Jumlah Anggota DPRD Musi Rawas 40 Orang Utusan Dari 5 Dapil

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 02 Oct 2025 - 15:56

Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi.-dokumen Sekwan Musi Rawas-

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - Jumlah anggota DPRD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.

Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi.

Hal itu diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum pada Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Seketaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Musi Rawas, Elbaroma, S.E, M.Si mengatakan, jumlah Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas 40 orang dibagi menjadi 5 daerah pemilihan (Dapil) yakni :

1. Dapil Musi Rawas 1 ada 9 kursi kecamatan tugumulyo, muara beliti, purwodadi

2. Dapil Musi Rawas 2 ada 7 kursi kecamatan STL Ulu terawas, Selangit dan Sumber harta.

3. Dapil Musi Rawas 3, ada 10 kursi terdiri 2 kecamatan Muara Lakitan dan Megang sakti

4. Dapil Musi Rawas 4, ada 7 kursi terdiri 2 kecamatan Muara kelingi dan Tuah negeri

5. Dapil Musi Rawas 5, sebanyak 4 kecamatan yakni Jayaloka, BTS Ulu, Tiang Pumpung Kepungut dan Suka Karya.

jumlah anggota dprd musi rawas 40 orang utusan dari 5 dapil                            musi rawas, koranlinggaupos.id - jumlah anggota dprd ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi.
hal itu diatur berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum pada pasal 8 ayat (3) huruf d.
seketaris dewan (sekwan) kabupaten musi rawas, elbaroma, s.e, m.si mengatakan, jumlah anggota dprd kabupaten musi rawas 40 orang dibagi menjadi 5 daerah pemilihan (dapil) yakni : 
baca juga:ketua dprd musi rawas laksanakan reses tematik, fokus menampung aspirasi dibidang pendidikan dan kesehatan
baca juga:ratusan honorer non data base bkn datangi dprd musi rawas, ketua dprd menangis
1. dapil musi rawas 1 ada 9 kursi kecamatan tugumulyo, muara beliti, purwodadi
2. dapil musi rawas 2 ada 7 kursi kecamatan stl ulu terawas, selangit dan sumber harta.

3. dapil musi rawas 3, ada 10 kursi terdiri 2 kecamatan muara lakitan dan megang sakti
4. dapil musi rawas 4, ada 7 kursi terdiri 2 kecamatan muara kelingi dan tuah negeri
baca juga:tegas atur pesta malam, dprd musi rawas bakal buat raperda inisiatif tentang adat
baca juga:ratusan honorer non data base bkn datangi dprd musi rawas, ketua dprd menangis
5. dapil musi rawas 5, sebanyak 4 kecamatan yakni jayaloka, bts ulu, tiang pumpung kepungut dan suka karya. 
ketentuan tersebut berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2024.
"jumlah anggota dprd kabupaten musi rawas 40 orang diatur di pkpu nomor 6 tahun 2023," katanya kepada koranlinggaupos.id.

ia menyebutkan, anggota dprd kabupaten musi rawas dipilih oleh rakyat atau warga kabupaten musi rawas yang mempunyai hak pilih, usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. pemilihan dilaksanakan dalam pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan 5 tahun sekali.
baca juga:ketua dprd musi rawas laksanakan reses tematik, fokus menampung aspirasi dibidang pendidikan dan kesehatan
baca juga:pengesahan raperda rtrw ditunda, ketua pansus ii dprd musi rawas ungkap penyebabnya
hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 22 e (2) undang–undang dasar republik indonesia tahun 1945. masa jabatan anggota dprd kabupaten musi rawas 5 tahun.
setelah pemilu kpu penetapan anggota dprd yang terpilih. selanjutnya anggota dprd kabupaten musi rawas dilantik oleh ketua pengadilan negeri (pn).
setelah anggota dprd dilantik, dalam menentukan ketua dprd dan wakil ketua dprd berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.
ketentuan tersebut diatur dalam pasal 376 (2) undang–undang no 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan  rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
baca juga:pegawai non asn non database minta dprd musi rawas diperjuangkan nasib mereka
baca juga:raperda tata ruang ditunda pembahasannya, dprd musi rawas sahkan tiga raperda
hasil pemilu 2024 sebanyak  9 parpol dapat kursi di dprd musi rawas dengan rincian partai golkar dapat 7 kursi, pdip juga 7 kursi, partai gerindra 6 kursi.
lalu, partai nasdem dan pks masing-masing 5 kursi, pan 4 kursi, partai demokrat 3 kursi dan pkb 2 kursi, sedangkan pbb 1 kursi.
dprd kabupaten musi rawas teri dari 1 orang ketua dan dua orang wakil ketua.
tiga besar partai pemenang pemilu 2024 di kabupaten musi rawas partai golkar dan pdip sama-sama dapat 7 kursi namun beda jumlah suara sehingga yang menjadi ketua dprd dari partai golkar, wakil ketua i dari pdip dan wakil ketua ii dari partai gerindra.
baca juga:rapat paripurna dprd musi rawas, begini jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi
baca juga:pengesahan raperda rtrw ditunda, ketua pansus ii dprd musi rawas ungkap penyebabnya
ketua dprd musi rawas, firdaus cik olah, s.e dari partai golkar, wakil ketua i azandri, s.ip dari pdi-p dan apt yani yadika saputra, s.farm dari partai gerindra.
untuk diketahui di dprd ada alat kelengkapan dewan (akd) yang terdiri dari komisi. ada 4 komisi di dprd musi rawas yakni komisi i, komisi ii, komisi ii dan komisi iv.   
disamping itu ada juga fraksi. lalu apa tugas komisi dan fraksi ?
tugas komisi di dprd membahas dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang tertentu.
baca juga:ketua dprd musi rawas laksanakan reses tematik, fokus menampung aspirasi dibidang pendidikan dan kesehatan
baca juga:raperda tata ruang ditunda pembahasannya, dprd musi rawas sahkan tiga raperda
sedangkan tugas fraksi untuk mewakili kepentingan partai politik dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
secara umum fungsi dprd ada 3 yakni fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan.
secara detail tugas dan fungsi dprd yakni membentuk peraturan daerah (perda)  bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda tentang apbd yang diajukan bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan apbd.
memilih bupati dan wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.
baca juga:ratusan honorer non data base bkn datangi dprd musi rawas, ketua dprd menangis
baca juga:tegas atur pesta malam, dprd musi rawas bakal buat raperda inisiatif tentang adat
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah.
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaran pemerintah daerah.
baca juga:massa kader hmi datangi dprd musi rawas sampaikan 10 tuntutan, begini jawaban firdaus cik olah
baca juga:pegawai non asn non database minta dprd musi rawas diperjuangkan nasib mereka
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
sedangkan fungsi dprd diantaranya : membentuk peraturan daerah, pengawasan anggaran dan pengawasan.
dalam melaksanakan tugas dprd, ada sekretariat dipimpin oleh sekretaris dewan (sekwan).
baca juga:pansus ii dprd musi rawas bahas raperda rtrw dan rpjmd, sayang banyak kepala opd tak hadir
baca juga:pansus ii dprd musi rawas bahas raperda rtrw dan rpjmd, sayang banyak kepala opd tak hadir
sekwan merupakan pejabat eselon ii yang ditunjuk oleh bupati. sekwan diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas persetujuan pimpinan dprd.
tugas sekwan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dprd, menyelenggarakan administrasi keuangan, menjalankan tugas dan fungsi dprd.
menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
dalam melaksanakan tugasnya sekwan dibantu 3 kepala bagian, 9 kepala sub bagian, para staf asn dan tenaga honorer.
baca juga:ratusan honorer non data base bkn datangi dprd musi rawas, ketua dprd menangis
baca juga:ketua dprd musi rawas laksanakan reses tematik, fokus menampung aspirasi dibidang pendidikan dan kesehatan
pejabat dibawah sekwan ada 12 orang dengan rincian jabatan sebagai berikut :
1. kabag umum dan kepegawaian dibantu 3 kasubag : a) kasubag tata usaha dan kepegawaian b) kasubag rumah tangga c) kasubag perlengkapan
2. kabag persidangan dan perundang – undangan a) jabatan fungsional legislatif b) jabatan fungsional analisis perancangan peraturan perundang – undangan legislatif c) jabatan fungsional humas dan protokol
3. kabag keuangan d) kasubag pembukuan dan pelaporan e) kasubag verifikasi dan perbendaharaan f) kasubag anggaran dan program.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 3 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan