Diduga Kebablasan, Forum Ketua RT di Lubuklinggau Dukung Bakal Calon Kepala Daerah
Pemilu Serentak.-Foto Ilustrasi-
Misalnya ada pejabat pemerintah yang melakukan sosialisasi tentang Bawaslu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Kita lakukan inventarisasi pejabat yang diduga tidak netral ataupun ASN. Termasuk ketua RT yang mengarahkan dukungan warga kepada Paslon. Itu semua kami amati dan kami lakukan observasi. Nantinya akan dilakukan upaya pencegahan," katanya.
BACA JUGA:PDIP Dikabarkan Merapat ke Poros Tengah Pilkada Lubuklinggau, ini Penjelasan Hambali Lukman
BACA JUGA:Pilkada Musi Rawas, Incumbent Klaim Dapat Dukungan 7 Parpol
Menurutnya, Ketua RT bagian dari pelayan publik yang melakukan pembinaan kepala daerah. Pemerintah Daerah yang harus memberikan peringatan terhadap ketua RT yang memberikan pernyataan dukungan terhadap Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Karena pihaknya belum bisa menindak kalau belum ada pelanggaran Pemilu.
"Kepala daerah yang harus memberikan peringatan kepada ketua RT," jelasnya.
Setelah penetapan Pasangan Calon pihaknya baru bisa memberikan sanksi atau peringatan terhadap yang melanggar aturan baik aturan kepemiluan maupun undang-undangan lainnya dengan memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terkait.
BACA JUGA:19 Desa Dijabat Pj DPMD Musi Rawas Tunggu Aturan Pelaksanaan Pilkada
Jika yang melakukan pelanggaran ASN maka rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Setelah diberikan rekomendasi kita akan mengawasi PPK dilaksanakan atau tidak peringatan yang kita berikan," jelasnya.
Ia menyebut saat ini belum ada Paslon kepala daerah sehingga pihaknya belum bisa menindak baliho yang dipasang.
Jadi ketika baliho yang dipasang bayar pajak reklame kepada pemerintah daerah tidak menjadi masalah karena sekarang belum ditetapkan sebagai Paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
BACA JUGA:Pilkada Musi Rawas 2024, Mas Prayit akan Bentuk Koalisi Besar
- Tag
- Share
-
-
