Opini : Pentingnya Peran Penegakkan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan

Reporter: MUHAMMAD SHOLAHUDIN AL AYUBI |

Editor: SULIS |

Rabu , 11 Dec 2024 - 22:09

Muhammad Sholahudin Al Ayubi-Foto : Dok. Pribadi-

Adapun hambatan dalam penegakan hukum, adalah

1. Korupsi: Korupsi dalam aparat hukum dapat menghambat penegakan hukum.

2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan infrastruktur dapat menghambat penegakan hukum.

3. Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya hukum dapat menghambat penegakan hukum.

4. Konflik Kepentingan: Konflik kepentingan antara lembaga negara dan masyarakat dapat menghambat penegakan hukum.

Solusi untuk meningkatkan penegakan hukum, yaitu

1. Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan: Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan untuk memudahkan penegakan hukum.

2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Hukum: Meningkatkan kemampuan aparat hukum melalui pelatihan dan pendidikan.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum melalui kampanye dan edukasi.

4. Penguatan Kerjasama Lembaga Negara: Meningkatkan kerjasama antara lembaga negara untuk memperkuat penegakan hukum.

Kesimpulan

opini : pentingnya peran penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan                            koranlinggaupos.id - agar tercapainya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,maka peran penegakan hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat sejauh bila sepenuhnya berpihak kepada sebagian masyarakat.
efektivitas hukum hanya berlaku pada masyarakat kecil,yang melakukan kejahatan besar seperti korupsi sangat sulit disentuh aparat penegak hukum.
hal ini tentu tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan,yang termaksud dalam pembukaan uud 1945. 
baca juga:opini : bagaimana pembelajaran tentang rasa takut dalam kurikulum pendidikan?
baca juga:opini: tebang pilih penegakan hukum terhadap status darurat judi online di indonesia
sebaik apapun peraturan hukum, kalau penegak hukum tidak baik maka peraturan perundang undangannya tidak akan berjalan dengan baik.
maka di pundak mereka para penegak hukum kita berharap ada penegak hukum yang bertanggung jawab, disiplin dan berani menjalankan semua peraturan perundang undangan. 
hanya penegak hukum yang memiliki integritas dan kompentensi dan ber etika yang dapat menjalankan semua aturan perundang undangan. 
para penegak hukum diharapkan memahami dengan baik makna hukum secara luas.
baca juga:opini: guru yang digugu di era transformer
baca juga:opini: kritik sastra mati: autopsi atau autoimun?
pengertian penegakan hukum
penegakan hukum adalah proses pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dan masyarakat untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. 
tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai dan harmonis. pentingnya penegakan hukum adalah untuk
1. mewujudkan keadilan: penegakan hukum memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya dan tidak dirugikan oleh pihak lain. 
2. menjaga kestabilan sosial: penegakan hukum mencegah konflik dan kekacauan sosial dengan menyelesaikan sengketa dan menindak pelanggaran hukum. 
3. melindungi hak-hak warga negara: penegakan hukum memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dan tidak dilanggar.
4. meningkatkan kepatuhan hukum: penegakan hukum meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 
5. mencegah kriminalitas: penegakan hukum mencegah kriminalitas dan menindak pelaku kejahatan.
baca juga:opini: sastra di era milenial
baca juga:opini: sastra dan jurnalisme sastrawi
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu
1. kualitas peraturan perundang-undangan: peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas memudahkan penegakan hukum. 
2. kemampuan aparatur hukum: kemampuan aparat hukum yang profesional dan berintegritas mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. 
3. kesadaran masyarakat: kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum mempengaruhi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. 
4. keterlibatan lembaga negara: keterlibatan lembaga negara seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. 
baca juga:untuk ke-14 kalinya berturut-turut pemkot lubuklinggau raih predikat opini wtp
baca juga:pertahankan opini wtp, kapolda sumsel sampaikan 3 prinsip
adapun hambatan dalam penegakan hukum, adalah
1. korupsi: korupsi dalam aparat hukum dapat menghambat penegakan hukum. 
2. keterbatasan sumber daya: keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan infrastruktur dapat menghambat penegakan hukum. 
3. kesadaran masyarakat yang rendah: kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya hukum dapat menghambat penegakan hukum. 
4. konflik kepentingan: konflik kepentingan antara lembaga negara dan masyarakat dapat menghambat penegakan hukum. 
baca juga:ending kisah mbak kokom, ibu bunuh bayi di musi rawas dihukum berat
baca juga:lk21, rebahin dan indoxxx itu platform melanggar hukum, rugikan negara hingga dilarang pemerintah
solusi untuk meningkatkan penegakan hukum, yaitu
 1. peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan: meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan untuk memudahkan penegakan hukum. 
2. pengembangan kapasitas aparatur hukum: meningkatkan kemampuan aparat hukum melalui pelatihan dan pendidikan.
3. peningkatan kesadaran masyarakat: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum melalui kampanye dan edukasi. 
4. penguatan kerjasama lembaga negara: meningkatkan kerjasama antara lembaga negara untuk memperkuat penegakan hukum. 
baca juga:dituntut 1 tahun 6 bulan, kuasa hukum hamsi ajukan protes ke kejari lubuk linggau, ini penjelasan jaksa
baca juga:oknum bendahara dan mantan direktur rsud rupit muratara dituntut hukuman berbeda
kesimpulan
penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan
perundang-undangan, pengembangan kapasitas aparat hukum, peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kerjasama lembaga negara.
(penulis merupakan mahasiswa fakultas hukum semester 1, universitas bangka belitung)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 12 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan