Keputusan Baru MK : Wajib Belajar Agama di Sekolah

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 21:15

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI - Abdul Mu'ti - Foto : Dok. NU-

keputusan baru mk : wajib belajar agama di sekolah                            koranlinggaupos.id - mahkamah konstitusi (mk) memutuskan pemberian mata pelajaran agama di sekolah wajib.
menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti menyambut baik  dan memastikan siap melaksanakan keputusan mk.
menurut mendikdasmen abdul mu’ti, keputusan mahkamah konstitusi sangat tepat, sejalan uud 1945.
yang mengatakan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
baca juga:kapolres muratara ajak masyarakat lewati tahun baru perbanyak kegiatan keagamaan
baca juga:menteri agama : khitan perempuan tidak wajib, resikonya ke mental
kata dia, keputusan mk tersebut dapat memperkuat sistem pendidikan yang tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas).
dikutip dari laman detik edu, hakim mahkamah konstitusi arief hidayat menegaskan pendidikan agama merupakan konsekuensi atas penerimaan pancasila sebagai ideology maka pendidikan nasional harus dilaksanakan secara demokratis (pendidikan agama,red).
karena pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. 
pendidikan nasional dalam tingkat apapun tidak dapat dilepaskan dari nilai keagamaan.
baca juga:pesan penting menteri agama untuk alumni perguruan tinggi keagamaan islam 
baca juga:tkit mardhotillah 1 lubuk linggau fokus pada pendidikan agama untuk membentuk anak yang religius
disamping itu, pendidikan agama juga diselenggarakan secara berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, keagamaan, dan nilai cultural.
dalam laman resmi mahkamah konstitusi, sebelumnya terdapat pemohon yakni raymond kamil dan indra syahputra yang mengajukan mata pelajaran agama sebagai pilihan, namun permohonan tersebut ditolak mahkamah konstitusi.
tak hanya itu, para pemohon menginginkan kolom agama dalam biodata penduduk yang memuat keterangan agama atau kepercayaan dalam kartu keluarga (kk) maupun kartu tanda pengenal (ktp) dapat diisi dengan  tidak beragama .
para pemohon berpendapat, kebebasan beragama seharusnya mencakup kebebasan untuk tidak menganut agama tertentu dan tuhan,  pemohon kemudian mengajukan pengujian sejumlah norma dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak beragama yang terdiri dari: 
baca juga:6 gagasan menteri agama untuk berantas korupsi di indonesia, dimulai dari kemenag
baca juga:thr keagamaan bakal cair menjelang natal, segini thr diterima karyawan berdasarkan permenaker
1. hak tidak menyebutkan agama dan kepercayaan dalam data kependudukan
2. hak mendapatkan pengajuan perkawinan yang tidak didasarkan agama atau kepercayaan
3. hak untuk tidak mengikuti pendidikan agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
maka implementasi masing-masing individu dalam meyakini ketuhanan yang maha esa dalam hukum positif adalah beragama dan menganut kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa secara merdeka, hal mana merupakan pilihan yang jauh lebih tepat daripada tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan terhadap tuhan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 5 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan