BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Jokowi Hapus, Buruan Cek Iuran per 17 September 2024

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 17 Sep 2024 - 12:11

BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Jokowi Hapus, Buruan Cek Iuran per 17 September 2024-Tangkap Layar -

Pada 2021, peserta membayar Rp 35.000 dan subsidi pemerintah Rp 7.000.

Kelas II: Rp 100.000 per bulan.

Kelas I: Rp 150.000 per bulan.

6. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarganya

Iuran sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan III/a, dibayar oleh pemerintah.

Denda dan Ketentuan Keterlambatan

- Iuran harus dibayar sebelum tanggal 10 setiap bulan.

- Denda keterlambatan berlaku apabila peserta mendapatkan pelayanan rawat inap dalam 45 hari setelah aktivasi kembali, sebesar 5 persen dari biaya awal pelayanan dikalikan jumlah bulan tertunggak.

Batas maksimal denda adalah Rp 30 juta, dan untuk PPU, denda ditanggung pemberi kerja.

Dengan perubahan ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan optimal bagi seluruh masyarakat, sekaligus menarik lebih banyak peserta BPJS Kesehatan di masa mendatang.

bpjs kesehatan kelas 1,2,3 jokowi hapus, buruan cek iuran per 17 september 2024                            koranlinggaupos.id- skema iuran bpjs kesehatan akan mengalami perubahan signifikan mulai juli 2025 dengan diterapkannya sistem kelas rawat inap standar (kris).
sistem bpjs kesehatan baru ini akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 yang sebelumnya digunakan.
perubahan sistem bpjs kesehatan ini tertuang dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 terkait jaminan kesehatan.
baca juga:begini 6 caranya cek rumah sakit rujukan bpjs kesehatan secara online 2024
baca juga:tunggakan bpjs masih tinggi, ini langkah pemkot lubuk linggau
menteri kesehatan, budi gunadi sadikin, menjelaskan bahwa iuran bpjs kesehatan akan diseragamkan menjadi satu tarif, meskipun implementasinya dilakukan secara bertahap.
penetapan iuran dan manfaat ini akan mulai diberlakukan secara penuh pada 1 juli 2025, sesuai pasal 103b ayat (8) dalam perpres 59/2024.
skema iuran saat ini
selama masa transisi, skema iuran yang berlaku masih mengikuti aturan lama, yaitu perpres 63 tahun 2022, yang membagi peserta bpjs kesehatan ke dalam beberapa kategori:
baca juga:bagi peserta bpjs kesehatan wajib tahu dengan persoalan ini, apa lagi penderita gagal ginjal
baca juga:begini 6 caranya cek rumah sakit rujukan bpjs kesehatan secara online 2024
1. penerima bantuan iuran (pbi)
iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. pekerja penerima upah (ppu) di lembaga pemerintahan
termasuk pegawai negeri sipil (pns), anggota tni, polri, dan pejabat negara.
baca juga:syarat buat skck di polres lubuk linggau, salah satunya wajib ada kartu bpjs
baca juga:bagi peserta bpjs kesehatan wajib tahu dengan persoalan ini, apa lagi penderita gagal ginjal
iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan; 4 persen dibayar pemberi kerja, dan 1 persen dibayar peserta.
3. ppu di bumn, bumd, dan swasta
sama dengan ppu di pemerintahan, iuran sebesar 5 persen dari gaji dengan skema 4 persen  dari pemberi kerja dan 1 persen dari peserta.
4. keluarga tambahan ppu (anak keempat, orang tua, mertua)
baca juga:begini 6 caranya cek rumah sakit rujukan bpjs kesehatan secara online 2024
baca juga:bpjs ketenagakerjaan, bisa buat cicil rumah, berikut syarat dan cara klaimnya
iuran sebesar 1% dari gaji per orang, dibayar oleh pekerja.
5. peserta pbpu dan bukan pekerja
skema ini bervariasi sesuai kelas perawatan:
kelas iii: rp 42.000 per bulan, dengan subsidi pemerintah.
baca juga:ada 12 layanan kesehatan tidak ditanggung oleh bpjs kesehatan mulai bulan agustus 2024
baca juga:begini 6 caranya cek rumah sakit rujukan bpjs kesehatan secara online 2024
pada 2021, peserta membayar rp 35.000 dan subsidi pemerintah rp 7.000.
kelas ii: rp 100.000 per bulan.
kelas i: rp 150.000 per bulan.
6. veteran, perintis kemerdekaan, dan keluarganya
baca juga:tunggakan bpjs masih tinggi, ini langkah pemkot lubuk linggau
baca juga:243.683 warga lubuk linggau sudah tercover bpjs
iuran sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok pns golongan iii/a, dibayar oleh pemerintah.
denda dan ketentuan keterlambatan
- iuran harus dibayar sebelum tanggal 10 setiap bulan.
- denda keterlambatan berlaku apabila peserta mendapatkan pelayanan rawat inap dalam 45 hari setelah aktivasi kembali, sebesar 5 persen dari biaya awal pelayanan dikalikan jumlah bulan tertunggak.
baca juga:segera dihapus! bpjs kesehatan kelas 1,2,3 , buruan cek iuran per 6 september 2024
baca juga:begini cara scaling gigi gratis pakai bpjs kesehatan, buruan cek 3 syaratnya!
batas maksimal denda adalah rp 30 juta, dan untuk ppu, denda ditanggung pemberi kerja.
dengan perubahan ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan optimal bagi seluruh masyarakat, sekaligus menarik lebih banyak peserta bpjs kesehatan di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 23 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan