Tak Ada Tanggapan Soal Angkutan Batubara Mahasiswa di Lubuk Linggau Demo Kantor Wali Kota. Ini Tuntutan Mereka

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Kamis , 22 Aug 2024 - 22:54

Mahasiswa yang tergabung dalam HMI Kota Lubuk Linggau melakukan aksi di depan Kantor Wali Kota Lubuk Linggau menutut Pemkot segera atasi permasalahan angkutan Batubara, Kamis 22 Agustus 2024 pagi. -Foto : Rina Maris-Linggau Pos

Menyikapi kehadiran pendemo, Asisten 1 Setda Kota Lubuk Linggau Erwin Armeidi pun berikan penjelasan langkah dan upaya apa yang sudah dilakukan Pemkot Lubuk Linggau untuk mengatasi permasalahan angkutan batubara di Lubuk Linggau.

Pertama Erwin menjelaskan jika aturan yang digunakan saat ini bukan Peraturan Wali Kota (Perwal), namun SK Wali Kota. Lain juga dengan Perda, karena di SK tidak mengatur mengenai sanksi sementara di Perda bisa mengatur berkaitan dengan sanksi.

"SK Wali Kota yang ada saat ini itu hanya mengatur, mereka boleh melintas di jalan mana, dan melintas diwaktu kapan hingga diatur jarak antar kendaraan saat melintas. Dan perlu kami sampaikan, Jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Utara itu statusnya masih milik Pemkot Lubuk Linggau yang masih baru sehingga kekuatan jalannya masih belum stabil. Makanya dibuatkan SK Wali Kota untuk menyikapi hal ini," jelas Erwin.

Untuk itu melihat permasalahan belakangan ini, dan kondisi jalan yang rusak dibeberapa titik membuat mereka ambil langkah.

Mereka sudah kembali melaksanakan rapat bersama Polres, TNI, Dishub dan OPD lainnya.

Hasilnya, SK Wali Kota ini akan dirubah dalam waktu dekat.

"Namun filosofinya tentu kita tidak bisa melarang siapapun yang mau melintas. Yang bisa kita lakukan saat ini bagaimana melindungi masyarakat dari dampak angkutan batubara yang melintas," tegasnya.

Dari pertimbangan jalan lingkar punya kita dan jalannya baru untuk itu mereka rencanankan kedepan angkutan batubara melewati jalan nasional.

Kalaupun ada kerusakan negara yang akan memperbaiki.

"Selain itu Dishub cari jalan konektivitas dimana lokasi perusahaan angkutan batubara. Karena menurut kita kemungkinan SK Wali Kota yang sebelumnya kita keluarkan namun perusahaan tidak tahu. Makanya kedepan jika SK sudah kita rubah, Dishub akan menghubungi pihak perusahaan melalui Pemda setempat untuk menyampaikan dan memberitahu kalau kita ada aturan untuk mereka jika mereka ingin melintas di Lubuk Linggau. Selain itu kedepan juga kemungkinan akan kita buatkan Perda yang mengatur hal ini. Namun untuk Perda tidak bisa langsung karena butuh proses pembahasan bersama anggota DPRD," ungkapnya.

tak ada tanggapan soal angkutan batubara mahasiswa di lubuk linggau demo kantor wali kota. ini tuntutan mereka                            koranlinggaupos.id - puluhan mahasiswa, pemuda dan rakyat kota lubuk linggau, kamis 22 agustus 2024 pagi datangi kantor wali kota lubuk linggau di kelurahan kayu ara kecamatan lubuk linggau barat i.
kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan terkait masih melintasnya angkutan batubara di kota lubuklinggau yang sudah sangat meresahkan warga. 
agung prayogo, koordinator lapangan (korlap) dari hmi lubuk linggau mengungkapkan sebelum melaksanakan aksi mereka sudah melaksanakan berbagai gerakan, terkait angkutan batubara yang sudah meresahkan masyarakat kota lubuk linggau.
"sebelumnya kita sudah melaksanan gerakan pemasangan 100 titik spanduk berisikan penolakan mobil batu bara untuk melintas diwilayah kota lubuk linggau. namun tidak ada tanggapan dari pemkot lubuk linggau. lalu kita juga buat gerakan turun ke jalan lakukan sweping bersama tni dan polri, menyetop angkutan batubara yang melintas di luar jam operasional, juga sampai saat ini belum ada tanggapan," tegas agung.
 baca juga:cari solusi masalah angkutan batubara, pj walikota lubuk linggau minta dishub lakukan ini
baca juga:truk yang melintas bikin resah, ini himbauan pj walikota lubuklinggau bagi pengusaha batubara
untuk itu bersama yang lain mereka sepakat datangi kantor wali kota lubuk linggau untuk menyampaikan langsung empat poin tuntutan mereka.
"ada emoat tuntutan kita, pertama menuntut pj wali kota mencabut sk perwali nomor 429/ktps/dishub/2022. menuntut pj wali kota mengusut tuntas oknum-oknum terlibat beroperasinya mobil batubara diluar jam operasional.  menutut pj wali kota memperbaiki jalan lingkar selatan yang rusak dan terakhir menutut pj wali kota untuk memanggil perusahaan dan stakeholder terkait untuk membalas dana csr/pad," ungkapnya. 
ahlul fajri dari laskar anti korupsi pejuang 45 juga menyampaikan orasinya.
menurutnya lubuk linggau sudah sedemikian rupa dibentuk dan ditata oleh pemerintah sebelumnya pada dengan tertatih tatih dengan segala keterbatasan dan dengan apbd yang sangat kecil dan minim.
baca juga:truk batubara nekat melintas siang hari, begini tanggapan kapolres lubuklinggau akbp bobby kusumawardhana
baca juga:truk batubara boleh melintasi jalan di lubuklinggau, ini petunjuk dan waktunya
sementara lubuk linggau tidak memiliki pad.
"sangat kami sesalkan ketika pemerintah setelah itu tidak dapat menjaga minimal bertahan pada kondisi yang sudah ada dan cukup rapi. saat ini karena rusaknya jalan di lingkar selatan dan seringnya terjadi kecelakaan maka timbulah penjual jasa untuk keamanan pemakai jalan yang mengatur lalu lalangnya kendaraan. kami menganggap ini adalah pembiaran namun tanpa jasa mereka keselamatan pemakai jalan juga perlu dipikirkan," tegasnya.
menyikapi kehadiran pendemo, asisten 1 setda kota lubuk linggau erwin armeidi pun berikan penjelasan langkah dan upaya apa yang sudah dilakukan pemkot lubuk linggau untuk mengatasi permasalahan angkutan batubara di lubuk linggau. 
pertama erwin menjelaskan jika aturan yang digunakan saat ini bukan peraturan wali kota (perwal), namun sk wali kota. lain juga dengan perda, karena di sk tidak mengatur mengenai sanksi sementara di perda bisa mengatur berkaitan dengan sanksi. 
baca juga:hai sopir truk batubara yang nekat melintasi tengah kota, ini himbauan polisi lubuklinggau
baca juga:truk batubara melintasi kota, posko orange ancam blokade jalan, kepala dishub lubuklinggau angkat bicara
"sk wali kota yang ada saat ini itu hanya mengatur, mereka boleh melintas di jalan mana, dan melintas diwaktu kapan hingga diatur jarak antar kendaraan saat melintas. dan perlu kami sampaikan, jalan lingkar selatan dan lingkar utara itu statusnya masih milik pemkot lubuk linggau yang masih baru sehingga kekuatan jalannya masih belum stabil. makanya dibuatkan sk wali kota untuk menyikapi hal ini," jelas erwin.
untuk itu melihat permasalahan belakangan ini, dan kondisi jalan yang rusak dibeberapa titik membuat mereka ambil langkah.
mereka sudah kembali melaksanakan rapat bersama polres, tni, dishub dan opd lainnya.
hasilnya, sk wali kota ini akan dirubah dalam waktu dekat.
baca juga:angkutan batubara langgar perwal, dishub lubuklinggau: tolong polisi untuk menindak tegas
baca juga:warga ngeluh angkutan batubara bikin jalan berdebu. begini reaksi cepat pemerintah
"namun filosofinya tentu kita tidak bisa melarang siapapun yang mau melintas. yang bisa kita lakukan saat ini bagaimana melindungi masyarakat dari dampak angkutan batubara yang melintas," tegasnya.
dari pertimbangan jalan lingkar punya kita dan jalannya baru untuk itu mereka rencanankan kedepan angkutan batubara melewati jalan nasional. 
kalaupun ada kerusakan negara yang akan memperbaiki.
"selain itu dishub cari jalan konektivitas dimana lokasi perusahaan angkutan batubara. karena menurut kita kemungkinan sk wali kota yang sebelumnya kita keluarkan namun perusahaan tidak tahu. makanya kedepan jika sk sudah kita rubah, dishub akan menghubungi pihak perusahaan melalui pemda setempat untuk menyampaikan dan memberitahu kalau kita ada aturan untuk mereka jika mereka ingin melintas di lubuk linggau. selain itu kedepan juga kemungkinan akan kita buatkan perda yang mengatur hal ini. namun untuk perda tidak bisa langsung karena butuh proses pembahasan bersama anggota dprd," ungkapnya. 
baca juga:terinspirasi dari chinese food, ini menu unggulan hotel dewinda spesial bulan agustus
baca juga:pemkot lubuk linggau bahas penggunaan dana kelurahan 
ia memastikan tuntutan dari para mahasiswa ini akan ia sampaikan ke pj wali kota.
dan ia berharap kedepan kota lubuk linggau bisa lebih kondusif dan nyaman.
sementara anggota dprd kota lubuk linggau hendi budiono yang berkesempatan menemui pendemo menegaskan, dari dprd kota lubuk linggau sebetulnya juga sepakat jika sk wali kota yang mengatur tentang angkutan batubara dicabut.
"kami juga tidak sepakat dengan sk itu. kami pun tidak sepakat mobil angkutan batubara melintas di lubuk linggau. cuma bisa atau tidak kami bukan eksekusi. kami sudah meminta cabut sk tersebut karena dishub benar mereka tidak berdaya, karena di sk tidak mengatur sanksi. kami juga minta jangan cabut sk saja tapi keluarkan juga surat pelarangan," tegasnya.
baca juga:lurah tanjung aman lubuk linggau, bersinergi optimalkan pembangunan dan eratkan tali silaturahmi antar warga
baca juga:cegah pencurian dan pergeseran suara
para mahasiswa dari hmi cabang kota lubuk linggau ini pun bertahan, meminta ingin bertemu langsung dengan pj wali kota lubuk linggau.
akhirnya sekitar pukul 14.00 wib pj wali kota hadir dan menemui para mahasiswa tersebut.
aspirasi mereka pun diterima dan akan segera ditindaklnjuti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 23 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan