Gerindra Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Lubuk Linggau 2024, Termasuk PKS, PKB dan PDIP

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Kamis , 22 Aug 2024 - 21:45

Peneliti Pada Sumatera Initiative Research & Consulting Eka Rahman.-Foto : Dokumen-Linggau Pos.

KORANLINGGAUPOS.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU/XXII/2024 meminimalisir kemungkinan terjadinya Pilkada Musi Rawas dengan Calon Tunggal.

Pasalnya Putusan MK tersebut menurunkan prosentase syarat pencalonan dari 25 persen suara atau 20 persen kursi DPRD menjadi 8,5 % suara dari total suara sah pemilu di Kabupaten Musi Rawas.

Peneliti Pada Sumatera Initiative Research & Consulting Eka Rahman mengatakan konsekwensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU/XXII/2024 dengan sifatnya yang final dan binding terhadap penetapan inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) dan ayat (2) serta memberikan norma pengaturan baru terhadap Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 Tentang Pilkada.

Meski kemudian ada 'perlawanan' dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU/XXII/2024 dan putusan No. 70/PUU/XXII/2024, dengan kesepakatan mengembalikan kembali syarat minimal pencalonan kepada kalkulasi kursi DPRD.

Namun kesepakatan Baleg DPR RI tersebut harus berproses di internal sampai dengan rapat paripurna untuk dapat dinyatakan apakah kesepakatan tersebut merupakan sikap DPR terhadap putusan mahkamah.

Apalagi publik juga kemudian merespon sikap Baleg DPR RI tersebut secara negatif, dengan viralnya #peringatan darurat dan demontrasi mahasiswa.

Pada tataran teknis, jika kemudian putusan mahkamah yang bersipat final and binding tersebut berlaku dan mengikat secara hukum.

Maka akan berdampak pada sebagian daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan gejala Calon Tunggal, meski tidak semuanya.

"Dalam konteks wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara (MLM) misalnya, saya melihat bahwa (kemungkinan) perubahan syarat dukungan ini akan merubah peta kontestasi politik dalam Pilkada 2024," katanya.

Kabupaten Musi Rawas saja, untuk kontestasi Pilkada Kota Lubuklinggau lebih cenderung tetap dengan 2 kontestan yaitu ROIS dan YOK teRUS.

gerindra bisa usung calon sendiri di pilkada lubuk linggau 2024, termasuk pks, pkb dan pdip                            koranlinggaupos.id - putusan mahkamah konstitusi (mk) no. 60/puu/xxii/2024 meminimalisir kemungkinan terjadinya pilkada musi rawas dengan calon tunggal. 
pasalnya putusan mk tersebut menurunkan prosentase syarat pencalonan dari 25 persen suara atau 20 persen kursi dprd menjadi 8,5 % suara dari total suara sah pemilu di kabupaten musi rawas.
peneliti pada sumatera initiative research & consulting eka rahman mengatakan konsekwensi logis dari putusan mahkamah konstitusi no. 60/puu/xxii/2024 dengan sifatnya yang final dan binding terhadap penetapan inkonstitusionalitas pasal 40 ayat (3) dan ayat (2) serta memberikan norma pengaturan baru terhadap pasal 40 ayat (1) uu no. 10/2016 tentang pilkada. 
meski kemudian ada 'perlawanan' dari badan legislasi (baleg) dpr ri terhadap putusan mahkamah konstitusi (mk)  no.60/puu/xxii/2024 dan putusan no. 70/puu/xxii/2024, dengan kesepakatan mengembalikan kembali syarat minimal pencalonan kepada kalkulasi kursi dprd. 
baca juga:bawaslu harus netral saat sidang di mk 
baca juga:putusan mk bikin sulaiman kohar dan hj suwarti peluang nyalon pilkada 2024
namun kesepakatan baleg dpr ri tersebut harus berproses di internal sampai dengan rapat paripurna untuk dapat dinyatakan apakah kesepakatan tersebut merupakan sikap dpr terhadap putusan mahkamah. 
apalagi publik juga kemudian merespon sikap baleg dpr ri tersebut secara negatif, dengan viralnya #peringatan darurat dan demontrasi mahasiswa.
pada tataran teknis, jika kemudian putusan mahkamah yang bersipat final and binding tersebut berlaku dan mengikat secara hukum. 
maka akan berdampak pada sebagian daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan gejala calon tunggal, meski tidak semuanya. 
baca juga:kpu tak langgar hukum, putusan mk tidak mengubah pkpu 19/2023
baca juga:waw, pdi perjuangan bakal gugat mk dan kpu ke ptun
"dalam konteks wilayah musi rawas, lubuklinggau dan muratara (mlm) misalnya, saya melihat bahwa (kemungkinan) perubahan syarat dukungan ini akan merubah peta kontestasi politik dalam pilkada 2024," katanya.  
kabupaten musi rawas saja, untuk kontestasi pilkada kota lubuklinggau lebih cenderung tetap dengan 2 kontestan yaitu rois dan yok terus. 
demikian halnya dengan pilkada muratara akan berlangsung dengan 3 paslon yaitu : devi suhartoni-junius wahyudi, fiersa-efriansyah serta syarief hidayat-gusti rohmani. 
meskipun kalkulasi matematis di kota lubuklinggau perolehan suara partai gerindra dengan 17.930 suara melebihi 10% suara sah pileg 2024 sebanyak 137.003, cukup untuk mengusung bakal paslon h. sulaiman kohar-hendri juniansyah (suko-hj). 
baca juga:mk tolak gugatan sengketa pemilu 2024? mahfud : pasti ada yang datangi hakim mk untuk tolak gugatan phpu
baca juga:partai golkar muratara ajukan gugatan ke mk dan lapor ke dkpp 
namun sepertinya (1) partai gerindra sudah terlanjur secara formal mendorong bakal paslon yok terus serta (2) terlihat signal bahwa 'perceraian' suko-hj terdapat missed komunikasi dan sudah kehilangan chemistry antara keduanya. 
sementara parpol lain yang punya peluang raihan suara lebih dari 10% suara sah seperti pdip (16.566), pkb (20.033), pks (13.994) telah bergabung dengan koalisi partai gokar vs koalisi partai nasdem untuk mengusung rois dan yok terus.
hal berbeda dalam peta politik pilkada musi rawas jika putusan mahkamah digunakan sebagai syarat minimal dukungan oleh kpu, dimana taktik 'borong parpol' yang dilakukan oleh petahana hj. ratna machmud dan suprayitno (ramah pro) akan gagal jika 2 parpol yang belum memberikan dukungan yaitu pdip dan partai nasdem berbalik arah mendukung bakal paslon hj. suwarti-thamrin hasan (st 24). 
berbekal 45.354 suara sah, pdip sudah punya minimal dukungan suara lebih dari cukup untuk mengantar st 24 ke 'gelanggang kontestasi', karena sudah lebih dari 8,5 % suara dari total suara sah pemilu di kabupaten musi rawas 257.296 suara sah (jika tidak salah hitung).
baca juga:siap-siap, 22 april mk umumkan putusan perkara sengketa pilpres
baca juga:6 hakim mk disanksi, ini isi poin pelanggaran etik yang dilakukan anwar usman
demikian halnya dengan partai nasdem dengan  29.044, sudah memenuhi syarat mininal dukungan 8,5 % suara sah sebanyak 21.870.
jika pdip atau nasdem saja mengusung st 24, suara sudah cukup, apalagi jika pdip dan nasdem berkoalisi mendukung st 24 tentu akan lebih kompetitif. 
implikasi rumus putusan mahkamah, dalam konteks pilkada musi rawas, sebenarnya beberapa parpol lain juga memiliki midal suara lebih dari cukup untuk mendukung paslon misalnya : golkar (48.188), gerindra (41.944), serta pan (25.454). 
sayangnya parpol tersebut, telah memutuskan untuk berkoalisi dengan bapaslon petahana ramah pro. namun setidaknya, putusan mahkamah telah meminimalisir kemungkinan terjadinya pilkada musi rawas dengan calon tunggal. 
baca juga:putusan mk bisa jadi dasar sengketa 
baca juga:ridwan kamil dan suswono didukung kim plus, diyakini bisa atasi masalah jakarta bersama mantan menteri ini 
kepastiannya, tentu harus di lihat pada tahapan pendaftaran paslon tanggal 27 s/d 29 agustus 2024 mendatang : apakah pilkada musi rawas akan berlangsung dengan calon tunggal atau head to head antara ramah pro dan st 24.
narasi dan skenario dampak putusan mk tersebut, tentu harus menunggu dinamika yang terjadi di dpr ri.
apakah menerima putusan mahkamah diterapkan untuk menjadi acuan bagi kpu merubah pkpu no. 8/2024 tentang pencalonan atau dpr ri akan bersikeras untuk menolak putusan tersebut. 
ini setidaknya dapat dipastikan sampai tanggal 29 agustus 2024 dengan berakhirnya masa pendaftaran calon.
baca juga:laksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyelesaian sengketa ingatkan panwascam segera tindaklanjuti
baca juga:pilkada musi rawas pdi-p belum tentukan arah dukungan mau kemana?
hal lain adalah bahwa hitungan minimal syarat dukungan adalah kalkulasi pribadi (perkiraan) berdasarkan data keputusan kpud tentang perolehan suara pemilu 2024, berapa tepatnya jumlah minimal dukungan suara untuk pilkada di musi rawas dan kota lubuklinggau akan ditetapkan oleh kpud sebagai bagian dari persyaratan paslon.
"yang pasti dalam praktek bernegara, saya mempercayai adagium politiae legius non leges politii adoptandae. artinya bahwa politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum (aturan) yang harus tunduk pada kepentingan politik," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 23 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan