Dituntut 1 Tahun 6 Bulan, Kuasa Hukum Hamsi Ajukan Protes ke Kejari Lubuk Linggau, Ini Penjelasan Jaksa

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Rabu , 04 Dec 2024 - 20:31

Kuasa Hukum Hamsi, Indra Cahaya membacakan surat protes yang mereka sampaikan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Rabu 4 Desember 2024 -Foto : Riena Maris/Linggau Pos-

dituntut 1 tahun 6 bulan, kuasa hukum hamsi ajukan protes ke kejari lubuk linggau, ini penjelasan jaksa                            koranlinggaupos.id - kasus pengancaman dengan senjata api organik dengan terdakwa, amir (47) mantan kades karang anyar kabupaten muratara, dituntut jaksa penuntut umum (jpu) kejasaan negeri (kejari) lubuk linggau, 1 tahun 6 bulan penjara.
tuntutan ini disampaikan oleh jaksa saat sidang tuntutan di pengadilan negeri lubuk linggau, rabu 4 desember 2024. 
tuntutan dari jpu ini mendapat reaksi pihak keluarga hamsi.
mereka melakukan aksi protes ke kejaksaan negeri lubuk linggau, karena menurut mereka terdakwa harusnya bisa dituntut hingga 20 tahun penjara, sesuai dengan ancaman hukuman yang ada di uu darurat pasal 1 ayat 1.
baca juga:oknum bendahara dan mantan direktur rsud rupit muratara dituntut hukuman berbeda
baca juga:korban penganiayaan di muratara kecewa, terdakwa dituntut ringan
"kami sudah bertanya apa alasan jpu menuntut terdakwa 1tahun 6 bulan penjara. sayangnya jawaban yang kami terima tidak memuaskan. hanya beralasan pihak mereka sudah pernah menangani kasus yang sama, dan rata-rata
tuntutannya ya 1,5 tahun penjara. makanya kami sangat kecewa terhadap tuntutan jaksa hari ini. sementara ancamannya untuk uu darurat itu 20 tahun penjara. seharusnya hukuman ditegakan seadil-adilnya, ini harapan kami dari pihak keluarga," ungkap hamisi, adik hamsi. 
kuasa hukum hamsi, indra cahaya usai menyampaikan keberatan ke pihak kejari lubuk linggau menjelaskan dalam pesidangan terdakwa terbukti secara sempurna, sah meyakinkan melanggar uu darurat pasal 1 ayat 1. disana diatur “barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”
baca juga:terlibat pembunuhan di pasar satelit lubuk linggau, warga lubuk linggau ini dituntut hukuman berat
baca juga:habis lahiran bunuh bayi, mbak kokom musi rawas dituntut hukuman berat 
"maka kalau dituntut 1 tahun 6 bulan maka kami protes. tapi kan kita gak mungkin protesnya teriak dijalan. kami sampaikan protes secara resmi melalui surat yang kita sampaikan ke pihak kejaksaan," ungkapnya. 
dalam surat protes yang mereka sampaikan, mereka jelaskan jika terdakwa amir dipersidangan didakwa dengan uu darurat 1951  pasal 1 ayat 1, dan alternatif kedua pasal 355 kuhp. dan selama persidangan terdakwa terbukti tidak kooperatif, berbelit-belit, tidsk dihadirkan secara fisik dalam persidangan.
selain itu dalam persidangan, dalam uraian yang dibacakan jpu tidak ada hal yang meringankan, justru banyak hal yang memberatkan. diantaranya dapat meresahkan masyarakat, tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit. 
"dalam uu darurat itu ancaman hukumannya bisa 20 tahun atau seumur hidup, makanya kami bertanya apa alasannya. terutama yang membuat kami protes itu soal senjata api organik, dan itu milik kepolisian. mestinya diuraikan milik kesatuan mana, polres mana unit mana dan siapa yang pegang. i ni tidak dijelaskan dalam persidangan. yang dijelaskan dalam persidangan hanya senjata api organik buatan pabrik yang masih bisa meledak dan masih bisa membunuh orang. senjata api yang disebut dan dihadirkan yakni jenis reforfel kaliber 38 senjata organik, mestinya polisi juga ungkapkan ini," tegasnya. 
baca juga:adik calon bupati muratara dituntut 10 tahun penjara, jpu ungkap hal yang memberatkan
baca juga:kejari didemo, keluarga korban pembunuhan keberatan pelaku dituntut ringan
ia pun berharap, surat protes mereka ini jadi pertimbangan hakim nantinya. pihaknya juga berharap hakim nantinya bisa memutuskan hukuman untuk terdakwa amir sesuai dengan ancaman di uu darurat. 
"karena ini bukan perkara ecek-ecek. bahkan empat hari setelah pengancaman pelapor meninggal dunia, dibunuh secara tidak wajar meskipun sulit secara teoritis menghubungkan secara langsung," tegasnya lagi.
sementara kasi intel kajari lubuk linggau, wenharnol menegaskan jika apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dan keluarga korban sudah mereka terima. 
"mereka menyampaikan aspirasi terhadap tuntutan yang menurut mereka terlalu ringan. mereka masih menganggap, mengaitkan dengan kasus pembunuhan erhadap korban. namun perlu kami sampaikan, jaksa pun dalam mengajukan tuntutan tentunya juga ada pertimbangan yang dijadikan dasar. dari kasus yang sama dan jadi pembanding, memang rata-rata kasus kepemilikan senpi dituntut 1 tahun 6 bulan. makanya jaksa ambil tuntutan seperti itu," jelasnya. 
baca juga:irt di musi rawas ini dituntut jpu penjara 1,8 tahun penjara, ini kasusnya
baca juga:bikin trauma anak yang diasuh istri, pria asal muratara dituntut hukuman berat
saat ini menurutnya proses hukumnya sudah berjalan. '
"mereka menyampaikan aspirasi ya kita pahamilah, karena masih mengaitkan dengan terbunuhnya pelapor.
namun untuk kasus yang ini kan untuk saat ini masih didalami peniyidk polres lubuk linggau. tentunya kalau memang penyidik bisa menemukan bukti dan pelaku, ya bisa jadi pertimbangan kita untuk melakukan tututan terhadap terdakwa. untuk sekarang terdakwa baru dituntut atas kasus kepemilikan senpi tanpa izin," jelas wenharnol.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 5 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan