Belum 1 Bulan Menjabat Kasat Reskrim Banyuasin, Dilaporkan ke Polda Sumsel

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Kamis , 21 Mar 2024 - 14:55

Belum sebulan menjabat Kasat Reskrim Polres Banyuasin, AKP TP mendapati dirinya terjerat dalam kontroversi--Foto : Dhaka R Putra

Laporan itupun lalu diproses oleh Satreskrim Polres Banyuasin, dan pada 1 Februari lalu.

Kliennya tersebut melayangkan gugatan perdata ke PN Pangkalan Balai dengan turut tergugat merupakan pihak yang melaporkannya ke polres Banyuasin.

Harusnya, selaku penyidik yang sudah mengetahui ST Kapolri jika ada kasus sama yang dilaporkan ke perdata harus ditunda terlebih dulu proses hukum pidananya,” ungkap Septiani.

Tak hanya itu ada dugaan pula sebagaimana penjelasan pihak keluarga Basri jika pada saat penangkapan tidak ditunjukkan surat penangkapan sehingga diduga cacat prosedural.

Dijelaskannya, gugatan perdata yang dilayangkan ke PN Pangkalan Balai sehubungan dengan persoalan tanah kepada tergugat I mengembalikan 1.393 hektare lahan plasma dengan menambah jumlah CPP berdasarkan Jumlah SK Bupati Banyuasin seluas 898 hektar.

Kami meminta kepada Kapolda Sumsel diungkapkannya, untuk dapat memerintahkan dihentikannya lebih dulu proses hukum dan meminta penyidik agar melepaskan klien kami.

Hingga proses gugatan perdata yang kami layangkan ada keputusan,” pinta Septiani.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Banyuasin memastikan jika penangkapan dan penahanan terhadap seorang petani plasma di Kabupaten Banyuasin bernama Basri yang dilaporkan dengan dugaan penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan SOP.

Penyidik kami sudah sesuai SOP, kebetulan saya yang mimpin gelar perkara juga,” ungkapnya.

Jika kemudian menurut yang bersangkutan tidak sesuai dengan prosedur, itu hak mereka.

Akan tetapi ia dapat memastikan jika tim penyidik telah melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kalau memang menurut ybs tidak sesuai prosedur, itu hak dari mereka untuk mengajukan upaya-upaya,” ucapnya.(*)

belum 1 bulan menjabat kasat reskrim banyuasin, dilaporkan ke polda sumsel                            banyuasin, koranlinggaupos.id - belumlah genap satu bulan menjabat kasat reskrim polres banyuasin, akp tp dilaporkan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan ke propam polda sumsel.
oknum kasat reskrim polres banyuasin, akp tp ini bersama sejumlah anggotanya dilaporkan ke propam polda sumsel diduga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang petani plasma di kabupaten banyuasin bernama basri.
laporan tersebut muncul atas dugaan penyalahgunaan jabatan, meskipun kasus ini tengah berada dalam proses perdata.
adanya tindakan penangkapan dan penahanan tersebut hingga mencuat diduga melanggar surat kapolri yang menyatakan kasus pidana yang masih dalam proses perdata seharusnya ditangguhkan hingga putusan perdata dikeluarkan.
baca juga:wbp bisa teleponan gratis, lapas narkotika kelas iia muara beliti ada wartelsuspas
kami melaporkan oknum kasatreskrim polres banyuasin dan anak buahnya karena melakukan penangkapan terhadap klien kami. dengan tidak mengindahkan surat telegram kapolri,” ungkap septiani,sh dari yayasan bantuan hukum sumsel berkeadilan (ybh ssb), kuasa hukum baharudin, dalam pernyataannya setelah melaporkan kasus ini ke unit yanduan bid propam polda sumsel pada rabu 20 maret 2024.
menurut septiani, pada 2 september 2023, kliennya dilaporkan ke polres banyuasin terkait dugaan penggelapan dalam jabatan.
kliennya adalah pengurus koperasi cahaya bersama sawit banyuasin dan laporan tersebut berasal dari perusahaan sawit yang membuka plasma.
“dua hari yang lalu dilakukan penangkapan terhadap klien kami padahal telah melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan ke pengadilan negeri pangkalan balai,” ungkapnya.
baca juga:momen mensos tri rismaharini, nangis di tengah rapat kerja komisi viii dpr ri pada selasa 19 maret 
dipropamkan akp pt dan sejumlah anggotanya itu dinilai menyalahi aturan surat telegram (st) kapolri bahwa proses hukum terhadap kasus pidana yang masih ada gugatan perdata haruslah ditangguhkan menunggu putusan dari kasus perdata.
awal kasus ini bermula pada 2 september 2023 silam kliennya dilaporkan ke polres banyuasin, terkait kasus dugaan melakukan penggelapan dalam jabatan.
kata septiani kliennya itu pengurus koperasi cahaya bersama sawit banyuasin.
yang melaporkan kliennya dari pihak perusahaan sawit yang membuka plasma.
baca juga:perampok mobil warga musi rawas ternyata residivis asal muratara, sempat menembak polisi 
laporan itupun lalu diproses oleh satreskrim polres banyuasin, dan pada 1 februari lalu.
kliennya tersebut melayangkan gugatan perdata ke pn pangkalan balai dengan turut tergugat merupakan pihak yang melaporkannya ke polres banyuasin.
harusnya, selaku penyidik yang sudah mengetahui st kapolri jika ada kasus sama yang dilaporkan ke perdata harus ditunda terlebih dulu proses hukum pidananya,” ungkap septiani.
tak hanya itu ada dugaan pula sebagaimana penjelasan pihak keluarga basri jika pada saat penangkapan tidak ditunjukkan surat penangkapan sehingga diduga cacat prosedural.
baca juga:irt di lubuklinggau jadi korban dukun gusnardi, modusnya bahaya banget
dijelaskannya, gugatan perdata yang dilayangkan ke pn pangkalan balai sehubungan dengan persoalan tanah kepada tergugat i mengembalikan 1.393 hektare lahan plasma dengan menambah jumlah cpp berdasarkan jumlah sk bupati banyuasin seluas 898 hektar.
kami meminta kepada kapolda sumsel diungkapkannya, untuk dapat memerintahkan dihentikannya lebih dulu proses hukum dan meminta penyidik agar melepaskan klien kami.
hingga proses gugatan perdata yang kami layangkan ada keputusan,” pinta septiani.
sementara itu saat dikonfirmasi, kasat reskrim banyuasin memastikan jika penangkapan dan penahanan terhadap seorang petani plasma di kabupaten banyuasin bernama basri yang dilaporkan dengan dugaan penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan sop.
baca juga:sebanyak 43 motor disita polres musi rawas, begini cara untuk mengambilnya kembali 
penyidik kami sudah sesuai sop, kebetulan saya yang mimpin gelar perkara juga,” ungkapnya.
jika kemudian menurut yang bersangkutan tidak sesuai dengan prosedur, itu hak mereka.
akan tetapi ia dapat memastikan jika tim penyidik telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (sop).
kalau memang menurut ybs tidak sesuai prosedur, itu hak dari mereka untuk mengajukan upaya-upaya,” ucapnya.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan