Wacana Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Tanggapan Para Tokoh Nasional

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Minggu , 27 Apr 2025 - 13:35

Wacana Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Tanggapan Para Tokoh Nasional-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID - Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan oleh sebagian purnawirawan TNI-Polri belakangan ramai diperbincangkan.

Wacana pemakzulan ini memantik beragam tanggapan dari tokoh nasional, baik dari kalangan politikus, akademisi, hingga pejabat senior.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa usulan pemakzulan tersebut sah-sah saja dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, apa yang dilakukan para purnawirawan itu merupakan bagian dari ekspresi politik yang dijamin konstitusi.

"Usulan pemakzulan Gibran merupakan salah satu dari delapan poin yang disampaikan para purnawirawan.

Dalam kerangka demokrasi, ini bisa dianggap sebagai bentuk aspirasi yang sah," kata Agung, Sabtu 26 April 2025 seperti dikutip Koranlinggaupos.id dari Tribunnews.

Namun demikian, Agung menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada dasar hukum yang kuat untuk memakzulkan Gibran.

Ia menyebut, selama enam bulan pemerintahan berjalan, Gibran tidak menunjukkan tindakan inkonstitusional yang bisa dijadikan alasan pemakzulan.

Seirama dengan Agung, akademisi Universitas Esa Unggul Jakarta, Jamiluddin Ritonga, juga menganggap aspirasi tersebut wajar.

Menurutnya, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi, termasuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap seorang pejabat negara.

"Ekspresi semacam ini semestinya dinilai normal, sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum dan demokrasi, tidak perlu dicela," ujar Jamiluddin, Minggu 27 April 2025.

Namun, Jamiluddin menegaskan bahwa apabila aspirasi tersebut berubah menjadi upaya kudeta atau perebutan kekuasaan secara inkonstitusional, maka hal itu harus ditindak tegas.

wacana pemakzulan gibran rakabuming raka, ini tanggapan para tokoh nasional                            koranlinggaupos.id - usulan pemakzulan wakil presiden gibran rakabuming raka yang disuarakan oleh sebagian purnawirawan tni-polri belakangan ramai diperbincangkan.
wacana pemakzulan ini memantik beragam tanggapan dari tokoh nasional, baik dari kalangan politikus, akademisi, hingga pejabat senior.
direktur eksekutif trias politika strategis, agung baskoro, menilai bahwa usulan pemakzulan  tersebut sah-sah saja dalam sistem demokrasi.
menurutnya, apa yang dilakukan para purnawirawan itu merupakan bagian dari ekspresi politik yang dijamin konstitusi.
baca juga:besaran thr presiden prabowo dan wapres gibran 2025, segini jumlahnya!
"usulan pemakzulan gibran merupakan salah satu dari delapan poin yang disampaikan para purnawirawan.
dalam kerangka demokrasi, ini bisa dianggap sebagai bentuk aspirasi yang sah," kata agung, sabtu 26 april 2025 seperti dikutip koranlinggaupos.id dari tribunnews.
namun demikian, agung menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada dasar hukum yang kuat untuk memakzulkan gibran.
ia menyebut, selama enam bulan pemerintahan berjalan, gibran tidak menunjukkan tindakan inkonstitusional yang bisa dijadikan alasan pemakzulan.
baca juga:deddy corbuzier resmi jadi stafsus menhan, ini daftar artis yang masuk pemerintahan prabowo-gibran
seirama dengan agung, akademisi universitas esa unggul jakarta, jamiluddin ritonga, juga menganggap aspirasi tersebut wajar.
menurutnya, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi, termasuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap seorang pejabat negara.
"ekspresi semacam ini semestinya dinilai normal, sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum dan demokrasi, tidak perlu dicela," ujar jamiluddin, minggu 27 april 2025.
namun, jamiluddin menegaskan bahwa apabila aspirasi tersebut berubah menjadi upaya kudeta atau perebutan kekuasaan secara inkonstitusional, maka hal itu harus ditindak tegas.
baca juga:pdip pecat jokowi, gibran, bobby dan 24 kader, golkar siap tampung?
ia menambahkan, permintaan pemakzulan seharusnya cukup ditampung oleh mpr, untuk kemudian diproses secara konstitusional jika memenuhi syarat.
di sisi lain, ketua umum partai nasdem, surya paloh, memberikan pandangan berbeda. ia menilai usulan pemakzulan terhadap gibran terlalu berlebihan dan tidak tepat.
"meresolusi dengan memakzulkan, menurut saya, dengan segala hormat, kurang tepat," ujar paloh dalam acara di nasdem tower, jakarta pusat, sabtu 26 april 2025.
ia menegaskan, gibran selama ini tidak terlibat dalam skandal ataupun pelanggaran serius.
baca juga:pdip resmi pecat jokowi, gibran, dan bobby, ini respons ahy 
paloh juga menyayangkan bahwa usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan yang notabene memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keutuhan bangsa.
berbeda dengan paloh, mantan kepala bin, am hendropriyono, justru memandang aspirasi tersebut sebagai bagian dari hak warga negara.
"negara ini bebas berpendapat. jadi, mereka menyampaikan aspirasi, boleh saja," kata hendropriyono di hotel borobudur, jakarta, sabtu 26 april 2025.
presiden prabowo subianto pun menanggapi dengan bijak. ia meminta agar seluruh aspirasi itu dipelajari lebih dulu sebelum diambil langkah lebih lanjut.
baca juga:pemecatan shin tae-yong jadi sorotan, warganet bandingkan wapres gibran
"presiden perlu mempelajari isi dan konteks usulan itu satu per satu, karena ini menyangkut hal-hal fundamental," kata wiranto, mewakili pernyataan presiden prabowo dalam konferensi pers di istana kepresidenan, kamis 24 april 2025.
sebelumnya, beredar dokumen berisi delapan tuntutan dari forum purnawirawan tni-polri, yang ditandatangani oleh sejumlah jenderal purnawirawan ternama seperti fachrul razi dan tyasno soedarto.
salah satu tuntutan mereka adalah mengusulkan pergantian wakil presiden kepada mpr, dengan alasan keputusan mahkamah konstitusi terkait syarat pencalonan dianggap melanggar prosedur hukum.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 7 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan