dasar atas kesehatan bagi seluruh masyarakat kota lubuklinggau,” ungkapnya.
muhammad arira fitra mendesak pihak dinas kesehatan kota lubuklinggau untuk segera memproses dan bertanggung jawab kepada seluruh data jaminan kesehatan masyarakat kota lubuklinggau yang bermasalah. 
ia juga meminta,  segera hentikan belanja asn yang berlebihan menggunakan anggaran kesehatan kota lubuklinggau dan jangan jadikan hutang pihak dinas kesehatan sebagai alasan menghalangi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan jaminan kesehatan.
baca juga:oknum wong lubuklinggau 3 kali begal sadis, rampas ratusan juta uang nasabah bank
setelah sekitar satu jam berorasi di depan dinas kesehatan,  perwakilan massa lakukan mediasi dengan pihak dinkes kota lubuklinggau untuk menanggapi tuntutan massa.
kepala dinkes kota lubuklinggau, erwin armeidi yang langsung datang menemui massa menjelaskan sejak tahun 2021 kota lubuklinggau sudah universal health coverage (uhc), artinya hampir seluruh masyarakat kota lubuklinggau sudah dijamin kesehatannya. 
"tapi kami tahu betul bahwa ada yang masih belum. mungkin karena pertama kelahiran, pindah penduduk ataupun juga yang sebelumnya mandiri kemudian tidak aktif seperti itu. itu yang terjadi," kata erwin saat menemui massa di depan kantor dinas kesehatan kota lubuklinggau.
kemudian, erwin menjelaskan, tahun 2024 ini selama bulan januari, dinkes sudah mengikutsertakan sebanyak 10.312 jiwa peserta bpjs di kota lubuklinggau dari kuota 12.680 jiwa. 
baca juga:kronologi oknum pengacara tipu ibu rumah tangga hingga ratusan juta, uangnya dipakai beli mobil dan tanah
"jadi ada kuota 2.180 jiwa. oleh karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat kota lubuklingau yang belum memiliki bpjs kami persilahkan untuk diusulkan ke dinkes. karena kita punya kuota 2.180 jiwa untuk dibackup sebagai peserta kis pbi," paparnya.
lalu tambah erwin, sejak bulan september 2023 ada program berkat (berobat dengan ktp) yang diluncurkan oleh gubernur provinsi sumatera selatan. 
"artinya, dengan program berkat setiap masyarakat kota lubuklinggau yang sudah di rumah sakit artinya ke rumah sakit berobat harus opname, harus operasi segala macam, itu bisa langsung kita ajukan untuk diaktifkan bpjs kesehatannya 3x24 jam," tambah erwin. 
"dan sudah kami ajukan sekitar 100 warga kota lubuklinggau yang menggunakan program berkat tersebut," kata erwin.
baca juga:biar makin nyaman, polisi lubuklinggau sita 250 knalpot brong 
pada kesempatan itu erwin juga mengucapkan terima kasih kepada posko orange dan partai buruh, sebab selama ini sudah membantu untuk mengusulkan kepesertaan bpjs kesehatan.
“ sudah ada sekitar 70 jiwa yang sudah kami terima yang sudah kami ajukan dan sedang berproses dan segera selesai. sekali lagi, mungkin ada usulan akan kami tindak lanjuti dan memang ada persyaratan kami butuhkan kk ataupun ktp karena berhubungan dengan nik dan   surat keterangan tidak mampu," terangnya lagi.
kemudian mengenai yang ditolak kemarin, kata erwin, pada prinsipnya dinkes akan menerima semua usulan yang belum mempunyai bpjs. syaratnya adalah nik dan surat keterangan tidak mampu.  
baca juga:kakak beradik asal musi rawas rugikan pt sumatera agro tehnik hingga ratusan juta
"jadi jika syarat itu terpenuhi, yakni nik dan surat keterangan tidak mampu insya allah tidak ada akan penolakan," tambahnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 2 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan