Lengkap Daftar Kenaikan UMP di 38 Provinsi, Mulai Dari Tertinggi hingga Terendah

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Jumat , 01 Nov 2024 - 09:29

Lengkap Daftar Kenaikan UMP di 38 Provinsi, Mulai Dari Tertinggi hingga Terendah-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Mengenai kenaikan UMP 2025 mulai memanas dengan adanya tuntutan dari para buruh, pengusaha, dan intervensi pemerintah.

Buruh mengajukan kenaikan UMP 2025 sebesar 8%-10%, sedangkan pengusaha berharap kenaikan ini mengikuti acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Keputusan akhir kenaikan UMP 2025 direncanakan akan diumumkan pada 21 November 2024, yang menjadi penanda kesepakatan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas UMP 2025.

Apindo menekankan bahwa sistem pengupahan sebaiknya mencerminkan perkembangan ekonomi dan mempertimbangkan produktivitas, bukan hanya sekadar mengacu pada UMP.

Selain itu, struktur upah dan skala upah (SUSU) diharapkan dapat menjadi acuan utama.

Apindo juga mendukung upah minimum sebagai jaring pengaman, tetapi skema pengupahan berbasis SUSU diharapkan lebih mencerminkan kebutuhan karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, isu tahunan terkait upah minimum hendaknya tidak hanya berkutat di sana, tetapi juga memperhatikan upah di atas UMP yang mencerminkan produktivitas pekerja.

Apindo juga mendukung demokratisasi dalam pengupahan agar perusahaan dapat menetapkan struktur upah berdasarkan kondisi masing-masing, melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam forum bipartit.

Tuntutan Buruh

lengkap daftar kenaikan ump di 38 provinsi, mulai dari tertinggi hingga terendah                            koranlinggaupos.id- mengenai kenaikan ump 2025 mulai memanas dengan adanya tuntutan dari para buruh, pengusaha, dan intervensi pemerintah.
buruh mengajukan kenaikan ump 2025 sebesar 8%-10%, sedangkan pengusaha berharap kenaikan ini mengikuti acuan peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
keputusan akhir kenaikan ump 2025 direncanakan akan diumumkan pada 21 november 2024, yang menjadi penanda kesepakatan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
asosiasi pengusaha indonesia (apindo) telah mengadakan pertemuan dengan menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto untuk membahas ump 2025.
baca juga:gaji di bawah umr? yuk coba 4 ide usaha ini untuk sampingan, berani coba ini langkah-langkahnya
baca juga:ini daftar rincian ump 2024 di 5 provinsi sumbagsel
apindo menekankan bahwa sistem pengupahan sebaiknya mencerminkan perkembangan ekonomi dan mempertimbangkan produktivitas, bukan hanya sekadar mengacu pada ump.
selain itu, struktur upah dan skala upah (susu) diharapkan dapat menjadi acuan utama.
apindo juga mendukung upah minimum sebagai jaring pengaman, tetapi skema pengupahan berbasis susu diharapkan lebih mencerminkan kebutuhan karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.
menurut ketua bidang ketenagakerjaan apindo, bob azam, isu tahunan terkait upah minimum hendaknya tidak hanya berkutat di sana, tetapi juga memperhatikan upah di atas ump yang mencerminkan produktivitas pekerja.
baca juga:umkm makin keren masuk pasar global, buruan daftar bri umkm expo 2025
baca juga:kabar gembira! petani, nelayan dan umkm utang di bank bakal di hapus presiden prabowo
apindo juga mendukung demokratisasi dalam pengupahan agar perusahaan dapat menetapkan struktur upah berdasarkan kondisi masing-masing, melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam forum bipartit.
tuntutan buruh
di lain pihak, serikat buruh menyuarakan tuntutan agar ump naik hingga 10% untuk mencapai standar layak hidup, terutama di wilayah jakarta yang mengusulkan ump 2025 sebesar rp5,5 juta dari ump 2024 yang sebesar rp5.067.381.
ketua konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) dki jakarta, winarso, menyatakan bahwa tuntutan ini didasari oleh kebutuhan hidup layak di dki jakarta yang berkisar antara rp5,3 juta hingga rp5,5 juta.
baca juga:pln goes to school hari sumpah pemuda, kenalkan layanan pln super canggih 
baca juga:pengumuman: ump 2025 bulan depan bakal naik benarkah? ini bocorannya
buruh juga berharap agar peraturan pp 51/2023 tidak diterapkan dalam kenaikan ump 2025, dengan alasan kebutuhan hidup layak perlu menjadi acuan utama dalam menetapkan besaran upah.
ratusan buruh bahkan melakukan unjuk rasa di balai kota jakarta sebagai bentuk protes, yang dianggap oleh penjabat gubernur dki jakarta teguh setyabudi sebagai hak demokrasi buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka.
daftar kenaikan ump 2024 di 38 provinsi
ump 2024 mengalami kenaikan yang bervariasi di 38 provinsi, mulai dari 1% hingga 7%. berikut ini adalah kenaikan ump 2024 di beberapa provinsi:
baca juga:begini upaya dosen unpari bantu tingkatkan penghasilan warga kelumpang jaya muratara 
baca juga:pengumuman: ump 2025 bulan depan bakal naik benarkah? ini bocorannya
1. aceh: rp3.413.666 jadi rp3.460.672 (naik 1,38 persen
2. sumatera utara: rp2.710.493 jadi rp2.809.915 (naik 3,67 persen)
3. sumatera barat: rp2.742.476 jadi  rp2.811.449 (naik 2,74 persen)
4. kepulauan riau: rp3.279.194 jadi  rp 3.402.492 (naik 3,76 persen)
5. bangka belitung:  rp3.498.479 jadi rp3.640.000 (naik 4,04 persen)
6. riau: rp3.191.662 jadi rp3.294.625 (naik 3,2 persen)
7. bengkulu: rp2.418.280 jadi rp2.507.079 (naik 3,38 persen)
8. sumatera selatan: rp3.404.177 jadi rp3.456.874 (naik 1,55 persen)
9. jambi:  rp2.943.000 jadi rp3.037.121 (naik 3,2 persen)
10. lampung: rp2.633.284 jadi rp2.716.497 (naik 3,16 persen)
11. banten: rp2.661.280 jadi rp2.727.812 (naik 2,5 persen)
12. dki jakarta:  rp4.900.798 jadi  rp5.067.381 (naik 3,8 persen)
13. jawa barat: rp1.986.670 jadi rp2.057.495 (naik 3,57 persen)
14. jawa tengah: rp1.958.169 jadi rp2.036.947 (naik 4,02 persen)
15. daerah istimewa yogyakarta: rp1.981.782 jadi rp2.125.897 (naik 7,27 persen)
16. jawa timur: rp2.040.244 jadi rp2.165.244 (naik 6,13 persen)
17. bali: rp2.713.672 jadi rp2.813.672 (naik 3,68 persen)
18. nusa tenggara barat: rp2.371.407 jadi rp2.444.067 (naik 3,06 persen)
19. nusa tenggara timur: rp2.123.994 jadi rp2.186.826 (naik 2,96 persen)
20. kalimantan barat: rp2.608.601 jadi rp2.702.616 (naik 3,6 persen)
21. kalimantan tengah: rp3.181.013 jadi rp3.261.616 (naik 2,53 persen)
22. kalimantan selatan: rp3.149.977 jadi rp3.282.812 (naik 4,22 persen)
23. kalimantan timur: rp3.201.396 jadi rp3.360.858 (naik 4,98 persen)
24. kalimantan utara: rp3.251.702 jadi rp 3.361.653 (naik 3,38 persen)
25. sulawesi tengah: rp2.599.546 jadi rp2.736.698 (naik 5,28 persen)
26. sulawesi tenggara:  rp2.758.984 jadi rp2.885.964 (naik 4,6 persen)
27. sulawesi utara: rp3.485.000 jadi rp 3.545.000 (naik 1,67 persen)
28. sulawesi selatan: rp3.385.145 jadi rp3.434.298 (naik 1,45 persen)
29. gorontalo: rp2.989.350 jadi rp3.025.100 (naik 1,19 persen)
30. sulawesi barat: rp2.871.794 jadi rp2.914.958 (naik 1,5 persen)
31. maluku: rp2.812.827 jadi rp2.949.953 (naik 4,88 persen)
32. maluku utara: rp2.976.720 jadi rp3.200.000 (naik 7,5 persen)
33. papua; rp3.864.696 jadi rp4.024.270 (naik 4,14 persen)
34. papua barat: rp3.282.000 jadi rp3.393.000 (naik 3,38 persen)
35. papua tengah: rp3.864.700 jadi rp4.024.270 ( naik 4,13 persen)
36. papua pegunungan: rp3.864.696 jadi rp4.024.270 (naik 4,14 persen)
37. papua barat daya: rp3.864.696 jadi rp4.024.270 (naik 4,14 persen)
38. papua selatan: rp3.864.696 jadi rp4.024.270 (naik 4,14 persen)
total ada 38 provinsi yang mengalami penyesuaian ump, dengan kenaikan tertinggi mencapai 7,5% di maluku utara, sedangkan daerah istimewa yogyakarta mencatat kenaikan sebesar 7,27%.
dengan adanya tuntutan kenaikan ump 2025, pengusaha dan buruh harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.
kenaikan upah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan produktivitas perusahaan.
sistem pengupahan berbasis struktur upah dan skala upah (susu) menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan upah sesuai kondisi internal mereka.
baca juga:ini daftar rincian ump 2024 di 5 provinsi sumbagsel
baca juga:es buah rumput laut 5 utama di lubuk linggau: menyegarkan dan harga terjangkau
demokratisasi dalam pengupahan juga menjadi poin penting, karena perusahaan dan serikat pekerja di tingkat internal adalah pihak yang paling memahami keadaan perusahaan masing-masing.
diharapkan, sistem pengupahan ini akan lebih mencerminkan produktivitas dan memberikan insentif kepada pekerja yang telah lama bekerja dan berkontribusi besar terhadap kemajuan perusahaan.
pembahasan mengenai ump 2025 menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pengusaha, buruh, dan pemerintah untuk menciptakan sistem pengupahan yang adil.
tuntutan kenaikan ump dari pihak buruh perlu didukung dengan kajian yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak di setiap daerah.
di sisi lain, apindo menyarankan agar sistem pengupahan mencerminkan produktivitas dengan fokus pada struktur upah perusahaan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 1 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan