Opini: Tebang Pilih Penegakan Hukum Terhadap Status Darurat Judi Online Di Indonesia

Reporter: Asyahril Pattihua |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Kamis , 05 Dec 2024 - 22:42

Asyahril Pattihua S.H-Foto: Istimewa -

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

Sebagai negara hukum tentu kepastian hukum terhadap pemberantasan tindak pidana judi online harus diatur dalam hukum positif kita, adapun hukum positif yang mengatur tindak pidana tersebut adalah pasal 27 ayat 2 UU No.1/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara rinci tentang hukum judi online, yang menyatakan

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal tersebut memuat beberapa hal yang dapat menjerat pelaku judi online, jika memenuhi unsur:

“Mendistribusikan" dapat di tafsirkan sebagai tindakan berupa mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

"Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.

"Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pada lembar penjelasan undang-undang tersebut pun memberikan batasan terhadap “muatan perjudian” ayat 2 pasal 27 UU ini dengan: “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai

mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu” Hukum judi online atau judi apapun adalah dilarang.

Terdapat muatan aturan yang mengenakan pidana terhadap para pelaku judol yakni ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan:

opini: tebang pilih penegakan hukum terhadap status darurat judi online di indonesia                            koranlinggaupos.id - anggota komisi iii dpr ri, m. nasir djamil, mengusulkan agar tindak pidana perjudian online (judol) ditetapkan sebagai keadaan darurat nasional.
berdasarkan data ppatk, indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna judi online terbesar, yakni sebanyak 4 juta pengguna, 168 juta transaksi judi online, dan total akumulasi perputaran dana sebesar rp327 triliun, 
jumlah korban judi online di indonesia yang telah dipetakan pemerintah mencapai 2,37 juta penduduk. dari jumlah tersebut, 2 persen di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun pada 2024, keresahan yang dihadapi
oleh masyarakat tidak hanya pada tindak pidana judi online tersebut melainkan para penegak hukum dan pemerintah dalam hal ini kementerian kominikasi dan digital (komdigi) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana judi online malah menjadi pelaku dalam melancarkan tindak pidana tersebut, 
baca juga:opini: guru yang digugu di era transformer
baca juga:opini: kritik sastra mati: autopsi atau autoimun?
hal ini ditunjukan dengan peristiwa penangkapan 10 pegawai kementerian komunikasi dan digital (komdigi), seharusnya para pelaku memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online, namun beberapa pegawainya justru
memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi. mereka diketahui melindungi ribuan situs judi online dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di jakasetia, bekasi selatan, kota bekasi.
peristiwa tebang pilih terhadap penetapan tersangka gunawan alias sadbor, tiktokers yang sebelumnya ditangkap karena promosi judi online, selanjutnya tidak adanya pemeriksaan sementara terhadap budi arie selaku mantan
menteri kominfo dan kini menjabat sebagai menteri koperasi, 
baca juga:opini: sastra di era milenial
baca juga:opini: sastra dan jurnalisme sastrawi
hal ini yang kemudian menjadi problematika dimasyarakat terhadap penegakan hukum atas status darurat judol yang harusnya diberantas tetapi menjadi kesempatan bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk mempermainkan
hukum di republik yang memiliki konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. 
negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.
sebagai negara hukum tentu kepastian hukum terhadap pemberantasan tindak pidana judi online harus diatur dalam hukum positif kita, adapun hukum positif yang mengatur tindak pidana tersebut adalah  pasal 27 ayat 2 uu no.1/2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur secara rinci tentang hukum judi online, yang menyatakan 
baca juga:untuk ke-14 kalinya berturut-turut pemkot lubuklinggau raih predikat opini wtp
baca juga:pertahankan opini wtp, kapolda sumsel sampaikan 3 prinsip
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”
pasal tersebut memuat beberapa hal yang dapat menjerat pelaku judi online, jika memenuhi unsur:
“mendistribusikan" dapat di tafsirkan sebagai tindakan berupa mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
 "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
baca juga:dituntut 1 tahun 6 bulan, kuasa hukum hamsi ajukan protes ke kejari lubuk linggau, ini penjelasan jaksa
baca juga:oknum bendahara dan mantan direktur rsud rupit muratara dituntut hukuman berbeda
"membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
pada lembar penjelasan undang-undang tersebut pun memberikan batasan terhadap “muatan perjudian” ayat 2 pasal 27 uu ini dengan: “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai
mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu” hukum judi online atau judi apapun adalah dilarang. 
terdapat muatan aturan yang mengenakan pidana terhadap para pelaku judol yakni ketentuan pasal 45 ayat (3) uu 1/2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menerangkan:
baca juga:apakah membaca surah yasin di hp tanpa wudhu di perbolehkan? begini penjelasan hukum dan adabnya
baca juga:polisi tembak polisi, keluarga korban minta pelaku dihukum setimpal
 “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak rp10 miliar 
inilah ketentuan hukum yang dapat menjerat para pelaku tanpa pandang bulu baik masyarakat kecil, atau masyarakat dengan status pejabat pemerintahan jika terbukti melangaar ketentuan pasal tersebut maka penegakan hukum
harus diberikan sebagaimana asas “equality before the law” semua orang sama berkedudukan didepan hukum, maka penegakan hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan moralitas hukum dalam penegakan hukum tersebut. 
penegak hukum bukan sebagai “power service system bagi penguasa”, sebagaiman  didalam hukum terdapat dua adagium yang pada pokoknya bermakna, bahwa orang yang melanggar hukum, maka kehilangan haknya untuk berlindung di balik hukum, merito beneficium legis amittit qui legem ipsam subvertere intendit - seseorang yang melanggar hukum akan kehilangan haknya atas perlindungan hukum.
baca juga:ditetapkan jadi tersangka, proses hukum ayah bunuh anak di musi rawas tetap berlanjut
baca juga:asn di lubuk linggau terlibat judi online, sekda : kita tunggu proses hukum
frustra legis auxilium quaerit qui in legem committit - orang yang  melanggar hukum akan dengan sia sia mencari pertolongan hukum. dalam hukum, adagium ini mengajarkan bahwa seseorang yang telah melanggar hukum tidak dapat berharap mendapatkan bantuan atau perlindungan hukum dari pelanggaran yang dilakukannya. 
prinsip ini merupakan pengingat penting bahwa hukum tidak akan melindungi mereka yang dengan sengaja melanggarnya. adagium-adagium ini berfungsi sebagai peringatan moral dan hukum bahwa hukum tidak memberikan
ruang bagi mereka yang menyalahgunakan atau melanggar aturan yang ada, untuk kemudian berharap mendapatkan manfaat dari sistem hukum tersebut. dengan kata lain, pelanggar hukum tidak bisa mencari keadilan atau perlindungan dari hukum yang telah dilanggar.
status kedaruratan judol yang dilayangkan anggota dewan menjadi refleksi moralitas kepada para aparat penegak hukum kita hukum menjunjung supremasi hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online hal ini guna untuk mewudjudkan tujuan dari hukum itu sendiri yakni kemanfaatan hukum, kepastian dan keadilan hukum, kemanfaatan yang dirasakan adalah negara akhirnya dapat mengurangi tindak kejahatan yang ditimbulkan akibat dari judol tersebut.
baca juga:saksi dipanggil lewat telpon kuasa hukum lakukan protes ke pn lubuk linggau 
baca juga:kembalikan denda negara, hukuman tambahan 2 bulan penjara tak perlu dijalani
mengurangi angka kemiskinan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang sejahtera, kepastian hukum bahwa norma hukum harus dijalankan bagi para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana judol sehingga para
pelaku atau dalam hal ini bandar afliasi dari pengedaran situs tersebut tidak merajarela di wilayah indonesia dan dapat dijerat sesuai ketentuan yang berlaku, 
keadilan bahwa dengan penerapan pasal yang dilakukan dalam penegakan hukum harus dirasakan adil bagi para korban dan pelaku hal ini harus ditegakan sehingga hukum tidak menjadi pelayan penguasa melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat menuju keresahan judol di negara tercinta kita indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 6 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan