4 Kecamatan Calon Penerima Bantuan Bibit Kopi dari Kementan

Kopi merupakan produk perkebunan unggulan Kabupaten Musi Rawas, selain karet dan kebun kelapa sawit. Mengenai pola bantuan ini akan diberikan nanti, menunggu aturannya dari Direktiorat Jendral Perkebunan. 

BACA JUGA:Pelepasan Purna Bakti Pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Penuh Haru

Fery mengusulkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan, agar bibit kopi terawat dengan baik diusulkan dengan sistem seperti plasma atau CSR (Corporate Sosial Responsibility) dengan melibatkan perusahan kelapa sawit yang ada di Kecamatan TPK. 

Sebab menurut Fery dengan sistem seperti itu nanti ketika bantuan pupuk dari Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Perkebunan sudah habis maka untuk pemupukan selanjutnya bisa minta dari program CSR perkebunan kelapa sawit yang ada di TPK. 

“Kita ingin perusahaan perkebuan kepala sawit yang ada di TPK menjadi bapak asuh atau yang menjadi pembina. Jadi untuk pemupukan dan perawatan itu biayanya dari CSR perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi,” jelasnya. 

Namun demikian menurut Fery hal itu baru sebatas usulan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

BACA JUGA:Setelah 20 Tahun, Dimasa Bupati Hj Ratna Machmud Presiden RI Berkunjung ke Musi Rawas 

“Namun ini baru usulan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas kepada kementerian. Tujuan kita agar perusahaan sawit jangan hanya menanam sawit saja tapi juga terlibat membina petani kopi,” ucapnya. 

Menurut Fery usulan tersebut disampaikannya berdasarkan hasil pengamatannya selama ini bahwa banyak bantuan dari Pemerintah Pusat terkadang tidak terawat dengan baik karena petani terkendala dalam hal perawatan khususnya dalam memberikan pupuk. 

“Selama ini dapat bantuan dari Pemeritah Pusat terkadang tidak terawat, maka dari itu saya ada ide kepada pemerintah pusat,” jelasnya. 

Fery menyebut prinsipnya usulan tersebut belum dapat diputuskan oleh Direktorat Jendral Perkebunan.

BACA JUGA:Bupati Musi Rawas Ungkap Sosok Berjasa Sehingga Presiden Kunjungi RSUD dr Sobirin

Usulan itu ditampung dulu karena Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian ini akan membahasnya dulu dan akan merubah regulasinya.

Karena selama ini hanya memberikan bantuan bibit. Sekarang kita ingin terkontrol, setelah ditanam itu terkontrol makanya perlu adanya sistem plasma tadi dengan melibatkan perusahaan perkebunan sawit yang ada di sana (TPK,red) sehingga terkontrol pemupukan,” paparnya. 

Sedangkan untuk bantuan bibit karet, Fery mengaku belum menetapkan lokasi.