Kritik Terhadap Pengawasan Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Bone Bolango

Reporter: Wahyu Hidayat N. Ahmadong |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Rabu , 04 Dec 2024 - 23:19

Wahyu Hidayat N. Ahmadong-Foto: Istimewa-

Pertama, perlu ada penguatan terhadap kapasitas sumber daya manusia di kedua lembaga tersebut.

Pengawas pemilu harus dilatih dengan baik agar mereka mampu menangani berbagai jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, termasuk penghinaan, dengan cara yang profesional dan objektif.

Pengetahuan yang mendalam tentang aturan-aturan kampanye dan pelanggaran yang bisa timbul harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan pengawas.

Kedua, pengawasan harus lebih proaktif.

Tidak cukup hanya menunggu laporan dari masyarakat atau tim paslon lainnya, tetapi pengawas pemilu harus aktif mencari dan memantau potensi pelanggaran yang bisa terjadi di lapangan.

Pemantauan media sosial, misalnya, harus dilakukan lebih intensif mengingat banyaknya ujaran kebencian atau penghinaan yang disebarkan melalui platform digital.

Dengan cara ini, Bawaslu bisa mencegah pelanggaran sejak dini dan tidak menunggu sampai pelanggaran tersebut sudah terjadi.

Ketiga, KPU dan Bawaslu harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Sanksi yang jelas dan konsisten akan memberikan efek jera dan memperkecil peluang terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Hal ini juga penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa aturan dalam pemilu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan bahwa ada konsekuensi hukum yang menanti bagi mereka yang melanggar.

kritik terhadap pengawasan pemilu dalam pemilihan kepala daerah 2024 di kabupaten bone bolango                            koranlinggaupos.id - pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten bone bolango 2024 menjadi sorotan publik, khususnya terkait dengan peran serta para juru kampanye (jurkam) setiap pasangan calon (paslon).
salah satu isu yang mencuat dalam pilkada kali ini adalah dugaan pelanggaran pemilu terkait penghinaan yang dilakukan oleh jurkam terhadap salah satu paslon atau pihak lain dalam proses kampanye. 
hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana lembaga negara terkait, seperti badan pengawas pemilu (bawaslu) dan komisi pemilihan umum (kpu), dapat berperan aktif dalam menegakkan aturan pemilu dan memastikan terciptanya pemilu yang adil dan bersih.
kinerja kpu dan bawaslu dalam menjaga keberlangsungan pemilu yang adil dalam setiap penyelenggaraan pemilu, kpu dan bawaslu memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. 
baca juga:17 desember pemkot lubuk linggau adakan syukuran pilkada serentak damai 
baca juga:pilkada musi rawas 2024, suara ratna machmud - suprayitno unggul di seluruh kecamatan
kpu sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu, mengatur jadwal, mengawasi teknis pelaksanaan, dan menyelesaikan sengketa pemilu.
sementara itu, bawaslu memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu yang terjadi.
namun, dalam konteks pemilihan kepala daerah 2024 di kabupaten bone bolango, baik kpu maupun bawaslu tampaknya menghadapi tantangan besar terkait dengan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh jurkam.
kampanye yang mestinya berlangsung dengan santun dan berfokus pada visi, misi, serta program unggulan calon pemimpin daerah, justru banyak disertai dengan praktik penghinaan, ujaran kebencian, dan pernyataan-pernyataan provokatif yang mengarah pada fitnah dan pencemaran nama baik.
baca juga:pasca pilkada, sekda lubuk linggau ajak masyarakat merajut kembali silaturahmi
baca juga:asisten i setda muratara h alfirmansyah karim ingatkan warganya tetap jaga kondusifitas wilayah pasca pilkada
seharusnya, lembaga-lembaga ini memiliki sistem yang efektif untuk mencegah, menindaklanjuti, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap dapat memberi kesan bahwa lembaga pengawas tidak cukup serius dalam menjalankan tugasnya.
kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengawasan ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh kpu dan bawaslu untuk memperbaiki kualitas pengawasan dalam pilkada 2024 di kabupaten bone bolango.
pertama, perlu ada penguatan terhadap kapasitas sumber daya manusia di kedua lembaga tersebut. 
pengawas pemilu harus dilatih dengan baik agar mereka mampu menangani berbagai jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, termasuk penghinaan, dengan cara yang profesional dan objektif.
baca juga:berikut hasil pilkada serentak 2024, hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kpu lubuk linggau 
baca juga:apbd kota lubuk linggau tahun 2024 tersedot untuk pilkada rp 45 miliar
pengetahuan yang mendalam tentang aturan-aturan kampanye dan pelanggaran yang bisa timbul harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan pengawas.
kedua, pengawasan harus lebih proaktif.
tidak cukup hanya menunggu laporan dari masyarakat atau tim paslon lainnya, tetapi pengawas pemilu harus aktif mencari dan memantau potensi pelanggaran yang bisa terjadi di lapangan.
pemantauan media sosial, misalnya, harus dilakukan lebih intensif mengingat banyaknya ujaran kebencian atau penghinaan yang disebarkan melalui platform digital. 
baca juga:kpu muratara tuntas adakan rekapitulasi suara pilkada serentak 2024, berikut hasilnya
baca juga:minggu pagi kpu muratara pleno rekapitulasi suara pilkada serentak 2024
dengan cara ini, bawaslu bisa mencegah pelanggaran sejak dini dan tidak menunggu sampai pelanggaran tersebut sudah terjadi.
ketiga, kpu dan bawaslu harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran.
sanksi yang jelas dan konsisten akan memberikan efek jera dan memperkecil peluang terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.
hal ini juga penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa aturan dalam pemilu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan bahwa ada konsekuensi hukum yang menanti bagi mereka yang melanggar.
baca juga:bawaslu sumsel rekomendasikan psu di 6 tps pilkada 2024, kpu masih kaji pelaksanaan
baca juga:pps umumkan rekapitulasi hasil perolehan suara pilkada serentak 2024 di kantor lurah
kesimpulan: peran kpu dan bawaslu yang lebih tegas dan responsifpilkada kabupaten bone bolango 2024 seharusnya menjadi momentum penting dalam mendemokratisasikan proses pemilihan kepala daerah.
namun, adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait penghinaan yang dilakukan oleh jurkam menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dalam sistem pengawasan pemilu kita. 
kpu dan bawaslu sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas kelancaran dan keadilan pemilu, harus lebih tegas dan responsif dalam menanggapi pelanggaran, apalagi yang berkaitan dengan penghinaan dan ujaran kebencian.
tanpa langkah-langkah tegas dari kedua lembaga ini, proses pemilu yang bersih dan adil akan tetap menjadi harapan yang jauh dari kenyataan.
baca juga:tni – polri siaga amankan pilkada muratara, rupit dan rawas ilir dapat perhatian ekstra
baca juga:kpps meninggal dunia di pilkada serentak 2024, sempat konsumsi jeruk lalu drop
* penulis adalah mahasiswa megister hukum universitas muhammadiyah malang

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 5 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan