1 Provinsi, 3 Kota, 20 Kabupaten Pilkada Ulang, Berikut 24 Daerah PSU Butuh Kebijakan Khusus
1 Provinsi, 3 Kota, 20 Kabupaten Pilkada Ulang, Berikut 24 Daerah PSU Butuh Kebijakan Khusus-KORANLINGGAUPOS.ID-Tangkapan Layar
KORANLINGGAUPOS.ID - Mahkamah Kostitusi (MK) telah memutuskan 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024, serta perintahkan Pemilihan Suara Ulang di 1 Provinsi, 3 Kota, 20 Kabupaten dengan total 24 daerah di Indonesia.
Dengan putusan MK tersebut, KPU RI siap melaksanakan putusan MK terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Anggota KPU, Idham Khalik menyatakan PSU akan dilaksanakan di 24 daerah dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan MK.
"Putusan MK bersifat erga omnes (terhadap semuannya), maka wajib dilaksanakan," ungkap Idham dikutip KORANLINGGAUPOS.ID dari RRI, Rabu 26 Februari 2025.
BACA JUGA:KPU Empat Lawang Dideadline Adakan PSU, Begini Tanggapan Joncik
BACA JUGA:Siapakah Kelanjutanya? Joncik - Arifai Rapatkan Barisan, Budi - Henny Siap Bertarung
Dilanjutkannya, KPU saat ini tengah mematangkan kebijakan teknis untuk pelaksanaan PSU.
Dan ditegaskannya, rentang waktu pelaksanaan PSU bisa antara 30 hari hingga 180 hari dan mengklasterkan jadwal berdasarkan durasi yang ditetapkan MK.
Menurutnya, PSU diharapkan tetap menjaga integritas elektoral dengan sosialisasi yang efektif.
Terkait anggaran, Idham mengakui adanya kebutuhan kebijakan khusus di beberapa daerah.
BACA JUGA:17 Kepala Daerah di Sumsel Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Joncik dan HBA di MK Makin Krusial
BACA JUGA:Tahap 2 Pelantikan Kepala Daerah, MK : Putusan Akhir pada 7–11 Maret 2025
KPU berharap dukungan pemerintah daerah agar PSU berjalan lancar tanpa kendala anggaran.
Idham mengajak masyarakat di 24 daerah untuk menggunakan hak pilihnya pada PSU.
- Tag
- Share
-
-
