Bupati Musi Rawas Terima Penghargaan Paritrana Award 2024, Berikut Peraih Penghargaan

KORANLINGGAUPOS.ID - Kabupaten Musi Rawas meraih peringkat pertama pada ajang Paritrana Award tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk kategori pemerintahan kabupaten/kota.

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud yang menerima langsung penghargaan Paritrana Award 2024 dari Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Penyerahan penghargaan Paritrana Award 2024 berlangusng di Hotel Arya Duta Palembang, Rabu 27 Agustus 2025.

Didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lubuklinggau, Verdika Agnesia, Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengucapkan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima.

Bupati Musi Rawas Terima Penghargaan Paritrana Award 2024, Berikut Peraih Penghargaan --FOTO : Prokopim/ig

Paritrana Award adalah penghargaan tahunan dari pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu penghargaan Paritrana Award tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan UMKM yang berkinerja optimal dalam mendukung dan mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penghargaan Paritrana Award bertujuan untuk mendorong terwujudnya universal coverage perlindungan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Terkhusus dapat memberikan perlindungan bagi pekerja rentan dan pekerja informal.

Pada tahun ini, yang meraih penghargaan Paritrana Award 2024 kategori pemerintahan ialah Kabupaten Musi Rawas, Kota Prabumulih dan Kabupaten Lahat.

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru menyampaikan Penghargaan Paritrana Award adalah penghargaan tertinggi dalam bidang perlindungan ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, menyampaikan bahwa Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekedar program pemerintah, namun menjadi investasi bangsa dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Hingga 31 Desember 2024 cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Rawas sebesar 45% dati total 133.490 tenaga kerja.

Jumlah tersebut berasal dari kepesertaan perusashaan Besar hingga UKM dan kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) atau sektor informal,