Diduga Kebablasan, Forum Ketua RT di Lubuklinggau Dukung Bakal Calon Kepala Daerah

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Rabu , 24 Jul 2024 - 22:02

Pemilu Serentak.-Foto Ilustrasi-

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Forum Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Lubuklinggau memberikan dukungan pada salah satu bakal pasangan calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Bagaimana tanggapan Pengamat Politik Sumsel, Dr. M. Fadhilah Harnawansyah terhadap fenomena tersebut.

Fadhil, saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID, Rabu 24 Juli 2024 mengatakan secara etika forum ketua RT tidak boleh memberikan dukungan terhadap Bapaslon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sebab menurutnya Ketua RT merupakan kepanjangan tangan dari lurah atau Pemerintah.

"Secara etika Ketua RT tidak boleh menyatakan dukungan maupun secara terbuka mendukung salah satu Bapaslon karena ketua RT perpanjangan tangan dari lurah. Ketua RT notabene pengayom masyarakat," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Rabu 24 Juli 2024.

Dijelaskannya status Ketua RT bukan ASN tapi Ketua RT walaupun tidak banyak menerima insentif dari Pemerintah.

Disamping itu pengangkatan Ketua RT berdasarkan SK dari Pemerintah.

Untuk itu, Fadil menghimbau Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan teguran kepada forum Ketua RT agar tidak kebablasan mumpung saat ini belum penetapan sebagai pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Pemerintah kota seharusnya memberikan peringatan dan pembinaan kepada Ketua RT untuk tidak menjadi tim pemenangan Paslon. Dan Bawaslu juga memberikan teguran agar ketua RT tidak kebablasan," tegasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau, Dedi Kariema Jaya mengatakan bahwa Bawaslu Kota Lubuklinggau melakukan inventaris terhadap permasalahan yang terjadi.

diduga kebablasan, forum ketua rt di lubuklinggau dukung bakal calon kepala daerah                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - forum ketua rukun tetangga (rt)  kota lubuklinggau memberikan dukungan pada salah satu bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan (sumsel).
bagaimana tanggapan pengamat politik sumsel, dr. m. fadhilah harnawansyah terhadap fenomena tersebut.
fadhil, saat diwawancara koranlinggaupos.id, rabu 24 juli 2024 mengatakan secara etika forum ketua rt tidak boleh memberikan dukungan terhadap bapaslon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
sebab menurutnya ketua rt merupakan kepanjangan tangan dari lurah atau pemerintah. 
baca juga:jelang pilkada serentak, polsek lubuklinggau barat kumpulkan tokoh masyarakat
baca juga:jalin kerjasama bpjs ketenagakerjaan, kpu, bawaslu, pemkab empat lawang siap lindungi petugas pilkada 2024
"secara etika ketua rt tidak boleh menyatakan dukungan maupun secara terbuka mendukung salah satu bapaslon karena ketua rt perpanjangan tangan dari lurah. ketua rt notabene pengayom masyarakat," katanya kepada koranlinggaupos.id, rabu 24 juli 2024.  
dijelaskannya status ketua rt bukan asn tapi ketua rt walaupun tidak banyak menerima insentif dari pemerintah.
disamping itu pengangkatan ketua rt berdasarkan sk dari pemerintah.
untuk itu, fadil menghimbau pemerintah kota lubuklinggau dan badan pengawas pemilu (bawaslu) untuk memberikan teguran kepada forum ketua rt agar tidak kebablasan mumpung saat ini belum penetapan sebagai pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur.
baca juga:pernah bangun 38 jembatan permanen, ini latar belakang syarif hidayat nyalon pilkada muratara
baca juga:ini komitmen imam senen untuk bisa maju di pilkada lubuklinggau
"pemerintah kota seharusnya memberikan peringatan dan pembinaan kepada ketua rt untuk tidak menjadi tim pemenangan paslon. dan bawaslu juga memberikan teguran agar ketua rt tidak kebablasan," tegasnya.
terpisah, ketua bawaslu kota lubuklinggau, dedi kariema jaya mengatakan bahwa bawaslu kota lubuklinggau melakukan inventaris terhadap permasalahan yang terjadi.
misalnya ada  pejabat pemerintah yang melakukan sosialisasi tentang bawaslu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"kita lakukan inventarisasi pejabat yang diduga tidak netral ataupun asn. termasuk ketua rt yang mengarahkan dukungan warga kepada paslon. itu semua kami amati dan kami lakukan observasi.  nantinya akan dilakukan upaya pencegahan," katanya.
baca juga:pdip dikabarkan merapat ke poros tengah pilkada lubuklinggau, ini penjelasan hambali lukman
baca juga:pilkada musi rawas, incumbent klaim dapat dukungan 7 parpol
menurutnya, ketua rt bagian dari pelayan publik yang melakukan pembinaan kepala daerah. pemerintah daerah yang harus memberikan peringatan terhadap ketua rt yang memberikan pernyataan dukungan terhadap bapaslon gubernur dan wakil gubernur.
karena pihaknya belum bisa menindak kalau belum ada pelanggaran pemilu. 
"kepala daerah yang harus memberikan peringatan kepada ketua rt," jelasnya.
setelah penetapan pasangan calon pihaknya baru bisa memberikan sanksi atau peringatan terhadap yang melanggar aturan baik aturan kepemiluan maupun undang-undangan lainnya dengan memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terkait.
baca juga:bawaslu muratara gelar sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan pilkada, ajak semua pihak ikut mengawasi
baca juga:19 desa dijabat pj dpmd musi rawas tunggu aturan pelaksanaan pilkada
jika yang melakukan pelanggaran asn maka rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian (ppk).
"setelah diberikan rekomendasi kita akan mengawasi ppk dilaksanakan atau tidak peringatan yang kita berikan," jelasnya.
ia menyebut saat ini belum ada paslon kepala daerah sehingga pihaknya belum bisa menindak baliho yang dipasang.
jadi ketika baliho yang dipasang bayar pajak reklame kepada pemerintah daerah tidak menjadi masalah karena sekarang belum ditetapkan sebagai paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
baca juga:pilkada musi rawas 2024, mas prayit akan bentuk koalisi besar
baca juga:pj sekda ingatkan lagi soal netralitas asn saat pilkada
kalau sudah ditetapkan paslon sudah jelas mereka peserta pilkada.
kalau sekarang belum ketika mereka pasang baliho di depan rumah warga selagi warga pemilik lahan mengizinkan tidak jadi masalah.  
kecuali kalau sudah masa kampanye, setelah penetapan paslon baru terikat dengan aturan pemasangan alat peraga kampanye (apk).
"ada waktu untuk pemasangan apk. demikian juga lokasinya tidak boleh sembarangan," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 25 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan