BBNKB II Gratis Diharapkan Plat Kendaraan Luar Daerah Mutasi ke Kota Lubuk Linggau

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 09 Jan 2025 - 22:04

Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Lubuk Linggau, Silviana-Foto : Dokumen Pribadi-

KORANLINGGAUPOS.ID- Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II atau balik nama kendaraan bermotor bekas bebas biaya. Ketentuan tersebut berlaku sejak 5 Januari 2025 juga berlaku di Kota Lubuk Linggau.

Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Lubuk Linggau, Silviana menjelaskan bahwa BBNKB II gratis diberlakukan sejak 5 Januari 2025.

Ketentuan tersebut berdasarkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Serta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) nomor 3 tahun 2023 dan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 5/KPTS/BAPENDA/2025.

"BBN KB ke II bebas biaya atau gratis," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID.

Berdasarkan UU HKPD selain menghapuskan BBN KB II juga menghapus pajak progresif.

"Pajak progresif juga dihapuskan. Kalau dulu masyarakat yang memiliki kendaraan 2 unit pajaknya beda yang ke-1 dan ke-2 karena kena pajak progresif. Kalau selama ini pajak progresif 2 persen. Sekarang tidak ada lagi pajak progresif," ungkapnya.

Silviana kembali menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor naik hanya 10 persen, bukan 66 persen seperti informasi yang beredar di dunia maya *Dumai) dan masyarakat.

Sedangkan 66 persen adalah bagi hasil PKB dengan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

"Informasi pajak kendaraan bermotor naik 66 persen beredar di masyarakat. Padahal informasi tersebut salah, 66 persen bagi hasil PKB. Memang pajak kendaraan bermotor naik tapi tidak 66 persen hanya 10 persen," jelasnya.

bbnkb ii gratis diharapkan plat kendaraan luar daerah mutasi ke kota lubuk linggau                               koranlinggaupos.id-  biaya balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) ii atau balik nama kendaraan bermotor bekas bebas biaya. ketentuan tersebut berlaku sejak 5 januari 2025 juga berlaku di kota lubuk linggau.   
kasi penetapan pembukuan dan  pelaporan unit pelaksana teknis daerah (uptd) samsat lubuk linggau, silviana menjelaskan bahwa bbnkb ii gratis diberlakukan sejak 5 januari 2025.
ketentuan tersebut berdasarkan berdasarkan undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (uu hkpd). 
serta berdasarkan peraturan daerah provinsi sumatera selatan (sumsel) nomor 3 tahun 2023 dan keputusan gubernur sumsel nomor 5/kpts/bapenda/2025.
baca juga:terjadi perubahan tarif pkb dan bbnkb sejumlah daerah, begini respon pemkab muba
baca juga:banyak informasi keliru terkait kenaikan pajak kendaraan bermotor begini penjelasan samsat
"bbn kb ke ii bebas biaya atau gratis," katanya kepada koranlinggaupos.id.  
berdasarkan uu hkpd selain menghapuskan bbn kb ii juga menghapus pajak progresif. 
"pajak progresif juga dihapuskan. kalau dulu masyarakat yang memiliki kendaraan 2 unit pajaknya beda yang ke-1 dan ke-2 karena kena pajak progresif. kalau selama ini pajak progresif 2 persen. sekarang tidak ada lagi pajak progresif," ungkapnya.   
silviana kembali menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor naik hanya 10 persen, bukan 66 persen seperti informasi yang beredar di dunia maya *dumai) dan masyarakat.  
baca juga:nggak semua bpkb elektronik, ini ada pilihan bpkb, berikut fitur dan keunggulannya
baca juga:resmi berlaku! aturan baru ganti stnk dan bpkb jika pindah rumah mulai 1 januari 2025
sedangkan 66 persen adalah bagi hasil pkb dengan pemerintah kota lubuk linggau.
"informasi pajak kendaraan bermotor naik 66 persen beredar di masyarakat. padahal informasi tersebut salah,  66 persen bagi hasil pkb. memang pajak kendaraan bermotor naik tapi tidak 66 persen hanya 10 persen," jelasnya.
lebih lanjut ia menjelaskan bagi hasil opsen pkb tahun sebelumnya hanya 30 persen, untuk pemerintah provinsi (pemprov) 70 persen. namun di tahun 2025 untuk provinsi hanya 33 persen.
menurutnya, uu hkpd untuk kesetaran bahwa selama ini di daerah tertentu bagi hasil pkb baru diberikan pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota 6 bulan sekali ada yang lebih. tapi kalau kita di sumsel rata-rata 2 bulan sekali. namun sekarang ketika masyarakat bayar pajak bagi hasilnya langsung masuk ke kas daerah kota lubuk linggau," ungkapnya.
baca juga:berapa gadai bpkb motor di pegadaian? segini daftar harga dan syaratnya
baca juga:gadai bpkb di pegadaian jumlah rp10 juta angsuran rp500 ribuan, begini syarat dan ketentuannya
dengan dana bagi hasil langsung masuk ke kas daerah bisa langsung digunakan untuk pembangunan daerah. baik untuk pembangunan fisik, sarana olahraga, sekolah dan sebagainya.
dan pembayaran bagi hasil pkb dan bbnkb riil time misalnya satu hari rp 600 juta bagai hasil langsung masuk kas daerah. semoga kedepan tidak lagi terjadi kas kosong 
dengan dihapuskannya bbk kb ii diharapkan warga kota lubuk linggau yang memiliki kendaraan plat kendaraannya seri luar kota lubuk linggau yang beroperasi di kota lubuk linggau sebaiknya dimutasi ke kota lubuk linggau.  
agar bagi hasil pajaknya masuk ke kas daerah sehingga bisa mendukung kepentingan pembangunan kota lubuk linggau.
baca juga:penting! urus bpkb hilang rumit, cukup ikuti cara ini memudahkan proses pembaharuan 
baca juga:mau bayar pajak kendaraan tapi belum ada bpkb? jangan khawatir ini cara dan syaratnya
"kalau warga kota lubuk linggau membeli kendaraan plat luar daerah tidak dimutasi ke kota lubuk linggau maka pajaknya dibayar masuk ke kas daerah lain.  sebaiknya masuk ke daerah kita masing-masing. bbnkb ii gratis," jelasnya 
selain itu mengenai denda dan bunga, kalau selama ini satu bulan, satu hari dikenakan 25 persen. sedangkan satu tahun 47 persen.
bunga dan denda sekarang namanya sanksi administrasi sejak ada opsen perhari perbulan 1 persen, satu tahun 12 persen, 2 tahun 24 persen. tahun ke-3 dan ke-4 tidak lagi dikenakan sanksi administrasi. "nah itu yang harus dilihat masyarakat," jelasnya.
dijelaskannya juga beredar informasi di masyarakat menyebutkan banyak item pajak kendaraan yang harus dibayar ketika membeli kendaraan pada tahun 2025 yakni opsen pkb, pkb, opsen bbnkb, bbnkb dan bbnkb.
baca juga:gadai bpkb motor di pegadaian pinjaman dimulai dari rp1 juta hingga rp100 juta, begini syarat dan ketentuannya
baca juga:berikut cara mengurus balik nama bpkb dan stnk, berikut biayanya
sebenarnya opsen pkb dan pkb sama saja, tapi dirincikan opsen untuk bagi hasil daerah kabupaten/kota. sedangkan pkb untuk provinsi agar masyarakat dapat melihat berapa bagi hasil untuk daerah dari pajak yang ia bayar.  
"dengan dibuat seperti itu masyarakat tahu yang mana masuk ke kas daerah kabupaten/kota dan yang mana bagian provinsi," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan