MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - Oknum pejabat yakni Tersangka Netty Herawati akan segera disidang.
Kamis 25 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau telah melimpahkan tersangka Netty Herawati ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Palembang.
Tersangka sebelumnya telah ditahan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, kini dipindahkan ke Lapas Perempuan Palembang.
Netty Herawati sebelumnya menjabat Kepala Bidang (Kabid) SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Mura).
BACA JUGA:Mantan Direktur Dilimpahkan Ke PN Tipikor Palembang
BACA JUGA:Oknum Kabid SD Dinas Pendidikan Musi Rawas Segera Disidang
Ia dilimpahkan berikut berkas perkara yakni dokumen dan uang Rp 170 juta diterima Panitera Pengganti (PP) PN Tipikor Palembang.
Tersangka Netty Herawati ditetapkan tersangka oleh Pidsus Kejari Lubuklinggau atas dugaan korupsi pengadaan makan minum Rumah Tahfidz di Musi Rawas Tahun anggaran 2021 dan 2022.
Saat dikonfirmasi KORANLINGGAUPOS.ID, Jumat 26 Juli 2024 Kajari Lubuklinggau Anita Asterida SH, MH melalui Kasi Intel Wenharnol membenarkan bahwa tersanka Netty sudah kita limpahkan kemarin ke PN Tipikor Palembang.
“Guna mempermudah persidangan secara tatap muka maka tersangka yang sebelumnya yang ditahan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau kita pindahkan juga ke Lapas Perempuan Palembang,” jelas Kasi Intel Wenharnol.
BACA JUGA:Begini Kondisi Terkini Rumah Tahfidz yang Dananya Diduga Dikorupsi Oknum Kabid SD Dinas Pendidikan
BACA JUGA:Mantan Kabid SD Dinas Pendidikan Musi Rawas Jadi Tersangka, Berikut Kronologi Lengkap Kasusnya
Kata Wenharnol, dalam waktu dekat Tersangka Netty akan jalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang dengan JPU Kejari Lubuklinggau Sumaherti SH, dan Rahmawati SH.
Untuk sementara, tersangka dikenakan pasal yang dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tingak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun sampai 20 tahun penjara.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat berasal dari laporan masyarakat dan pihak Kejari langsung cek lapangan dan memanggil saksi-saksi serta ditemukan ada kerugian Negara setelah dihitung oleh pihak BPKP.