KPU Musi Rawas Butuh 8.358 KPPS, Cek Syarat dan Gajinya

kpu musi rawas butuh 8.358 kpps, cek syarat dan gajinya musi rawas, linggaupos.bacakoran.co – komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten musi rawas (mura) butuh 8.358 kelompok panitia pemungutan suara (kpps). kpps merupakan petugas penyelenggara pemilih di tingkat tempat pemungutan suara (tps).  ketua kpu kabupaten mura wahyu hidayat setiyadi saat diwawancara harian pagi linggau pos selasa 12 desember 2023 mengatakan bahwa kebutuhan kpps di setiap tps sebanyak 7 orang, jumlah tps di kabupaten mura sebanyak 1.194, sehingga jumlah kpps yang dibutuhkan sebanyak 8.358 orang.  pelaksanaan penerimaan kpps sesuai dengan amat undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa yang mengangkat yang memberhentikan kpps adalah pps atas nama ketua kpu.  baca juga:simak sarat jadi anggota kpps “pps yang menyeleksi. secara teknis pelaksanaan perekrutan dilakukan pps. namun karena atas nama ketua kpu maka harus koordinasi. kpu hanya melakukan pengawasan monitoring,” kata wahyu, kemarin.  saat ini sedang dilakukan penerimaan pendaftaran peserta dimulai dari tanggal 11 hingga 20 desember 2023. adapun syarat untuk menjadi anggota kpps harus berdomisili di tempat tugas artinya kalau mau menjadi anggota kpps di desa a misalnya warus warga a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (ktp), minimal tamatan sma sederajat. syarat lainya surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit dan hasil pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah.  baca juga:sdn talang sumirat musi rawas sukses jadi tuan rumah perkemahan beraksi masa kerja kpps satu bulan namun kerjanya mulai dilakukan menjelang pemilu. honornya rp 1.100.000 per orang.  setelah kpps dilantik nantinya akan dibekali pengetahuan tentang pelaksanaan pemilu. “anggota kpps harus melek teknologi informasi (ti) karena sistem pelaporan sekarang menggunakan e-rekap,” ucapnya.  wahyu mengingatkan pps dalam merekrut kpps benar-benar meneliti setiap berkas lamaran yang masuk. baca juga:prediksi borussia dortmund vs psg: liga champions, syarat lolos, tak anggap remeh! “cek apakah anggota partisipan partai politik (parpol). caranya dengan mengecek di sipol. berhati-hati jangan sampai menerima kpps terlibat pengurus parpol. caranya dengan cek di sipol. kemudian tidak boleh menerima anggota kpps yang ada hubungan pernikahan (suami/istri), jangan sampai suami istri menjadi penyelenggara pemilu semua, tapi kalau hubungan keluarga boleh misalnya anak,” katanya mengingatkan.  selain itu, utamakan yang ada pengalaman menjadi penyelenggara pemilu. soal kesehatan juga jangan sampai luput dari perhatian, usia anggota kpps usia yang masih prima.  “dihimbau tidak menerima ibu hamil. bukan tidak boleh. tapi dianjurkan jangan sampai menerima ibu hamil sebagai kpps untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. bukan dilarang tapi menghimbau. beda larangan dan himbauan,” jelasnya.(sin)

Tag

• # wahyu hidayat setiyadi
• # kpps
• # kpu musi rawas
• # pemilu 2024
• # politik

Share

• 
• 
• 
• 
•