Dari Aspek perekonomian, Pengeluaran Perkapita Kabupaten Musi Rawas Meningkat 6,03 Persen

Reporter: MUSLIMIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Minggu , 16 Mar 2025 - 19:50

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menyerahkan berita acara laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Ola, S.E -Foto : MUSLIMIN-

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID – DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban(LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Ola, S.E, didampingi Wakil Ketua II Yani Yandika, acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mura, Sabtu 15 Maret 2025.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno serta Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Drs Ali Sadikin, kemudian juga hadir Asisten, Staf ahli dan beberapa kepala OPD, Camat dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Sebelum memulai acara ketua DPRD meminta Kepada Sekretaris Dewan(Sekwan) Elbaroma untuk menyampaikan berapa jumlah anggota DPRD Mura yang hadir mengikuti rapat Paripurna tersebut, dalam laporannya hadir 21 anggota dari 40 anggota DPRD Musi Rawas.

Selanjutnya dalam kata sambutannya Ketua DPRD Mura Firdaus Cik ola menyampaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dan dijelaskan pada Pasal 71: Ayat (1) bahwa LKPJ memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2) Kepala daerah menyampaikan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya di Ayat (3) menjelaskan keterangan bahwa laporan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi penyelenggaraan Daerah. perbaikan Pemerintahan Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019: Pasal 18 ayat :

1. Kepala daerah Menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri

2. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19 ayat :

1. Kepala daerah menyampaikan LKPJ Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

dari aspek perekonomian, pengeluaran perkapita kabupaten musi rawas meningkat 6,03 persen                            musi rawas, koranlinggaupos.id – dprd kabupaten musi rawas (mura) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban(lkpj) bupati musi rawas tahun anggaran 2024.
rapat paripurna tersebut dipimpin ketua dprd musi rawas, firdaus cik ola, s.e, didampingi  wakil ketua ii yani yandika, acara tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna dprd kabupaten mura, sabtu 15 maret 2025.
hadir dalam rapat paripurna tersebut, bupati musi rawas, hj ratna machmud dan wakil bupati musi rawas, h suprayitno serta sekretaris daerah (sekda) mura, drs ali sadikin, kemudian juga hadir asisten, staf ahli dan beberapa kepala opd, camat dan kepala desa di lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas.
sebelum memulai acara ketua dprd meminta kepada sekretaris dewan(sekwan) elbaroma untuk menyampaikan berapa jumlah anggota dprd mura yang hadir mengikuti rapat paripurna tersebut, dalam laporannya hadir 21 anggota dari 40 anggota dprd musi rawas.
baca juga:3 kali mangkir, kejati sumsel tangkap oknum dprd musi rawas
baca juga:yakin dengan kepemimpinan hj ratna machmud dan h suprayitno, ini ungkapan ketua dprd musi rawas
selanjutnya dalam kata sambutannya ketua dprd mura firdaus cik ola menyampaikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lkpj, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
dan dijelaskan pada pasal 71: ayat (1) bahwa lkpj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
ayat (2) kepala daerah menyampaikan lkpj sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) kepada dprd yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
selanjutnya di ayat (3) menjelaskan keterangan bahwa laporan pertanggungjawaban kepada dprd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh dprd untuk rekomendasi penyelenggaraan daerah. perbaikan pemerintahan dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019: pasal 18 ayat :
baca juga:ketua dprd musi rawas dukung proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan siswa
baca juga:pendidikan terdampak efisiensi anggaran, dprd musi rawas: guru honorer masih sangat dibutuhkan
1. kepala daerah menyusun lkpj berdasarkan format yang ditetapkan oleh menteri
2. lkpj disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
pasal 19 ayat :
1. kepala daerah menyampaikan lkpj kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, lkpj disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam rapat paripurna.
3. dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, lkpj disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat dalam rapat paripurna.
baca juga:cegah masalah hukum, dprd mura mou dengan kejari mura
baca juga:ini penyebab effendi, tersangka penembakan anak mantan anggota dprd musi rawas meninggal dunia 
pasal 20 ayat:
1. paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah lkpj diterima, dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan memperhatikan : pembahasan lkpj dengan
a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
2. berdasarkan hasil pembahasan lkpj, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :
a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
baca juga:cegah masalah hukum, dprd mura mou dengan kejari mura
baca juga:ini penyebab effendi, tersangka penembakan anak mantan anggota dprd musi rawas meninggal dunia 
“selanjutnya untuk melengkapi hasil rapat paripurna dewan hari ini, akan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima lkpj bupati musi rawas tahun anggaran 2024 oleh bupati musi rawas dan ketua dprd kabupaten musi rawas disaksikan oleh wakil bupati musi rawas. ketua fraksi, ketua badan kehormatan, ketua badan pembentukan daerah dan ketua-ketua komisi," jelasnya.
selanjutnya dalam laporannya bupati musi rawas, hj ratna machmud menyatakan penyampaian lkpj bupati musi rawas tahun anggaran 2024.
sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa setelah berakhirnya tahun anggaran, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan lkpj, yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
materi yang disampaikan dalam lkpj bupati musi rawas tahun anggaran 2024 adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
baca juga:dikabarkan meninggal, keluarga effendi tersangka penembakan anak mantan anggota dprd musi rawas angkat bicara
baca juga:sat polpp dan damkar musi rawas masih kekurangan armada, ini respon anggota dprd mura
selanjutnya pemda kabupaten musi rawas telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, khususnya dalam mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten musi rawas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten musi rawas tahun 2024.
“lkpj ini memberikan informasi terbaru mengenai capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2024. hal ini akan mendorong objektivitas dan akuntabilitas serta transparansi dalam memotret kinerja pemerintahan daerah”. jelasnya.
lkpj  ini juga memuat visi bupati musi rawas tahun 2021-2026 yaitu "terwujudnya musi rawas maju, mandiri bermartabat (mantab)". untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi yang harus diimplementasikan yaitu:
1.mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi;
2. membangun sumber daya manusia yang berkualitas;
3. pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan,
4. memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
baca juga:anggota dprd musi rawas periode 2024-2029 resmi dilantik, berikut pesan penting pjs bupati musi rawas
baca juga:40 anggota dprd mura terpilih dilantik 
program kegiatan pembangunan tahun 2024 yang dilaksanakan telah memberikan outcome sesuai dengan target dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. walaupun harus diakui masih terdapat beberapa kekurangan yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan kinerja pembangunan di masa yang akan datang. jelasnya.
berkaitan dengan kondisi tersebut, saya mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi atas kerjasama dan dukungan dari dprd kabupaten musi rawas sehingga kita bisa saling berinteraksi dengan semangat kebersamaan yang elegan dan harmonis dalam menyusun berbagai upaya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis pemerintahan yang telah terjadi selama ini.
meskipun banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, izinkan saya menyampaikan beberapa capaian kinerja makro pembangunan tahun 2024, antara lain:
pertama, pertumbuhan ekonomi kabupaten musi rawas pada tahun 2023 sebesar 4,03% meningkat menjadi 4,95% tahun 2024.
baca juga:rehab total eks gedung dprd mura sudah 20 persen
baca juga:pj bupati muba tanggapi saran 8 fraksi dprd muba
kedua, pdrb perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar rp. 57,71 (juta rupiah) meningkat pada tahun 2024 menjadi rp. 61,86 (juta rupiah).
ketiga, tingkat pengangguran terbuka kabupaten musi rawas pada tahun 2023 sebesar 1,95%, turun menjadi 1,94% pada tahun 2024. angka ini lebih rendah dari tingkat pengangguran provinsi sumatera selatan sebesar 3,86% dan tingkat pengangguran nasional sebesar 4,91%.
keempat, kemiskinan. angka kemiskinan kabupaten musi rawas pada tahun 2023 sebesar 14,13% dapat diturunkan menjadi 13,44% pada tahun 2024.
kelima, indeks pembangunan manusia berdasarkan metode baru pada tahun 2023 sebesar 70,52 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 71,21, dengan uraian :
1. dari aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 7,56 mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 7,57. sedangkan harapan lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 12,63 pada tahun 2024 meningkat menjadi 12,64.
2. dari aspek kesehatan, usia harapan hidup pada tahun 2023 sebesar 73,96 tahun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,16 tahun.
3. dari aspek perekonomian, pengeluaran perkapita kabupaten musi rawas mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar rp. 10.429.000, menjadi sebesar rp. 11.058.000,-  atau meningkat sebesar 6,03%.
keenam, gini ratio kabupaten musi rawas pada tahun 2023 sebesar 0,33 dan tahun 2024 turun menjadi 0,28. angka ini lebih rendah dari indeks gini provinsi sumatera selatan maupun indeks gini nasional.
baca juga:rehab total eks gedung dprd mura sudah 20 persen
baca juga:hut ri ke-79, dprd muba, forkopimda, dan eksekutif mendengarkan pidato kenegaraan presiden ri
kemudian pada tahun 2024 pemerintah kabupaten musi rawas berhasil meraih prestasi dan penghargaan seperti :
1. dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten musi rawas mendapatkan penghargaan dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan predikat sangat baik (bb).
2. dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, kabupaten musi rawas meraih penghargaan opini wtp berturut-turut selama tujuh tahun atas lkpd dari bpk. untuk lkpd tahun 2024 masih dalam proses penilaian dengan harapan tetap mendapatkan opini wtp.
3. dalam bidang standar pelayanan publik, kabupaten musi rawas mendapatkan penghargaan peringkat 6 tingkat provinsi sumatera selatan dalam kategori kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari ombudsman ri.
4. penghargaan baznas award sebagai kepala daerah pendukung pengelolaan zakat terbaik 2024 dari baznas.
5. penganugerahan kartika pamong praja muda dan lencana alumni kehormatan pendidikan tinggi kepamongprajaan dari sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri.
6. dalam bidang ekonomi, kabupaten musi rawas mendapatkan penghargaan dari kemendagri atas kinerja pengendalian inflasi terbaik pada periode i tahun 2024.
7. penghargaan dari bkkbn provinsi sumatera selatan atas capaian persentase tertinggi keluarga sasaran terverval pada verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting tahun 2024.
8. penghargaan abipraya prasasya dalam rangka memperingati hari tanpa tembakau sedunia (htts) dari kementerian kesehatan republik indonesia.
9. dalam bidang jaminan ketenagakerjaan pemerintah kabupaten musi rawas memperoleh penghargaan paritrana award tingkat provinsi sumatera selatan dengan kategori terbaik ii dari gubernur sumatera selatan.
selain pelaksanaan program-program pembangunan yang direncanakan oleh daerah dan didanai melalui apbd, kami juga akan menyampaikan laporan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam kerangka tugas-tugas pembantuan.
9. dalam bidang jaminan ketenagakerjaan pemerintah kabupaten musi rawas memperoleh penghargaan paritrana award tingkat provinsi sumatera selatan dengan kategori terbaik ii dari gubernur sumatera selatan.
pada tahun anggaran 2024, dana apbn tugas pembantuan diterima dari kementerian pertanian republik indonesia dan telah dilaksanakan oleh dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yaitu program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas.
“saya yakin dan percaya, bahwa seluruh anggota dprd yang terhormat akan memiliki keinginan yang sejalan, untuk terus mendorong tumbuhnya semangat yang berorientasi pada kesejahteraan,” katanya.
jika masih terdapat beberapa hal yang belum optimal dalam kinerja pemerintah daerah, marilah kita bekerjasama dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan capaian kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang. 
kemudian sebelum rapat paripurna ini di tutup, ketua dprd mura juga mengucapkan atas nama pimpinan beserta seluruh anggota dprd kabupaten musi rawas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh allah swt dan dalam kesempatan yang baik ini juga kami ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1446 hijriah minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir dan batin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 17 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan