Daripada Berpolemik, Simak 3 Aturan Perangkingan Penentu Kelulusan dan Penempatan PPPK

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Minggu , 07 Jan 2024 - 20:27

Dr Rusmana Dewi - Pengamat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan -Foto : Dokumen Pribadi -Dr Rusmana Dewi

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Sejak bergulirnya program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), umumnya pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap proses seleksi guru ASN-PPPK.

Pengamat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Rusmana Dewi saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID, Ahad 7 Januari 2024 mengatakan keberadaan guru PPPK dinilai sebagai jalan keluar bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer sekaligus memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan di daerah.

Sebagaimana diketahui proses pengangkatan tenaga honorer dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.

Sedangkan PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1).

Penerimaan PPPK dilaksanakan melaluiseleksi objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Kata DR Rusmana Dewi, memperhatikan persyaratan pengangkatan tenaga honorer maupun PPPK sudah jelas bahwa prosedurnya melalui seleksi tes kompetensi untuk mendapatkan kesesuaian antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan dengan kualifikasi calon pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut.

Artinya, dosen Universitas PGRI Silampari (UNPARI) Lubuklinggau ini mengatakan merekrut tenaga honorer maupun PPPK prosedurnya harus melalui seleksi dan tes kompetensi, tidak seperti yang terjadi selama ini dimana semua unit istansi mengangkat Tenaga Honorer tanpa melalui seleksi.

Demikian halnya apabila Tenaga Honorer maupun PPPK apabila ingin menduduki jabatan CPNS, harus melamar dan mengikuti prosedur sebagaimana dipersyaratkan, bukan diangkat secara otomatis.

Lahirnya UU ASN menjadi harapan baru untuk memulai manajemen PPPK secara profesional.

Sebagaimana diamanatkan UU ASN bahwa manajemen PPPK didasarkan pada sistem merit yang menekankan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dengan rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan manajemen PPPK mengarahkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Di balik harapan dan impian guru honorer ada angin segar mereka berpeluang seleksi PPPK.

daripada berpolemik, simak 3 aturan perangkingan penentu kelulusan dan penempatan pppk                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - sejak bergulirnya program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi (kemendikbudristek), umumnya pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap proses seleksi guru asn-pppk. 
pengamat pendidikan provinsi sumatera selatan (sumsel), dr rusmana dewi saat diwawancara koranlinggaupos.id, ahad 7 januari 2024 mengatakan keberadaan guru pppk dinilai sebagai jalan keluar bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer sekaligus memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan di daerah.
sebagaimana diketahui proses pengangkatan tenaga honorer dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.
sedangkan pppk adalah wni yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (uu nomor 5 tahun 2014 pasal 1).
baca juga:tahun 2024 pemerintah buka peluang alumni sd jadi pppk, simak 7 perbedaan pppk dan pns
penerimaan pppk dilaksanakan melaluiseleksi objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
kata dr rusmana dewi, memperhatikan persyaratan pengangkatan tenaga honorer maupun pppk sudah jelas bahwa prosedurnya melalui seleksi tes kompetensi untuk mendapatkan kesesuaian antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan dengan kualifikasi calon pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut. 
artinya, dosen universitas pgri silampari (unpari) lubuklinggau ini mengatakan merekrut tenaga honorer maupun pppk prosedurnya harus melalui seleksi dan tes kompetensi, tidak seperti yang terjadi selama ini dimana semua unit istansi mengangkat tenaga honorer tanpa melalui seleksi.
demikian halnya apabila tenaga honorer maupun pppk apabila ingin menduduki jabatan cpns, harus melamar dan mengikuti prosedur sebagaimana dipersyaratkan, bukan diangkat secara otomatis.
baca juga:ribuan pelamar pppk datang ke rsud siti aisyah lubuklinggau, ini tes kesehatan dan biaya yang harus disiapkan
lahirnya uu asn menjadi harapan baru untuk memulai manajemen pppk secara profesional.
sebagaimana diamanatkan uu asn bahwa manajemen pppk didasarkan pada sistem merit yang menekankan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dengan rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
kebijakan manajemen pppk mengarahkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pppk berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
di balik harapan dan impian guru honorer ada angin segar mereka berpeluang seleksi  pppk.
baca juga:bahas polemik pppk muratara, dprd pertemuan dengan panselnas
meski akhir-akhir ini masih saja ada muncul berbagai masalah di tiap daerah. ketidakpahaman atau ketidakjelasan dengan aturan dan kebijakan kerap kali memunculkan masalah. 
apalagi ada perubahan aturan tentang seleksi cpns mau pun pppk.
bagaimana peserta yang sudah memiliki kode p atau guru honorer yang telah lulus passing great (pg), baik guru honorer yang lulus pg tahun 2021, lulus pg tahun 2022, lulus pg tahun 2023? 
apakah mereka akan masuk yang diuntungkan pada seleksi tahun 2024? ada harapan untuk guru honorer lulusan pg tahun 2021 mereka tinggal menunggu mekanisme penempatan.
baca juga:pensiunan, pns, tni, polri naik gaji 2024, bagi pppk ini besaran gajinya capai rp5,2 juta
selanjutnya guru honorer lulus seleksi tahun 2022, tahun 2023 diwajibkan untuk mengikuti tes kembali. artinya mereka harus membuat akun kembali. 
mekanisme seleksi pppk semakin hari ada perubahan, yaitu penggunaan computer assisted test (cat) badan kepegawaian negara (bkn).
sebelumnya, tes menggunakan aplikasi mandiri kemendikbudristek. badan kepegawaian negara (bkn) menerbitkan kembali prosedur pelaksanaan seleksi dengan metode computer assisted test (cat), yang sebelumnya diatur dalam peraturan bkn nomor 50 tahun 2019 diubah menjadi peraturan bkn nomor 2 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode cat bkn tanggal 29 maret 2021. 
perubahan prosedur penyelenggaraan seleksi cat bkn ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan kondisi dan kebutuhan.
baca juga:pelamar pppk lubuklinggau harus teliti dalam pemberkasan, cek dokumen yang wajib kamu kirim
salah satunya seperti penambahan spesifikasi teknis berupa kamera dan sistem operasi minimal yang harus tersedia pada komputer yang digunakan peserta. prosedur seleksi cat bkn lewat peraturan bkn ini mencakup tahapan persiapan seleksi, pelaksanaan seleksi, dan pelaporan seleksi. 
adapun tahapan seleksi yang dilaksanakan dengan metode cat bkn mencakup seleksi calon pegawai negeri sipil (pns), seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), seleksi sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain aparatur sipil negara (asn).
yang menjadi persoalan bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyikapi kebutuhan tenaga kerja terutama pppk guru? apakah sudah sesuai dengan prosedur? paham dengan mekanismenya?
sebab, kata ibu dengan nama pena rd kedum tersebut, hingga saat ini masih saja terjadi masalah-masalah kecil di daerah-daerah yang kerap menjadi bahan perbincangan. 
baca juga:tuntaskan polemik pppk muratara, dprd desak bupati surati bkn
dikutip dari wartaguru.id dijelaskan ada tiga aturan perangkingan yang menjadi penentu kelulusan dan penempatan pppk guru tahun 2023: 
pertama, peringkat termasuk urutan penempatan.
seperti yang kita ketahui, peserta pendaftar pppk guru 2023 dibagi ke dalam beberapa kategori.
kelulusan dan penempatan akan diberikan prioritas kepada pelamar kategori p1.
baca juga:suara guru muratara : rekrutmen pppk berdasarkan cat atau batalkan saja semua
di dalam kategori p1, terdapat urutan prioritas, yakni thk-ii, honorer sekolah negeri, lulusan ppg, dan honorer swasta.
bagi p1, penempatan dilakukan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki, mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia.
individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sesuai kebutuhan.
jika tidak ada kebutuhan di tempat tugasnya, akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan.
baca juga:pelamar pppk merasa dicurangi, ini 10 jawaban kepala disdik dan bkpsdm muratara
prioritas penempatan didasarkan pada urutan prioritas thk-ii, honorer sekolah negeri, lulusan ppg, dan honorer swasta.
jika terdapat nilai yang sama dalam satu kategori, pertimbangan dilakukan berdasarkan hasil kompetensi teknis, manajerial sosial kultural, wawancara, dan usia.
setelah itu, jika masih ada formasi atau kuota tersedia, dapat diisi oleh peserta p2 dengan peringkat terbaik, dan seterusnya p3, dan seterusnya.
kedua, peringkat dilakukan per mata pelajaran per instansi.
baca juga:bupati, bkpsdm, dan disdik mediasi, pelamar pppk muratara: kami butuh solusi
aturan ini berlaku untuk pesaing di antara guru mata pelajaran di satu instansi.
misalnya, dalam kasus ini adalah formasi untuk guru pai (pendidikan agama islam) di dinas pendidikan kabupaten/kota tertentu.
jumlah formasi yang tersedia adalah 16 guru pai yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawah naungan dinas pendidikan tersebut.
jumlah peserta pelamar adalah 21 guru, terdiri dari p1 (2 pelamar), p2 (1 pelamar), p3 (8 pelamar), dan p4 (10 pelamar).
baca juga:bupati muratara tanggapi nilai cat pppk guru berubah, tidak disini saja daerah lain juga
kelulusan atau penempatan akan diberikan kepada p1, p2, dan p3 karena masih ada kebutuhan formasi.
sisanya, 5 formasi yang kosong akan bersaing di antara peserta p4 dengan peringkat terbaik.
tiga, penentuan urutan berdasarkan hasil seleksi mengacu pada masing-masing mekanisme. 
dalam penugasan pppk guru tahun 2023, terdapat dua mekanisme berbeda, yakni, 
baca juga:pelamar pppk guru heran nilai cat berubah, ini tanggapan ketua komisi 1 dprd muratara
pertama, penempatan guru pg tahun 20221 (untuk guru p1) : a) p1 akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimilikinya dengan memperhitungkan kebutuhan dan kuota formasi yang ada. b) individu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. jika tidak ada kebutuhan di tempat tugas awalnya, penempatan akan dilakukan di satuan pendidikan yang memerlukan. c) prioritas penempatan ditentukan berdasarkan kategori pelamar, dengan urutan prioritas thk-ii, honorer sekolah negeri, lulusan ppg, dan honorer swasta. d) jika terdapat pelamar dalam satu kategori dengan nilai yang sama, penentuan akan mempertimbangkan nilai kompetensi teknis, kemudian manajerial sosial kultural, wawancara, dan usia. 
kedua, mekanisme seleksi menggunakan cat (p2, p3, dan p4)
a) seleksi menggunakan cat akan dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi pppk guru setelah penempatan guru p1.
b) seleksi mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. tiga pelamar dengan nilai tertinggi pada seleksi tersebut, dari jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi, akan melanjutkan seleksi wawancara.
c) individu akan ditempatkan pada tugas masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang ada. jika tidak ada kebutuhan di tempat tugas awalnya, penempatan akan dilakukan di satuan pendidikan yang memerlukan.
baca juga:pelamar pppk muratara heran nilai cat berubah, sebut digeser anak kandung kepala opd 
4) pengisian formasi akan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, dengan kebutuhan formasi thk-ii (p2) diutamakan, diikuti oleh honorer negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun (p3) dan lulusan ppg atau guru non asn (p4).
5) jika masih ada persaingan untuk penempatan, keputusan akan mempertimbangkan bobot nilai hasil seleksi cat bkn, dengan kompetensi teknis 50%, manajerial – sosiokultural 30%, dan wawancara 20%.
berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas terkait dengan aturan perangkingan pppk guru yang wajib diketahui oleh para pendaftar pppk guru 2023 sebagai penentu kelulusan dan penempatan.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 8 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan