Kejari Lubuk Linggau Didemo, Massa Bawa Empat Tuntutan

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Selasa , 13 Aug 2024 - 21:49

PERALATAN : Sejumlah baleho dan peralatan yang akan dibawa Pendemo saat unjuk rasa di Kejari Lubuk Linggau.-Foto : Dok. Posko Orange -

Sebelum pelimpahan berkas ke Kejaksaan (P-21) di kepolisian kami juga sudah mengajukan permohonan Restorative Justice untuk dapat dilakukan di kepolisian khususnya pada pihak Polres Kota Lubuklinggau. Namun, dalam perjalanannya pihak kepolisian menjelaskan bahwa pihak Kejaksaan Negri Kota Lubuklinggau meminta untuk dilakukan Restorative Justice di ranah Kejaksaan mengingat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restorative maka kami mengikuti arahan dari pihak kepolisian untuk dilakukan RJ di ranah Kejaksaan.

Kemudian inilah yang kami katakan ketidak seriusan pihak Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, sampai saat ini ketika kami menanyakan proses kelanjutannya pihak kejaksaan terus beralasan dan tidak memberikan penjelasan terhadap kami dan keluarga.

Dari dua permaalahan diatas menjadi satu gambaran bagi masyarakat, bahwa di Kejaksaaan negeri vkota lubuklinggau masih banyak terdapat kekeliruan-kekeliruan yang sangat merugikan masayarakat.

Padahal jaksa memiliki azas dominus litis atau pengendali perkara yang seharusnya bisa melihat permasalahan secara objektif dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal diatas sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, Maka kami akan menggelar aksi massa dalam rangka memberikan catatan kritis dan menuntut pihak kejaksaan untuk dilakukannya perbaikan sesegera mungkin. (adi)

kejari lubuk linggau didemo, massa bawa empat tuntutan                              koranlinggaupos.id - ada empat tuntutan  yang akan diajukan tim posko orange saat menggeruduk kantor kejaksaan negeri (kejari) lubuk linggau.
rencana aksi akan dilakukan pada hari ini rabu 14 agustus 2024 di depan  kejari  lubuk linggau, jl depati said.
saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id, selasa 13 agustus 2024 koordinator posko orange m arira fitra menyampaikan dalam aksi tersebut ada empat tuntutan yang akan mereka sampaikan.
keempat tuntutan itu yakni kejaksaan negeri (kejari) kota lubuk linggau dinilai telah gagal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maka mereka meminta copot kepala kejari lubuklinggau anita asterida, s.h., m.h karena telah melakukan pembiaran terhadap anggota yang melakukan penyelewengan. 
baca juga:himpun ‘korban praktek jual beli pasal’, posko orange bakal geruduk kejari lubuk linggau
baca juga:60 perkara korupsi dilaporkan ke kejari lubuklinggau, asn dihimbau kerja profesional
tuntutan kedua, hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap eko, arjun dan novriadi.
tuntutan ketiga, menuntut kejari lubuk linggaumencopot  jaksa hasbi dari jabatan dan lakukan proses hukum karena telah memutuskan tuntutan tidak sesuai dengan fakta – fakta kejadian di lapangan.
dan tuntutan keempat, hentikan segala bentuk praktik transaksi/jual beli pasal di lingkungan kejari lubuk linggau .
dijelaskan arira bahwa  dalam negara hukum, keberadaan kejaksaan atau penuntutan umum merupakan bagian dari institusi yang memiliki kewenangan sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam hal penuntutan. 
baca juga:hari bhakti adhyaksa ke-64, kejari lubuklinggau bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo dan purnaja 
baca juga:massa desak kejari tindaklanjuti kasus bumd mura sempurna
ia mewakili kepentingan negara sekaligus publik, ia dianggap sebagai representasi atau kehadiran negara dalam melakukan penuntutan.
namun, salah satu isu yang cukup krusial terkait proses penegakan hukum difase penuntutan yang kewenangannya ada pada kejaksaan juga masih sangat minim jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penuntutan.
dalam hal ini posko orange menemukan kejanggalan yang terjadi di kejaksaan negeri kota lubuk linggau.
pertama, terkait upaya kriminalisasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang dialami oleh arjun, eko dan novriadi sebagai tumbal peredaran gelap narkotika di desa tanah periuk,  kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan.
baca juga:sidang putusan oknum camat di muratara ditunda, begini penjelasan hakim
baca juga:adik bupati muratara disidang, sengaja bakar beberapa rumah di rawas ilir
sebagai korban penyalahguna narkotika 
seharusnya eko,arjun dan novriadi mendapatkan perlindungan, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis namun dalam persidangan no.perkara 233/pid.sus/2024/pn llg dalam agenda tuntutan mereka justru diperlakukan sebagai penjahat dengan menjatuhkan tuntutan pasal 112 ayat (1) uu ri no.35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 132 ayat (1) uu no.35 tahun 2009 tentang narkotika pidana penjara selama 7 tahun 3 bulan.
kami memandang apa yang telah dituntut terhadap eko, arjun dan novriadi terdapat kekeliruan, kami akan berikan pertimbangan sebagai berikut jika eko, arjun dan novriadi dituntut dengan pasal 112 ayat 1 uu narkotika maka tuntutan ini tidak memenuhi unsur dan tidak objektif sesuai dengan fakta – fakta dilapangan. 
sebab, maksud dari pasal 112 ayat 1 adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 harus dipertimbangkan dengan niat untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain. jika digunakan sendiri artinya mereka sebagai pecandu dan jika dijual kembali artinya mereka sebagai pengedar. 
terdakwa eko, arjun dan novriadi menguasai narkotika tersebut dengan niat untuk dipakai sendiri, hal itu dibuktikan dengan tidak ditemukan barang bukti yang menguatkan mereka sebagai pengedar atau bandar antara lain  timbangan, plastik klip dengan jumlah yang banyak, uang hasil transaksi dengan jumlah yang besar, mereka tertangkap tangan, mereka tertangkap tidak sedang akan mengantarkan narkotika.
baca juga:begini pengakuan perampok yang sekap pelajar di musi rawas
baca juga:pencuri hp mahasiswa universitas bina insan bersaksi, begini fakta yang terungkap
benar bahwa eko, arjun dan novriadi memiliki dan menguasai namun mereka tidak memiliki niat untuk mengedarkan atau menjual narkotika tersebut. mereka membeli narkotika 100 ribu tersebut untuk digunakan dan sampai pada saat ini sipenjual atau penyedia narkotika tidak ditangkap oleh polisi musi rawas.
selanjutnya dalam frasa memiliki, menguasai atau menyimpan, baik dia sebagai korban penyalahguna, pengedar atau bandar pastilah memiliki, menyimpan dan menguasai terlebih dahulu dan yang harus diperhatikan kemudian adalah niatnya utntuk menjual atau untuk digunakan sendiri.
untuk kasus eko, arjun dan novriadi, jika memperhatikan surat edaran mahkamah agung no.4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
kedua, kami juga nemenukan ketidak seriusan pihak kejari kota lubuklinggau dalam menjalankan sistem hukum restorative justice dalam kasus perkara yang dialami oleh tersangka effran sanjaya dan billy paura. dalam hal ini sebagai pihak pelaku pencurian yang telah melakukan perdamaian, permintaan maaf dan pemulihan hak terhadap korban.
baca juga:himpun ‘korban praktek jual beli pasal’, posko orange bakal geruduk kejari lubuk linggau
baca juga:perkembangan terbaru kasus pembunuhan juru parkir terminal atas
sebelum pelimpahan berkas ke kejaksaan (p-21) di kepolisian kami juga sudah mengajukan permohonan restorative justice untuk dapat dilakukan di kepolisian khususnya pada pihak polres kota lubuklinggau. namun, dalam perjalanannya pihak kepolisian menjelaskan bahwa pihak kejaksaan negri kota lubuklinggau meminta untuk dilakukan restorative justice di ranah kejaksaan mengingat peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative maka kami mengikuti arahan dari pihak kepolisian untuk dilakukan rj di ranah kejaksaan. 
kemudian inilah yang kami katakan ketidak seriusan pihak kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, sampai saat ini ketika kami menanyakan proses kelanjutannya pihak kejaksaan terus beralasan dan tidak memberikan penjelasan terhadap kami dan keluarga.
dari dua permaalahan diatas menjadi satu gambaran bagi masyarakat, bahwa di kejaksaaan negeri vkota lubuklinggau masih banyak terdapat kekeliruan-kekeliruan yang sangat merugikan masayarakat.
padahal jaksa memiliki azas dominus litis atau pengendali perkara yang seharusnya bisa melihat permasalahan secara objektif dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
baca juga:buron yang rampas hp penyandang disabilitas asal jambi diringkus di pasar mambo lubuk linggau
berdasarkan hal-hal diatas sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, maka kami akan menggelar aksi massa dalam rangka memberikan catatan kritis dan menuntut pihak kejaksaan untuk dilakukannya perbaikan sesegera mungkin. (adi)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 14 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan